Rabu, 22 Juni 2011

Hentikan UN, Sebelum “Gajah Pendidikan” Disepakati : Tanggapan Balik Atas Tanggapan Pak Marzuki Alie

Oleh Sri Endang Susetiawati
Berkenaan dengan sikap keprihatinan saya atas kondisi pendidikan nasional yang terpuruk akibat maraknya praktek kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), maka pada tanggal 15 Juni  2011 yang lalu,  saya mengajukan sebuah Petisi Nasional Buat Presiden RI untuk Penyelamatan Pendidikan Nasional melalui postingan di Kompasiana. Berbagai dukungan atau tanggapun mengalir melalui lapak tersebut, termasuk disalin melalui berbagai media sosial lainnya, seperti di Facebook, Twitter atau blog-blog pribadi teman-teman Kompasiana.

Secara sengaja, atas usulan dari seorang Kompasianer, saya pun memberikan link dan pesan khusus pada akun Pak Marzuki Alie (Ketua DPR RI) terkait dengan postingan Petisi Online tersebut. Saya berharap Pak Marzuki Alie dapat berkenan memberikan tanggapan, baik dalam kapasistasnya sebagai sesama anggota Kompasiana maupun sebagai Ketua DPR RI. Pagi hari ini, 22 Juni 2011 Pak Marzuki Alie berkenan untuk menanggapi postingan saya tersebut. Berikut ini, tanggapan beliau selengkapnya :
Beda pendapat dalam era demokrasi merupakan keniscayaan, namun beda pendapat tsb hendaknya menjadi modal kuat utk menambah pemikiran kita dalam membenahi pendidikan di negeri tercinta ini, agar bisa dihasilkan anak bangsa yang mampu bersaing di dunia global dengan akhlak yang dapat dibanggakan.
Mohon maaf, saya dalam hal ini bicara tidak sebagai Ketua DPR tetapi sebagai pelaku pendidikan, sebagai dosen, sebagai pengelola pendidikan yang bergengsi SD plus, SMP life skill, SMA life skill dan Universitas juga mengadakan pendidikan gratis tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dari pondok pesantren khusus anak yatim dan fakir miskin.
Alhamdulillah selama ini, baik sekolah gratis maupun sekolah bergengsi yang saya kelola selama ini selalu menghasilkan kelulusan 100% saat mengikuti UN.
Ada hal yang sangat prinsip dalam mengelola pendidikan, pertama bagaimana membangun akhlak yang baik terhadap anak didik berbasiskan kepada kepercayaannya masing2. Kami menerima murid tidak mempertimbangkan sama sekali masalah agama, suku atau etnis, semua mempunyai kesempatan yang sama utk bersekolah dan diberikan pemahaman untuk saling menghargai perbedaan tersebut sebagai suatu rahmat yang wajib disyukuri dan menjadi kekuatan yang besar utk membangun bangsa ini.
Pendapat Ibu Guru Sri tidak salah, juga pendapat Rosiy tidak ada salahnya. Yang salah adalah kita tidak mau duduk bersama diantara sesama anak bangsa untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Kita tidak pernah mau memetakan kondisi pendidkan di Indonesia dengan brain storming atau urun rembuk, shg diperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang persoalan pendidikan di Indonesia. Apabila kita sudah mempunyai pemahaman yang sama penyebab dari permasalahan tersebut, maka solusi yang kita berikan juga akan lebih terarah, menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi.

Saya memperhatikan selama ini, kita tidak bulat dalam melihat persoalan ttg pendidikan ini, ibarat kita melihat seekor gajah dari berbagai sudut. Oleh karenanya seringkali ganti menteri ganti sistem pendidikan, gonta ganti kurikulum dan yang paling bobrok adalah gonta ganti buku sebagai panduan belajar. Kita berikan apresiasi, ada usaha pemerintah utk memastikan buku tsb tidak gonta ganti dan juga membeli hak patennya shg bisa dicetak ulang dengan biaya yang lebih murah. Namun ini belum cukup, masih banyak yang harus dibenahi, oleh karenanya mari kita berikan masukan kepada otoritas pendidikan di Indonesia. Kita berikan apresiasi kepada ibu guru yang telah menyampaikan petisi, namun kita juga menghargai pendapat yang berbeda dari Rosiy, artinya kita semua peduli tentang dunia pendidkan yang menjadi kunci masa depan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat
Nah, berkaitan dengan tanggapan Pak Marzuki Alie di atas, saya pun hendak memberikan tanggapan balik sebagai penulis Petisi Online. Sehubungan dengan tanggapan saya yang cukup banyak, maka saya sengaja buatkan postingan khusus dengan judul tersendiri. Berikur ini adalah tanggapan saya atas tanggapan Pak Marzuki Alie di atas.
Pertama, saya sangat mengapresiasi atas berkenannya Pak Marzuki Alie menanggapi tulisan saya. Meski mengatasnamakan sebagai pendidik, bukan sebagai Ketua DPR, namun tanggapan itu merupakan bentuk kepedulian Bapak atas kegelisahan saya dan teman-teman tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Sebuah bentuk kepedulian yang amat mungkin jarang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara lainnya secara langsung atas masalah yang berkembang di masyarakat.
Kedua, pengandaian ruwetnya masalah pendidikan dengan cara dan persepektif masing-masing orang dalam memandang seekor gajah boleh saja digunakan. Memang, kita perlu memahami lebih utuh lagi dari berbagai sudut pandang agar “gajah pendidikan” itu dapat diketahui secara lebih utuh, tidak parsial berdasarkan perspektifnya masing-masing.
Ketiga, jika perumpaaman memandang seekor gajah itu dapat diterima dalam melihat sebuah kondisi pendidikan kita saat ini, maka masalah Ujian Nasional (UN) adalah hanya bagian belakang dari tubuh seekor gajah, mungkin – maaf – bagian pantatnya saja, atau hanya ekornya saja. UN merupakan ujung dari sebuah proses belajar yang berlangsung hampir selama tiga tahun di sekolah.
Keempat, dalam kaitan inilah, maka saya merasa perlu menanggapi balik atas tanggapan Pak Marzuki Alie di atas. Menurut saya, Pak Marzuki masih terlalu umum dalam melihat masalah pendidikan, sehingga kita harus diajak diskusi terlebih dahulu tentang sosok seekor “gajah” untuk memahami tentang kondisi pendidikan saat ini. Padahal, bahasan atau pesan dalam postingan mengenai Petisi Online tersebut justru telah spesifik, yakni berkenaan dengan masalah UN. Masalahnya adalah apakah UN masih layak untuk dipertahankan atau tidak untuk tahun depan ? Nah, dalam kaitan inilah, Pak Marzuki belum memberikan tanggapan secara spesifik sama sekali, apalagi terkait dengan soal setuju atau tidak setuju UN dilanjutkan untuk tahun depan.
Menurut saya, justru sikap inilah yang ditunggu oleh masyarakat, terlepas dari apakah kita telah memahami secara utuh tentang “gajah pendidikan” itu. Masalah UN, adalah masalah yang konkret, masalah yang sangat jelas untuk disikapi tanpa perlu kita menunggu untuk berdiskusi atau urun rembug terlebih dahulu, baru kemudian kita mengambil sikap atas UN. Bahwa ada dugaan praktek curang di sana-sini, yang bersifat masif, struktural dan berskala nasional. Tentu, langkah paling elegan adalah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk melakukan investigasi atas dugaan tersebut. Hasilnya, bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan pembahasan atau urun rembug, terutama terkait dengan apakah UN masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Tentu, kita tidak dapat mengandalkan data hasil UN saja yang diterima oleh Kemendiknas, karena kita menganggap data tersebut telah terdistorsi secara sangat signifikan oleh praktek curang yang diduga bersifat masal.
Jika demikian halnya, maka langkah menunda atau menghentikan sementara pelaksanaan UN sambil menunggu semua pihak berembug merupakan pilihan yang bijak. Bukan sebaliknya, menjadikan alasan memahami terlebih dahulu “gajah pendidikan” sebagai syarat untuk menilai UN, apakah layak dilanjutkan atau tidak. Tentu, jika kita mengikuti alur berpikir seperti ini, akan cenderung terjebak pada alur berpikir khas – maaf - seorang politisi yang seolah hendak menyenangkan berbagai pihak, namun tidak memberikan solusi konkret atas masalah yang sudah konkret di hadapan mata kita bersama. Dalam kaitan inilah, maka tanggapan Pak Marzuki Alie yang diawal mengatasnamakan sebagai seorang pendidik dengan segala lembaga pendidikan yang dimilikinya, kemudian sangat disayangkan bahwa beliau terjebak kembali sebagai seorang politisi.
Keberanian untuk memgambil  sebuah keputusan bahwa UN untuk sementara dihentikan hingga “gajah pendidikan” itu disepakati melalui hasil urun rembug adalah kuncinya. Yakni, apakah dalam konteks ini Pak Marzuki lebih berperan sebagai seorang pendidik atau politisi. Bukankah seorang pendidik lebih concern pada nilai-nilai moralitas, termasuk atas praktek kecurangan yang melanda dunia pendidikan kita ?
Tentu, seorang pendidik tidak dapat membiarkan terlalu lama masalah praktek curang tersebut berlangsung secara masif. Kekurangtegasan dalam mengambil sebuah keputusan saat menghadapi masalah moralitas pendidikan yang terancam cukup serius tersebut, - maaf -saya duga bahwa profesi politisi pada diri beliau masih melekat secara dominan, jauh melampaui kapasistasnya sebagai seorang pendidik. Tentu saja, saya masih bisa berharap bahwa sebagai seorang politisi pun Pak Marzuki masih dapat bersikap lebih objektif dan mau mendengar aspirasi rakyat, khususnya tentang dihentikannya UN sebagai alat penentu kelulusan siswa secara nasional.
Ketegasan dalam mengambil keputusan, pun sebenarnya selaras dengan perintah Mahkamah Agung (MA) yang menghendaki pemerintah (dalam hal ini Kemendiknas) untuk membenahi mutu pendidikan sekolah terlebih dahulu agar memenuhi standar nasional proses belajar, sebelum UN diterapkan sebagai standar nasional evaluasi hasil belajar. Tentu saja, keputusan MA merupakan keputusan yang sangat adil dan dapat diterima oleh akal sehat para pendidik, orang tua dan masyarakat luas. Dalam hal ini, berarti bahwa menghentikan sementara pelaksanaan UN tidak saja karena “gajah pendidikan” itu belum kita peroleh secara utuh, namun juga untuk menghormati keputusan lembaga yudikatif tertinggi di negeri ini, sekaligus sebagai bagian dari ihtiar kita untuk menjadi warga negara yang taat atas supremasi hukum.
Terima kasih Pak Marzuki atas tanggapannya. Salam
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar