Jumat, 27 Mei 2011

Cegah Korupsi : Kurangi Peran Parpol, Usulkan Caleg dan Capres Independen


Oleh Sri Endag Susetiawati
Upaya untuk mencegah perilaku korup di kalangan pejabat di negeri ini perlu selalu dilakukan. Salah satunya, adalah mengurangi peran Partai Politik (Parpol) dan mengusulkan adanya Calon Legislatif (Caleg) dan Calon Presiden/Wakil Presiden (Capres/Cawapres) independen pada Pemilu 2014 mendatang. Mengapa hal ini perlu dilakukan ? Karena, Parpol merupakan salah satu akar terjadinya korupsi.
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa Parpol sangat lekat dengan perilaku korup. Antara lain, saat hendak pelaksanaan musyawarah pimpinan partai, saat penyusunan Daftar Caleg, saat menjelang Pilkada, dan saat pasca terpilihnya Kepala Daerah, atau Presiden sekalipun. Parpol selalu berada pada pihak yang perlu dilayani, mengingat perannya yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain terkait tiga hal : (1) Pengusulan Caleg, (2) Pengusulan Calon Kepala Daerah (Cakada), (3) Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres).  Khusus untuk nomor (2), sejak lima tahun lebih yang lalu Cakada dapat diusulkan melalui jalur non partai, atau biasa disebut sebagai jalur calon independen.
Sudah banyak yang tahu, bahwa untuk menjadi Caleg dengan nomor urut di atas (seperti nomor 1) atau di Daerah Pemilihan (Dapil) favorit, meskipun telah diberlakukan sistem suara terbanyak, namun  tetap saja harus mengeluarkan sejumlah uang kepada pimpinan Parpol. Untuk dapat mengusung seorang Cakada atau Capres, terutama yang berasal dari luar lingkungan partai sendiri, maka seseorang harus memberikan uang setor kepada parpol. Inilah yang kemudian melahirkan fenomena parpol rental, yang siap mengusung siapapun calonnya, asal sanggup membayar sejumlah uang yang diminta serta komitmen sejumlah proyek dan kebijakan ketika telah menjadi kepala daerah atau presiden.
Pada tingkat daerah, Cakada sudah dapat diusung melalui jalur non parpol, sementara untuk di tingkat pusat, undang-undang (UU) saat ini masih belum memungkinkan adanya Capres independen. Inilah, yang menjelaskan mengapa perlu segera diusulkan agar Capres independen dapat diakomodir dalam UU Pemilu yang akan datang. Tentu saja, parpol sekarang yang menguasai kursi DPR dan menguasai pemerintahan akan keberatan dengan adanya usulan Capres independen. Karena, hal ini jelas akan mengurangi monopoli mereka, sekaligus akan mengurangi daya tawar mereka atas perilaku korup yng biasa dilakukan. Maka, tidak ada pilihan lain, kecuali kekuatan masyarakat sipil untuk bersatu untuk menyuarakan mengenai pentingnya Caleg dan Capres independen pada tahun 2014 nanti, sejak sekarang, sebelum nanti terlambat.
Sementara itu, untuk tingkat daerah, masalahnya adalah ketika Cakada indpenden memenangkan Pilkada, ia akan selalu diganggu oleh Parpol melalui anggota DPRD yang merupakan kepanjangan tangan Parpol. Pembahasan sejumlah Raperda, terutama Raperda APBD akan selalu dihambat oleh anggota Dewan yang berasal dari Parpol, hingga mencapai konsesi (korup) yang dianggap memadai setelah melalui proses negosiasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilakukan setiap tahun pun akan dinganggu oleh Parpol, hingga ujung-ujungnya Kepala Daerah harus memberikan konsesi (korup), bisa berupa uang tunai, sejumlah proyek atau sejumlah kebijakan yang dianggap menguntungkan orang-orang Parpol sendiri. Bantuan Sosial, adalah hal lain yang biasanya menjadi bancakan orang-orang Parpol dalam menangguk uang korupsi.
Belum adanya Anggota DPRD yang berasal dari jalur independen membuat Kepala Daerah yang berasal dari jalur independen dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan kekuatan Parpol. Inilah yang menjelaskan, mengapa Kepala Daerah yang semula berasal dari jalur indepeneden, kemudian akhirnya menjadi pimpinan parpol juga, agar memperoleh dukungan politik di lembaga legislatif. Caleg independen, merupakan hal yang wajib untuk memberi dukungan politik bagi Cakada independen yang memenangkan Pilkada.  Caleg independen dan Capres independen, setidaknya dianggap akan mampu menurunkan biaya politik yang terkait langsung dengan praktek korup, serta mengurangi ketergantungan para pejabat akan peran dominan Parpol selama ini.
Tentu saja, adanya Caleg independen dan Capres independen tidak secara otomastis akan mampu mengurangi tindak korupsi. Namun, setidaknya kita akan melakukan langkah yang maju, bahwa mesin politik bernama Parpol yang korup itu akan berhasil kita kurangi kemampuan atau perannya. Selanjutnya, kita perlu mempromosikan orang-orang dari berbagai latar belakang apa saja yang dianggap punya kredibilitas tinggi dan bersih untuk menduduki kursi legislatif, tanpa melalui jalur Parpol yang korup. Begitu pun, kita dapat mendorong para tokoh nasional yang kredibel dan bersih untuk dapat bersaing dengan tokoh-tokoh yang diusung Parpol, yang pasti sangat lekat dengan budaya mesin partai yang korup.
Upaya pencegahan korupsi melalui pengurangan peran Parpol seperti di atas perlu disinergikan dengan upaya-upaya lainnya. Antara lain, adalah upaya penegakkan hukum yang intensif, konsisten dan tanpa pandang bulu, peningkatan beban hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan upaya untuk memiskinkan para koruptor.  Termasuk pula, adalah perlunya penjara khusus yang diperuntukkan bagi pelaku pidana korupsi yang sangat terpencil dari dunia luar, dengan tingkat pengawasan yang maksimum dan pemberlakukan hukuman kerja paksa, serta hukuman mati.
Perilaku korupsi tidak saja merugikan uang negara dan menyengsarakan rakyat. Namun, juga tidak memberikan pendidikan moral dan kepribadian bagi generasi muda yang masih menimba ilmu di sekolah. Adalah hampir tidak terlalu efektif, pendidikan moral dan kepribadian di sekolah-sekolah, tanpa adanya contoh konkret praktek perilaku elit pejabat negeri yang baik, bersih dan bebas korupsi. Hampir percuma saja, ketika para guru mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan kebaikan, sementara mereka para pejabat melakukan praktek moral bejat dan korup.
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Salam Persahabatan

Srie

(Guru Anti Parpol Korup)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar