Selasa, 10 Mei 2011

Toleransi Berkurang, PMP Diusulkan Kembali Diajarkan. Setujukah ?


Oleh Sri Endang Susetiawati
Akhir-akhir ini, kian terdengar mengenai sinyalemen adanya sikap toleransi yang makin berkurang di tengah masyarakat kita. Lantas, ada yang mengusulkan perlunya  pendidikan moral Pancasila (PMP) untuk kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Pendidikan Pancasila yang kini digabungkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan (PPKN) dianggap kurang mencukupi. Benarkah, ini merupakan solusi yang tepat ?
Tunggu dulu. Jangan terlalu cepat berkesimpulan seperti itu. Mengapa ? Karena, kita perlu diskusikan dulu, bagaimana sebuah sikap toleran dapat muncul dan berkembang dalam diri seseorang. Kita perlu jelas dulu, mengapa sikap toleransi itu dianggap kian rendah di sebagian masyarakat.  Dan, yang terpenting lagi, bagaimana sebuah sikap kepribadian itu dapat terbentuk pada diri seseorang ?
Toleransi, Hasil Pendidikan Dalam Arti Luas
Ini penting, agar tidak terjadi salah paham yang berakibat pada salah menentukan solusi, yang bisa jadi akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.  Menurut saya, sikap toleran terbentuk dari akumulasi proses pendidikan yang panjang yang diterima oleh seseorang. Pendidikan yang dimaksud adalah dalam pengertian luas, bukan saja hanya mencakup pendidikan sekolah (formal).  Akan tetapi, pendidikan yang meliputi keseluruhan proses bagaimana seseorang itu dapat belajar dan menjadi terbiasa, yang amat mungkin dapat diperoleh saat ia bersekolah, atau saat ia berada di luar sekolah (pendidikan informal).
Akar dari sikap toleran adalah kesediaan untuk menghargai perbedaan pendapat  orang lain, dibandingkan dengan pendapat diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana seseorang menjadi terbiasa menghargai perbedaan pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat dirinya sendiri ? Jawaban pertama, adalah seseorang terbiasa dalam ruang dimana pendapat itu berbeda-beda, yang berarti ia mengalami langsung bagaimana perbedaan pendapat itu sering ia temui dan ia saksikan sendiri, termasuk saat ia belajar di sekolah. Jawaban kedua, adalah seseorang menyaksikan sendiri bagaimana perbedaan itu tidak menimbulkan sikap yang saling membenci, namun tetap dalam suasana yang saling menghargai.
Kedua jawaban itu mensyaratkan adanya sebuah contoh atau pengalaman konkret, bagaimana perbedaan pendapat itu ada dan bagaimana perbedaan itu tidak membuahkan sikap benci, justru menimbulkan sikap saling menghargai. Pertanyaannya, apakah dalam proses belajar di sekolah, suasana perbedaan pendapat itu mudah untuk ditemui, sering disaksikan dan biasa dialami secara langsung oleh seorang pelajar ? Agaknya, patut diduga bahwa secara umum justru suasana yang demikian, amat minim dapat ditemui dalam proses belajar di sekolah.
Mengapa ? Antara lain, karena (1) proses belajar mengajar yang kurang terbiasa menggunakan pendekatan dialog, atau diskusi dalam pengertian yang sebenarnya; (2) sistem evaluasi yang memang cenderung menyeragamkan pendapat siswa, bukan merangsang pendapat siswa yang beragam dari berbagai sudut pandang atau cara pengungkapan masing-masing siswa.
Untuk masaah yang pertama, guru kurang terbiasa mengajarkan materi pelajaran dengan pendekatan dialog, amat mungkin disebabkan oleh faktor kemampuan guru sendiri. Pendekatan dialog, memang membutuhkan sedikit kecerdasan dan ketrampilan yang lebih dari seorang guru, agar proses dialog dan diskusi dapat berlangsung selama proses belajar mengajar. Sikap yang mau ambil gampang dalam mengajar, yang mendorong guru cenderung lebih suka menggunakan pendekatan ceramah yang monoton, diikuti dengan pemberian tugas pengerjaan soal-soal LKS, adalah contoh konkrit, sebagai penyebab mengapa pengalaman berbeda pendapat itu tidak terbiasa dirasakan oleh siswa.  
Sementara itu, untuk masalah yang kedua, tesisnya adalah bahwa sistem evaluasi yang biasa digunakan dalam pembelajaran di sekolah, akan turut berpengaruh atas munculnya sikap toleran atau kurang toleran dalam diri seorang siswa. Mengapa ? Karena sistem evaluasi yang digunakan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Evaluasi belajar yang biasa menggunakan bentuk ujian tertulis pilihan ganda, misalnya, akan cenderung mendidik siswa untuk terbiasa melihat kebenaran sebuah pendapat hanya dari kacamata yang bersifat tunggal atau seragam.
Berbeda halnya, jika siswa terbiasa mengerjakan bentuk ujian yang bersifat lisan, interview secara langsung,  atau bentuk ujian tertulis essay. Siswa akan terbiasa untuk berpendapat sesuai dengan perspektif dirinya sendiri. Meskipun inti jawabannya sama, namun akan tetap memberikan nuansa perbedaan, baik dari segi cara pengungkapan pendapatnya atau sudut pandang yang digunakan oleh siswa. Dan, yang terpenting, siswa akan terbiasa dalam sebuah pengalaman, bahwa meskipun jawaban atas pertanyaan dalam ujian itu berbeda-beda, namun guru tetap memberikan penghargaan dalam bentuk nilai.  
Dalam perspektif ini, maka sudah saatnya bentuk ujian pilihan ganda, termasuk Ujian Nasional (UN) misalnya, perlu segera dipertimbangkan kembali untuk tidak digunakan sebagai alat evaluasi utama dalam pembelajaran di sekolah. Mengapa ? Karena, amat mungkin justru soal berbentuk pilihan ganda atau UN itulah sesungguhnya penyebab serius dari sebuah masalah mengapa seseorang menjadi kurang bersikap toleran dalam perbedaan pendapat ?
Perilaku Tokoh = Pendidikan Toleransi Sesungguhnya
Tentu, di luar masalah cara mengajar dan sistem evaluasi belajar di sekolah, ada lagi masalah lain yang turut berpengaruh atas pembentukan sikap toleransi pada diri seseorang. Apakah itu ? Antara lain, adalah adanya contoh konkret dari para tokoh masyarakat, tokoh pejabat atau tokoh politisi dalam memperagakan bagaimana perbedaaan pendapat itu dipraktekkan.  Berita di media massa yang mengekspos tingkah polah mereka dalam berbeda pendapat, juga dalam hal ketaatan hukum, praktek korupsi, dan lain-lain, jelas merupakan proses pendidikan yang teramat ampuh bagi seseorang dalam memahami bagaimana seharusnya bertoleransi.  Inilah, pendidikan yang sesungguhnya tentang sebuah sikap toleransi.
Ajaran Agama pun Mengakui dan Menghargai Perbedaan
Masalah pemahaman ajaran agama, adalah masalah lain yang perlu memperoleh perhatian. Ajaran agama yang biasa dipahami bersifat mutlak perlu memperoleh konteksnya yang lebih tepat. Bahwa, justru betapa sangat banyak sekali ajaran agama yang mengakui dan menghargai adanya keragaman sebagai sebuah kenyataan dan bagian yang tak terelakkan dalam kehidupan umat manusia. Antara lain, keragaman dalam hal jenis kelamin, suku, bangsa, agama dan  pendapat. Bahkan, justru dalam ajaran agama perbedaan merupakan rahmat, yang dapat diartikan sebagai bagian dari perekat kasih sayang. Mengapa ? Karena, dengan adanya perbedaan, kita berpeluang untuk menjadi saling mengenal (li ta’arofu).
PMP Kurang Relevan Diajarkan Kembali
Dalam konteks inilah, saya berpendapat bahwa pendidikan moral Pancasila (PMP) kurang relevan untuk diajarkan kembali di sekolah-sekolah, sama seperti yang terjadi selama beberapa tahun yang lalu. Apalagi, bila pendidikan Pancasila dianggap sebagai sebuah solusi, tentu akan jauh dari masalah yang sebenarnya. Pancasila tetaplah merupakan dasar negara, atau dasar-dasar yang lebih bersifat politik mengenai bagaimana sebuah NKRI sebaiknya diselenggarakan.
Mengapa PMP dianggap kurang relevan untuk diajarkan kembali ? Antara lain, karena (1) Pancasila bukanlah sebuah ajaran, dalam arti melingkupi sebuah sistem nilai yang berdiri sendiri, utuh dan sistematis. Jangan pernah lagi, terjebak pada klaim dan indoktrinasi yang mengatasnamakan ajaran Pancasila. (2) dalam prakteknya, apa yang terjadi selama proses belajar di sekolah, apa yang dipahami dari ajaran agama dan apa yang disaksikan dari perilaku para tokoh, justru akan jauh lebih efektif, dibandingkan hanya sekedar pelajaran moral Pancasila yang sebenarnya merupakan “duplikasi” dari pengetahuan atau ajaran yang telah ada, dan justru akan menambah beban siswa untuk menghapal.
Demikian, terma kasih.
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar