Sabtu, 26 Maret 2011

Krisis Libya, Bukan Hanya Masalah Khadafi. Tapi.....

Entah, kata-kata apa yang pantas untuk diucapkan untuk memberikan komentar mengenai krisis Libya saat ini. Seorang pemimpin bangsa di Afrika utara yang telah berkuasa secara otoriter selama lebih dari 40 tahun. Ketika sebagian rakyatnya menghendaki adanya perubahan politik yang demokratis, ia menanggapinya secara kurang bijak.  Mungkin, baginya sebuah negeri tak ubahnya perkumpulan kekuasaan keluarga atau klan yang harus menundukkan klan lain dengan cara apapun, termasuk dengan cara-cara kekerasan.

“Wahai para saudara-saudaraku, semua anggota keluarga besar Khadafi. Bangkitlah kalian ! Sekarang, saatnya tunjukkan kesetiaan kalian atas nama baik, harkat dan martabat keluarga besar Khadafi. Lawanlah mereka yang bermaksud hendak menistakan kemuliaan dan keagungan nenek moyang kita !. Demi Allah, Khadafi dan kalian semua harus berperang melawan terhadap mereka, hingga titik darah penghabisan ! Allahu Akbar !”.
Demikian, kira-kira bagian dari penggalan pidato Khadafi menjelang melakukan perlawanan terhadap kelompok kaum demonstran atau oposisi yang menuntut lengsernya sang kolonel itu. Baginya, perang saudara adalah sebuah keniscayaan, meski harus ditebus dengan kerusakan parah negerinya, dengan aliran darah merah yang tertumpah, hingga ribuan nyawa yang hilang, melayang sia-sia. Sebuah pemandangan yang menggelikan, sekaligus cukup membuat akal sehat untuk tak habis berfikir dan mengerti, membuat hati nurani, menjadi begitu miris tiada henti.
Tampaknya, krisis Libya bukan hanya masalah Khadafi semata. Ini adalah masalah banyak hal yang dapat kita lihat, kita dengar, kita rasakan dan kita saksikan dengan mata dan telinga telanjang. Yakni sebuah ketelanjangan manusiawi yang penuh dengan sikap permusuhan, haus darah dan kekuasaan. Sebuah abad modern yang katanya selalu menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak asasi manusia, kini dibenturkan dengan sebuah kenyataan yang sebaliknya. Sebuah abad barbar dan tartarian, dimana kekuatan dan kekuasaan menjadi penentu segala-galanya, termasuk menjadi pembenar atas nama rakyat, bahkan atas nama tuhan.
Krisis Libya, bukan semata masalah Khadafi, tapi masalah sistem tata dunia internasional saat ini. Sebuah sistem internasional yang membenarkan kekuasaan dan superioritas sekelompok bangsa atau negara tertentu atas bangsa dan negara lain yang dianggap lemah, dan dapat diperlakukan bagaimanapun dan dengan cara apapun sesuka hatinya. Sebuah ketelanjangan baru, praktek kekerasan suatu kelompok negara yang mempertontonkan kesombongan, kerakusan dan ketidakadilan atas nama kepentingan melindungi rakyat sipil, demi menegakkan ketertiban dan perdamaian dunia.
Adalah sulit diterima dengan nalar yang sehat, dan hati nurani yang waras, bahwa untuk melindungi rakyat sipil dan menghentikan kediktatoran dan praktek kekerasan suatu negara atas rakyatnya, negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis justru melakukan hal yang hampir sama, dengan memaksakan kehendak, berbuat kerusakan, mempraktekkan kekerasan dan menjunjung tinggi ketidakadilan atas negara lain. Semuanya, mereka berkedok atas nama untuk mendorong demokrasi, melindungi rakyat sipil, dan hak-hak asasi manusia. Atas nama mandat bangsa-bangsa sedunia, melalui hasil voting DK PBB.
Semuanya hanya atas nama dan kedok modern bangsa dan negara yang menganggap dirinya adidaya. Semuanya, sesungguhnya atas nama kepentingan nasional, geopolitik internasional, hingga atas nama politik energi minyak, yang secara telanjang memperlihatkan sebuah kerakusan dan kesewenang-wenangan suatu bangsa atas bangsa yang lainnya.  Semuanya, sesungguhnya telah menyingkapkan kembali sebuah wajah asli dunia internasional saat ini.
Sebuah dunia, yang masih merupakan kelanjutan dari abad kolonialisasi dalam bentuknya yang canggih dan terkesan seolah lebih manusiawi. Tak ubahnya, transformasi baru dari model kolonialisasi dan ekspansi demi kepentingan ekonomi atau industrialisasi bangsa Jerman terhadap bangsa-bangsa tetangganya, seperti Perancis, Belanda dan Swedia pada Perang Dunia yang lalu. Atau, bangsa Jepang terhadap bangsa Cina, Indocina dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia saat itu. Kini, peran Jerman, atau Jepang tergantikan oleh Amerika Serikat bersama NATO dalam memastikan tata dunia internasional yang tetap menghamba pada kepentingan nasionalnya, termasuk salah satunya adalah mengamankan kepentingan nasional atas energi minyak dunia.
Sebuah sikap yang sangat arogan dan ambigu kembali ditunjukkan oleh negara-negara barat, justru ketika atas nama negara, tentara Israel terus saja membunuh warga sipil di Palestina pada saat yang bersamaan. Untuk kesekian kalinya, sebuah ketelanjangan ketidakadilan dipertontonkan oleh mereka yang mengklaim sebagai penegak nilai-nilai HAM, demokrasi dan perdamaian dunia. Tak terkecuali, sebuah ketelanjangan ketidakadilan di Libya, meskipun sebagai reaksi atas ketidakadilan dan keseweangan Khadafi terhadapnya sendiri. Ketidakadilan dan kesewenangan adalah tetap tidak dapat dibenarkan, oleh siapapun dan atas nama kepentingan apapun.
Krisis Libya, bukan hanya masalah Khadafi belaka. Tapi, masalah kita sebagai sebuah bangsa. Bagaimana agar kita selalu dapat menjaga kohesi persatuan nasional, melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Bagaimana, agar kita memiliki kemampuan yang signifikan untuk dapat mempertahankan kepentingan nasional Indonesia sendiri saat menghadapi kepentingan bangsa-bangsa lain, termasuk kemampuan kita secara militer.
Krisis Libya, juga merupakan cerminan bagi kita, sebagai sebuah bangsa dan negara. Bagaimana agar kita dapat utuh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demi kesejahteraan rakyat, dan kejayaan Indonesia. Kini, dan masa yang akan datang. Semoga.*** 

Oleh Sri Endang S

Tidak ada komentar:

Posting Komentar