Minggu, 12 Juni 2011

Menjadi Muslim Indonesia, Mungkinkah ?


Oleh Sri Endang Susetiawati
Mungkinkah, kita menjadi seorang muslim Indonesia ? Jawabannya adalah sangat mungkin. Muslim adalah sebutan atas seseorang yang mengaku beragama Islam. Sementara Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang menempati sebuah kawasan yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia), dua samudera (Pasifik dan Hindia), yang terbentang dari Sabang di ujung barat dan Merauke di ujung timur, serta Pulau Miangas di ujung utara dan Pulau Rote di ujung selatan.

Sebagai sebuah ajaran agama, maka Islam memiliki nilai-nilai yang bersifat universal, dan berlaku sepanjang zaman. Akan tetapi, pada implementasinya nilai-nilai Islam memerlukan konteks ruang dan waktu, yang bersifat lokal dan temporer. Artinya, betapapun nilai-nilai Islam diklaim sebagai berasal dari Tuhan, namun dalam prakteknya yang melaksanakannya adalah manusia juga, yang terikat oleh ruang dan waktu, yaitu dimana mereka berada dan kapan mereka hidup.  
Inilah, kemudian yang melahirkan kemungkinan terjadinya perbedaan saat nilai-nilai Islam diimplementasikan oleh umatnya di suatu daerah tertentu dan di suatu masa tertentu. Mengapa bisa berbeda ? Tentu saja, karena sangat tidak mungkin ada seseorang yang terbebas dari konteks yang bersifat manusiawi tersebut. Yaitu, tidak mungkin mereka hidup tanpa daerah tempat tinggal tertentu, dan tanpa kurun waktu tertentu pula dimana mereka hidup.
Maka, tidaklah mengherankan apabila dalam ajaran Islam tidak menyebutkan secara tegas atau eksplisit mengenai bagaimana bentuk dari sebuah negara atau bangsa. Mengapa bisa demikian ? Jelas, karena bentuk negara atau bangsa amat mungkin bisa mengalami perubahan di sepanjang waktu, tergantung dari konteks ruang dan waktu dimana mereka tinggal dan hidup. Bentuk negara atau bangsa merupakan wilayah kreasi manusia, bukan merupakan kepastian hukum dari sang Pencipta.
Islam hanya menyebutkan bahwa bangsa atau suku bangsa adalah sebuah bagian  kenyataan dari kehidupan manusia yang berbeda-beda. Selaras dengan perbedaan manusia dalam jenis kelamin, atau perbedaan dalam berkelompok. Islam menyebut bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari identitas dengan tujuan agar di antara mereka menjadi saling mengenal dan dapat saling tolong menolong atau bekerjasama. Tentu, tujuannya adalah demi tegaknya nilai-nilai keadilan dan kebaikan di antara sesama umat manusia.
Sekilas, Sejarah Islam
Adalah tidak mengherankan, bila kemudian dalam sejarah Islam ditemukan beragam bentuk sistem politik kenegaraan. Dimulai, ketika Nabi Muhammad wafat, maka jabatan kepala negara dan pemerintahan beralih kepada Abu Bakar dengan sebutan Khalifah melalui proses aklamasi. Berikutnya, ketika Abu Bakar Wafat, maka jabatan Khalifah beralih kepada Umar bin Khathab melalui proses penunjukkan dari Khalifah sebelumnya, yang kemudian disetujui oleh kalangan sahabat Nabi. Lalu, ketika Umar terbunuh, maka jabatan Khalifah beralih kepada Utsman bin Affan melalui sebuah proses pemilihan perwakilan dari para sahabat.
Begitu pun saat Utsman terbunuh, penggantinya adalah Ali Bin Abi Thalib, sepupu Nabi, melalui proses pemilihan perwakilan, namun ternyata tidak diakui oleh sebagian para pendukung Khalifah sebelumnya, yakni kelompok Mu’awiyah. Akhirnya, Ali pun terbunuh oleh kelompok yang berseberangan secara politik. Selanjutnya, jabatan Khalifah diperebutkan oleh berbagai pihak,  yakni kelompok mereka yang setia pada Khalifah Utsman, kelompok yang setia pada Ali, dan kelompok yang tidak mengakui kedua-duannya, yakni disebut kelompok Khawarij.
Usai masa pemerintahan Kekhalifahan ar-Rasyidin (Khulafaur Rasyidin), yakni semasa dipimpin oleh 4 sahabat Nabi (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali), maka sejarah politik Islam selanjutnya mengenal sistem kekhalifahan yang berdasarkan politik dinasti. Dimana pengganti para Khalifah yang telah wafat adalah mereka yang memiliki garis keturunan berdasarkan ikatan darah, yang tidak ada bedanga dengan sistem politik kerajaan.
Dalam salah satu bukunya yang membahas secara khusus mengenai Khilafah dan Kerajaan, Abul A’la Al Maududi (lahir 1903), pendiri Jemaat el Islami (Partai Islam) di Pakistan mengkritik keras mengenai praktek kekhalifahan di masa Bani Umayah (661-750 M) dan Bani Abasiyah (berakhir 1258 M), hingga Turki Utsmani (berakhir tahun 1924 M) yang dianggap tidak berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Al Maududi, Kekhalifahan tersebut telah berubah menjadi praktek sistem monarki, yang sangat berbeda sebagaimana yang dipraktekkan pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M).
Bentuk Sistem Politik yang Beragam
Lalu bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang lahir sebagai upaya pembebasan dari kolonialisme (penjajahan suatu bangsa oleh bangsa lain), yang dimulai sejak abad ke-16 M.. Bersama dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan Afrika, maka pada pertengahan abad ke-20  merupakan masa sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut baru merdeka. Tentu saja, reaksi atas penjajahan yang dialaminya sangatlah berbeda-beda pula, termasuk berbeda dalam hal bentuk negara dan pemerintahan yang dipilih.
Erdward Mortimer (1982), seorang spesialis Timur Tengah untuk London Times, mencatat cukup rinci bagaimana perbedaan di antara sejumlah negara tersebut, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hampir mayoritas negara-negara Arab berbentuk kerajaan atau keemiran, yang merupakan kelanjutan dari politik kabilah, berdasarkan ikatan kelompok kekeluargaan, seperti Arab Saudi, Syria, Yordania, dll. Mesir memiliki bentuk republik, Turki berbentuk republik sesudah berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani, Pakistan memilih bentuk negara Islam, Iran sejak 1989 memilih republik Islam, juga bisa disebut Malaysia berbentuk Kerajaan Konstitusional.
Bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia memilih bentuk negara republik dengan sistem negara kesatuan yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila, yang merupakan persamaan nilai-nilai dasar dari para pemeluk agama,  dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Tentu saja, Indonesia tidak akan bisa persis sama dengan apa yang dipilih oleh sesama umat muslim lain di tempat yang berbeda. Masing-masing memiliki sejumlah alasan berdasarkan realitas yang berkembang di negerinya sendiri-sendiri, sebagai bagian dari ihtiar untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan politik kebangsaan dan kenegaraan.
Perbedaan bentuk atau sistem politik seperti itu tentu merupakan sebuah kenyataan sejarah yang amat dipengaruhi oleh konteks kedisinian (ruang) dan kekinian (waktu) masing-masing kelompok manusia, dalam hal ini umat Islam. Tentu, sesuatu hal yang wajar dan dianggap riil, serta biasa saja. Amien Rais (1984), cendekiawan muslim Indonesia menegaskan bahwa bentuk sistem kenegaraan tidaklah terlalu penting, yang penting adalah substansi dan isinya. Termasuk bentuk negara Pancasila, selama penerapan Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Jauh sebelumnya, seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam (mujadid) dari Syria pada abad ke-14 M, menegaskan bahwa seluruh perintah Allah yang bila dipraktekkan oleh manusia akan membawa manusia kepada kebahagiaan hakiki adalah apa yang dinamakan syariah. Suatu masyarakat yang berusaha mengimplementasikan syariah adalah dengan sendirinya menjadi masyarakat muslim. Dalam kaitan inilah, maka negara itu perlu didirikan. Lebih lengkap mengenai sejumlah pemikiran para cendekiawan muslim di berbagai negara di dunia dapat dilihat, antara lain melalui buku Islam dan Pembaharuan, karya John J. Donoshue dan John L Esposito (1984).
Hindari Split Personality
Kembali, pada pokok persoalan, mungkinkah kita menjadi seorang muslim yang sekaligus seorang Indonesia ? Jelas sangat mungkin. Bahkan, sudah saatnya seorang muslim tidak perlu merasa split personality dalam kedudukannnya juga sebagai warga negara Indonesia. Seorang tidak perlu merasa terbelah kepribadiannya, antara seorang muslim dan seorang warga negara. Mengapa ? Karena, kewarganegaraan Indonesia adalah bagian dari implementasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Artinya, kita dapat melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam.
Tentu, tugas seorang muslim untuk memastikan bahwa aturan atau ketentuan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Sudah saatnya, tidak ada lagi kaum muslim yang tidak merasa sebagai bagian dari warga negara Indonesia, yang sebenarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Kaum muslim harus secara penuh ikut ambil bagian dalam membangun negeri ini sebagai bagian dari bentuk perwujudan nilai-nilai ajaran Islam. Maka, jadilah diri seorang muslim untuk menjadi bagian dari wujud konkret kemuliaan nilai-nilai ajaran Islam yang dipraktekkan di Indonesia dan di dunia. Bukankah, umat Islam harus menjadi umat terbaik (khoiro ummah) yang berada di tengah umat-umat (ummatan washathan) yang lain ?***
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Demikian, terima kasih.
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar