Selasa, 14 Juni 2011

Lapor UN Curang, Ortu Siswa Diusir; PGRI Perlu Bentuk TPF


Oleh Sri Endang Susetiawati
Kasus kecurangan Ujian Nasional (UN) kembali terungkap secara besar-besaran di media massa. Setelah sebelumnya, kecurangan masal dilakukan oleh pihak sekolah di SDN Pesanggrahan Jakarta, maka kemarin (13/6/2011) terungkap kecurangan masal yang hampir mirip di SDN Gadel II, Surabaya. Kali ini, bahkan lebih heboh lagi karena orang tua siswa yang melaporkan adanya kecurangan justru diusir dari rumahnya beramai-ramai oleh para orang tua siswa lainnya.

Adalah Siami, ibu kandung Al, siswa kelas VI SDN II Gadel yang dianggap pintar di kelasnya yang mengungkapkan kasusnya melalui sebuah radio swasta di Surabaya. Tentu, pelaporan on air di radio tersebut dilakukan setelah laporannya ke sekolah yang bersangkutan dianggap tidak ditanggapi secara memadai. Maka, usai laporan on air inilah, keesokan harinya muncul di berbagai media cetak dan elektronik.
Beberapa hari sebelum ujian, Al mendapat instruksi dari gurunya untuk memberikan contekan kepada rekan-rekannya. Sebab, bocah pendiam itu dikenal paling cerdas. Namun, akibat dari laporan tersebut, Siami kini harus mengungsi ke rumah orang tuanya di Dusun Lumpang, Desa Deliksumber, Kecamatan Benjeng, Gresik. Rumahnya sendiri di  gang sempit Jalan Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur, tampak sepi, karena ditinggalkan oleh penghuninya.
Tentu, tindakan curang pihak pendidik merupakan hal yang salah. Mobilisasi para orang tua untuk mengusir Siami dari rumahnya pun ridak dapat ditoleransi. Mengapa, kejujuran harus dikalahkan, atau bahkan menjadi korban ? Sementara itu tindakan curang harus dibela beramai-ramai untuk atas nama kepentingan bersama dan nama baik sekolah.
Inilah, bukti tambahan baru bahwa UN telah menggiring banyak pihak menjadi gelap mata. Bahwa upaya untuk mencapai target kelulusan siswa telah menghalalkan segala cara. Ini tragedi yang sesungguhnya di dunia pendidikan kita saat ini, terkait soal moralitas yang sudah diputarbalikkan sedemikian rupa, dibalik label UN.
PGRI Perlu Bentuk TPF UN
Dalam kaitan ini, secara pribadi saya usulkan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau organisasi profesi guru lainnya untuk bertindak pro aktif, setidaknya untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) mengenai proses UN yang sesungguhnya. Selanjutnya, melakukan upaya advokasi atas para guru yang dianggap terlibat langsung dengan praktek kecurangan UN tersebut.
Mengapa hal ini penting ? Karena, sejak awal saya menduga bahwa sebenarnya praktek kecurangan massal merupakan fenomena umum di hampir banyak sekolah. Hal ini terjadi, karena UN telah melibatkan struktur birokrasi pemda yang menginstruksikan secara lisan agar Kepala Sekolah dan Guru ikut aktif dalam membantu siswanya lulus UN sesuai target. TPF penting dibentuk untuk memperoleh data yang lebih utuh dan bersifat independen yang langsung diberikan oleh para guru yang terlibat UN.
Posisi guru harus dibela secara wajar, karena ada kemungkinan besar bahwa pendidik ini lebih merupakan korban penderita juga dari sebuah kebijakan atasannya. Perlu ada kejelasan posisi para guru secara proporsional dari berbagai kasus curang UN yang terungkap. Perlu diungkap tuntas, bagaimana mekanisme pengawasan yang terjadi di lapangan, bagaimana kebijakan Kepala Sekolah terkait katrol rapor dan membantu siswa saat UN berlangsung, hingga bagaimana intervensi struktural dari para pejabat Dinas Pendidikan setempat.
TPF PGRI pun harus segera  menerima berbagai laporan yang jujur dari para guru mengenai apa sesungguhnya yang terjadi selama UN berlangsung. Hal ini penting, agar lebih terungkap secara lebih transparan, bahwa kasus-kasus yang terungkap itu amat mungkin merupakan bagian kecil saja dari praktek curang UN yang sesungguhnya. Amat mungkin, bahwa kasus UN di SDN Pesanggrahan, Jakarta dan SDN Gadel Surabaya, hanya karena “sial” saja, kecurangannya terungkap di media massa.
Sudah saatnya, PGRI lebih pro aktif sebagai organisasi para guru, dalam melakukan pembelaan profesi anggotanya. Bila perlu, nanti hasil verifikasi sejumlah fakta di lapangan segera di ungkap di media massa dan dilaporkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Sekaligus, sebagai masukan penting bagi DPR untuk memutuskan, apakah UN perlu dilakukan lagi untuk tahun depan ?
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Demikian, terma kasih
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar