Minggu, 10 April 2011

Tanggapan Langsung Marzuki Alie Atas Rencana Pembangunan Gedung DPR


Akhir-akhir ini, polemik mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR RI ramai dibicarakan oleh publik. Pro dan kontra pun turut mewarnai banyak media, hampir setiap hari. Saya sempat memberikan tanggapan pula sekaligus bertanya langsung kepada Ketua DPR RI, Bpk. Marzuki Alie, melalui pesan inbox jejaring  sosial Kompasiana.  Berikut ini, adalah tanggapan langsung dari yang bersangkutan, melalui media yang sama.

 Re: Sebuah Apresiasi

Terimakasih ibu, ini penjelasan atas banyak komentar yang memojokkan saya dan perlu disebarkan juga
Kalau saya sebagai direktur, saya puya otoritas penuh, saya bisa melakukan apa saja seperti saya menjadi Direktur BUMN, karena tanggung Jawab berada di tangan Direktur. Sebagai Pimpinan DPR, kami diatur oleh UU no.27 tahun 2009 dan tatib DPR no.1 tahun 2009. Pimpinan DPR hanya berwenang mengkoordinasikan rapat2 DPR, mewakili lembaga dalam memenuhi kegiatan2 di luar dan menjadi juru bicara DPR yaitu menyampaikan semua produk2 DPR kepada rakyat.
Adalah tidak adil dalam hal ini saya yang disalahkan / dipojokkan teman2 atau media, di sisi lain pada persoalan century, mereka teriak2 tentang kewenangan pimpinan tdk boleh intervensi, karena semua anggota memiliki hak konstitusi, tugas pimpinan hanya sebagai Jubir.
Saudara2 sekalian, hendaklah berlaku tidak diakriminasi dalam mensikapi berbagai persoalan di DPR, karena ini lembaga politik, yang menonjol adalah kepentingan golongan.
Dalam kaitan keputusan DPR, walaupun rapat konsultasi tidak bisa mengambil keputusan, karena proses pembangunan gedung ini sudah melalui proses formil yang panjang dan sudah disahkan dalam rapat paripurna, namun dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang muncul harus ditanggapi secara arif dan bijak, oleh karenanya kami tetap melaksanakan rapat konsultasi untuk mengambil sikap atas polemik yang berkembang.
Ada dua hal yang terlihat tidak jujur dan tidak jelas, pada waktu pembukaan rapat konsultasi, semua sepakat rapat diadakan secara tertutup. Kemudian dalam akhir rapat disepakati bulat, bahwa masalah ini tidak akan dibawa ke paripurna.
Substansi kesepakatan rapat konsultasi yang dihadiri semua fraksi, semua pimpinan dpr dan pimpinan BURT adalah :
1. Tentang perlunya dibangun Gedung baru, Dari 9 Fraksi, 1 Fraksi menyatakan tidak perlu (Gerindra), 8 Fraksi menyatakan perlu.
2. Dari 8 Fraksi yang menyatakan perlu, 1 Fraksi (PAN) minta cooling down, dikaji lagi, nanti tunggu saja kapan akan dilaksanakan, 7 Fraksi tetap setuju untuk dilaksanakan, yang penting aspirasi masyarakat agar sederhana dan murah diperhatikan.
3. Oleh karenanya disepakati keputusan untuk mellanjutkan pembangunan gedung dengan catatan, meminta pendapat Kementerian Pekerjaan Umum tentang kelayakan ruangan sesuai standard bangunan negara, apakah sdh dibawah standard, standard atau di atas standard. Demikian juga tentang harga, apakah murah, wajar atau kemahalan. Hal tsb dilakukan karena anggota DPR tidak mempunyai keahlian dalam hal bangunan gedung dan itu merupakan kompetensi Kementerian PU.
4. Pertimbangan utama dilanjutkannya Pembangunan tersebut, karena lembaga dpr ini sudah 12 tahun masa reformasi tdk mampu mengimbangi kekuatan Pemerintah, padahal kekuasaan sdh sebagian beralih ke DPR. Lemahnya DPR, karena selama 12 tahun pasca reformasi, tidakdilakukan pembenahan thd lembaga ini, baik dari sistem pendukung, restrukturisasi organisasi dan pembenahan sdm serta perkuatan infra
Struktur.
Kami meyakini bahwa perbaikan kelembagaan ini kalau tidak dilakukan sekarang, maka demokrasi yang sudah dibanguan dengan
pengorbanan jiwa tidak sirna oleh ketakutan kita untuk melakukan perobahan.
DPR ini salah satu pilar Demokrasi, selain eksekutif dan
yudikatif. Sampai saat ini DPR sangat lemah kemampuan tapi sangat powerfull, dampaknya abuse of power. Timbullah kasus2 gratifikasi,
korupsi, asusila yang telah membawa citra dpr makin terpuruk. Kepercayaan publik thd lembaga ini sangat rendah. Inilah situasinya, jika tidak
dilakukan DPR ini tetap kondisinya seperti yang lalu, dilakukan mendapat tantangan yang demikian besar. Kedisiplinan bisa ditegakkan dengan sistem, sistem bisa dibangun apabila didukung infrastruktur yang bagus.
Bagi saya pribadi, jadi atau tidak jadi, secara pribadi tidak ada untung dan ruginya, tapi sebagai pimpinan lembaga, saya sangat menyesali apabila polemik ini semakin memperpuruk citra DPR, karena tugas DPR adalah bekerja utk rakyat bukan meributkan masalah bangunan, bangunan ini urusan Pemerintah yang diwakili oleh Sekjen DPR, bagi DPR ada ruangan yang cukup untuk bekerja melaksanakan fungsinya, bukan masalah pembangunan Gedungnya
Tks atas tanggapannya.
Marzuki Alie
Ketua DPR RI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar