Sabtu, 18 Juni 2011

Mendiknas Kena Batunya, Bersikap “Mencla-Mencle” ?


Oleh Sri Endang Susetiawati
Beberapa saat usai memperoleh kabar mengenai kasus pengusiran Siami, ibu dari seorang anak bernama Alifah Ahmad Maulana, siswa SDN 2 Gadel Surabaya yang melaporkan adanya perintah contek masal Ujian Nasional (UN), Mendiknas langsung mengeluarkan pernyataan bahwa sekolah tersebut harus dilakukan UN ulang. Walikota Surabaya pun bertindak pro aktif dengan segera memberikan sanksi pada Kepala Sekolah dan guru yang dianggap bersalah terlibat perintah contek masal tersebut.

Lantas, beberapa hari kemudian, Mendiknas meralat pernyataannya sendiri bahwa tidak ada indikasi adanya kasus contek masal sebagaimana yang dituduhkan oleh ibu Siami. Hasil nilai UN yang tidak seragam atau tidak sama yang diperoleh semua siswa dianggap sebagai bukti bahwa contek masal atau praktek curang tidak terjadi di sekolah tersebut.
Benarkah logika demikian ? Ataukah Mendiknas merasa kena batunya, sehingga tidak berani menghadapi tuntutan orang tua murid lainnya yang sempat ramai-ramai berdemo mengusir Ibu Siami keluar dari rumahnya sendiri. Bisa juga, Mendiknas kurang berani mengambil resiko bahwa pengakuan atas terjadinya praktek kecurangan di SDN 2 Gadel itu akan mendorong lebih banyak lagi terbukanya praktek curang UN di sekolah-sekolah lainnya
Sungguh, sangat disayangkan sekali bahwa Mendiknas bersikap tidak konsisten seperti itu, atau orang Jawa bilang “Mendiknas mencla mencle”. Pertanyaannya, kalau memang tidak ada praktek kecurangan UN atau contek masal UN, lalu mengapa Mendiknas sampai berani memberikaan pernyataan yang pertama ? Apakah Mendiknas telah memperoleh masukan informasi dari bawahannya yang  kurang akurat atau sekedar laporan ABS (Asal Bapak Senang) ?
Tentu, pencabutan pernyataan yang pertama oleh Mendiknas pun bukan tanpa konsekuensi. Bahwa dengan meralat dugaan adanya praktek curang UN di SDN 2 Gadel berarti Mendiknas telah menganggap laporan Ibu Siami sebagai sebuah kesalahan atau tuduhan yang tidak berdasar. Suatu hal yang hampir dapat dipastikan sulit diterima oleh akal sehat masyarakat saat ini.
Sebuah praktek curang yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum para guru dan masyarakat, justru hendak ditutupi dengan sebuah ralat pernyataan seorang Menteri. Oleh karena itu,  sudah saatnya Ibu Siami menempuh perlawanan baru atas Mendiknas, termasuk kemungkinan melalui jalur hukum. Tentu, langkah ini perlu didukung penuh oleh segenap lapisan masyarakat yang bersimpati atas tegaknya kejujuran di negeri ini.
Belum lagi, adalah soal pemberian sanksi pada Kepala Sekolah dan Guru di sekolah yang bersangkutan. Lantas, bagaimana kelanjutannya ? Jika ralat tersebut dibenarkan, maka bisakah Kepsek dan guru tersebut melakukan perlawanan hukum atau setidaknya jabatan dan nama baiknya dikembalikan. Setidaknya, Walikota Surabaya harus meralat kembali keputusannya yang begitu terkesan gagah berani memberikan sanksi secara kilat. Sebuah tindakan yang bisa jadi amat memanfaatkan momentum cari popularitas di tengah kisruh UN.
Celakanya, Kepsek dan guru pun akhirnya menjadi korban pula yang diduga sebenarnya merupakan bagian dari pelaksanaan perintah pejabat Dinas Pendidikan setempat, bawahan Walikota sendiri. Organisasi profesi guru, seperti PGRI sudah saatnya untuk tidak tinggal diam. PGRI perlu menurunkan Timnya sendiri untuk memperoleh kejelasan dari kasus yang menimpa anggotanya. Sekaligus pula untuk memberikan pembelaan yang diperlukan, bahwa amat mungkin sekali kasus tersebut merupakan bagian kecil dari praktek curang UN yang masif sebagai akibat dari sistem birokrasi yang ikut menakan dan mengarahkan. Bahwa pada akhirnya, Guru dan Kepsek pun amat mungkin menjadi bagian dari korban dari sebuah kebijakan diatasnya  yang kini hendak cuci tangan.
Adalah logis bila Mendiknas seharusnya tidak langsung memberikan pernyataan yang memang belum memiliki dasar informasi yang akurat. Apalagi, Mendiknas harus memberikan pernyataan baru yang meralat atas pernyataan yang pertama. Bukankah Mendiknas lebih baik menerjunkan Tim Pencari Fakta (TPF) Independen terlebih dahulu untuk memperoleh informasi yang sesungguhnya ? Sekaligus, akan lebih elegan lagi bila TPF Independen ini pun tidak hanya menggali informasi dari SDN 2 Gadel, tapi dari sejumlah sekolah lain yang dianggap bermasalah.
Masalahnya, apakah Mendiknas telah siap bila kemudian akhirnya TPF terbuka mengenai hasil investigasinya bahwa sebenarnya UN telah dikotori oleh praktek curang yang hampir bersifat masal, struktural dan berskala nasional ? Hanya dibutuhkan adanya jaminan keselamatan dan jaminan tanpa adanya tuntutan hukum pencemaran nama baik bagi mereka yang ingin melaporkan adanya kecurangan di sekitar berlangsungnya UN.
Bagaimana Pak Mendiknas, apa Bapak sanggup menerjunkan TPF Independen dan menjamin mereka yang mau mengungkap praktek curang UN secara jujur dan terbuka ? Saya kira, hanya cara inilah yang akan mampu menepis kesan di masyarakat bahwa – maaf - Bapak  telah bersikap “mencla mencle”. Semuanya, tentu demi kemajuan pendidikan dan masa depan anak bangsa yang lebih baik.***
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar