Jumat, 10 Juni 2011

Menolak Simbol Negara, Benarkah Karena Faktor Pemahaman Agama Semata ?


Oleh Srie
Pekan ini, kita disuguhi berbagai berita mengenai penolakan sejumlah pihak terhadap simbol-simbol negara. Bermula dari berita mengenai dua sekolah di Karanganyar, Jawa Tengah yang menolak penghormatan pada bendera merah putih. Berikutnya, masih di daerah yang sama, 7 pegawai negeri sipil (PNS) pun melakukan sikap yang sama, yakni menolak menghormat bendera merah putih saat upacata bendera yang diadakan secara rutin tiap hari Senin. Terakhir, ada 6 radio swasta di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menolak memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat memulai dan mengakhiri mengudara.

Alasan yang digunakan oleh mereka hampir sama, yakni penghormatan pada bendera merah putih atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dianggap melanggar ajaran agama (Islam). Bahkan, sikap mereka lebih ekstrim lagi dengan menyatakan bahwa penghormatan itu sebagai bagian dari tindakan syirik, yaitu perbuatan yang dianggap menyekutukan Tuhan. Syirik dalam ajaran Islam merupakan perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Terkait, apakah hormat pada bendera itu syirik atau tidak, dapat dilihat di sini.
Kasus penolakan terhadap simbol-simbol negara ini, kemudian memunculkan reaksi yang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan, sejumlah pejabat dari mulai Bupati, hingga anggota DPR turut pula berkomentar. Bupati Karanganyar sendiri, Rina Iriani bersikap lebih jauh lagi dengan mengancam akan menutup kedua sekolah yang membandel, dan akan mengenakan sanksi keras terhadap anggota PNS yang tidak mau menghormati simbol-simbol negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah setempat pun ikut sibuk untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Faktor Pemahaman Agama Semata ?
Pemahaman keagamaan selalu dikaitkan dengan sikap ekstrim atau intoleran seseorang atau kelompok orang atas sesuatu, terutama yang terkait dengan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Pertanyaannya, benarkah pemahaman keagamaan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan adanya sikap ekstrim atau intoleran tersebut ?  Adalah penting untuk diajukan pertanyaan berikutnya. Apakah mereka bersikap ekstrim dan intoleran hanya karena faktor pemahaman keagamaan atau karena watak mereka sebelumnya yang sudah biasa bersikap esktrim dan intoleran, sehingga memahami ajaran agama pun dengan cara yang hampir sama ?  
Adalah cukup logis bahwa pemahaman keagamaan seseorang akan terpengaruh pula oleh kondisi psikologinya sendiri, pengalaman pribadi atau keluarganya, atau lingkungan di sekitarnya. Bukankah dua sekolah yang menolak hormat pada bendera merah putih memiliki kaitan dengan mantan Panglima Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib. Seseorang yang memiliki pengalaman traumatik di Poso, atau di sejumlah daerah konflik lainnya, termasuk pengalaman konflik di luar negeri. Bukankah, mereka yang bersikap ekstrim atau intoleran dalam kehidupan sehari-hari biasanya kurang bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya ?
Ada seorang kawan yang mengalami peristiwa traumatik dari tindakan teror aparat militer Koramil saat Pancasila dipaksakan untuk diterima sebagai asas tunggal. Ada juga, kawan lain pendukung PPP yang mengalami tindakan anarkis dari kubu pendukung Golkar saat acara kampanye Pemilu di jaman Orde Baru. Tentu, sikap dan pendapat mereka terhadap masalah kebangsaan akan turut terpengaruh oleh pengalaman traumatik semacam itu. Meski, amat mungkin bahwa tidak semua orang akan bersikap dan berpikiran sama dalam memberikan respon atas suatu peristiwa yang sama.   
Karakterisitik pribadi seeorang yang memang telah terbiasa kurang toleran atas suatu perbedaan pun dapat diduga akan turut berperan dalam membangun pemahaman keagamaan yang kurang toleran pula. Nama-nama seperti Imam Samudera, atau M. Syarif, misalnya adalah sosok pribadi yang sejak kecilnya memang sudah berkarakter cenderung kurang toleran seperti itu. Faktor keluarga, seperti bagaimana orang tua memperlakukan dan mendidik anaknya tampaknya sangat berperan dalam membentuk karakter dasar seseorang. Nama M. Salik dan Asmar Latin Sani, pelaku bom bunuh diri, amat mungkin terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarganya.
Sekarang, masalah alasan syirik atas hormat bendera yang disebut sebagai bentuk penghormatan yang identik dengan penyembahan. Andai saja mereka agak toleran sedikit saja, bahwa orang lain yang menghormat bendera itu tidak berniat atau menganggap sedikit pun sebagai penyembahan, tentu urusan akan selesai. Tidak perlu bersikap keras dan ngotot untuk terus menyebutnya sebagai perbuatan syirik. Toh, alasan yang menyebabkan terjadinya syirik itu tidak ada lagi, yaitu faktor identik dengan penyembahan.
Celakanya, masalah ini kemudian berubah menjadi masalah harga diri dan identitas kolektif dari kelompok tertentu. Ambillah contoh, pengelola radio di Kalimantan yang menolak menyiarkan lagu Indonesia Raya. Tentu, mereka akan ada masalah, jika kemudian harus berubah untuk menyiarkan lagu kebangsaan tersebut. Padahal, sebelumnya mereka telah menjelaskan kepada para pendengar setianya mengenai alasan syirik atas lagu Indonesia Raya.  Dalam hal ini, masalah syirik dalam kasus tersebut tidak murni lagi menjadi perbedaan pendapat soal pemahaman keagamaan. Namun, sudah berubah menjadi pertaruhan gengsi dan harga diri di hadapan anggota komunitasnya.
Sejarah DII / TII
Sejarah pun mencatat bahwa peristiwa pemberontakan yang selama ini dikaitkan dengan paham keagamaan, pada hakikatnya tidaklah benar-benar murni sebagai masalah pemahaman atas ajaran keagamaan semata. Sejumlah buku tentang pemberontakan di zaman Soekarno, seperti ditulis oleh Nazarudin Sjamsuddin, C. Van Dick, atau Al Chaidar dapat dijadikan acuan. Misalnya, dalam kasus DI/TII Kartowuwiryo di daerah Jawa Barat. Masalah rivalitas internal antar komponen TNI saat terjadi restrukturisasi atau rasionalisasi tentara, justru amat mungkin menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Kartosuwiryo yang berlatar Lasykar Hizbullah harus menerima kekecewaan atas kebijakan Pangdam Siliwangi yang dianggap lebih memprioritaskan tentara bekas tentara KNIL Belanda.
Begitu pun terkait DII/TII di Aceh, dimana Daud Beureuh merasa sangat kecewa saat Provinsi Aceh sempat dilikuidasi, kemudian digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara, beserta dengan struktur komando militernya. Penghapusan Provinsi Aceh oleh Soekarno dianggap telah menginjak-injak harga diri para tokoh Aceh. Paham keagamaan yang ingin mendirikan negara Islam, justru muncul belakangan. Bahkan, sejatinya tidaklah memiliki kaitan sama sekali dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat.
Penolakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pun hampir sama, yaitu masalah konflik internal di tubuh tentara. Para tokoh DII/TII di sana dan anggota pasukannya dianggap kurang memperoleh tempat yang terhormat bila dibandingkan dengan sejumlah perwira yang dianggap berasal dari luar daerah. Juga, akibat adanya sejumlah aksi Tentara RI Komunis yang dianggap cenderung dibiarkan saja oleh pemerintah pusat.
Solusi Komprehensif
Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sikap ekstrim dan intoleran tidak semata-mata karena faktor atas pemahaman keagamaan secara tekstual. Namun, juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lainnya, seperti karakter bawaan seseorang, lingkungan keluarga, pengalaman traumatik, kepentingan tertentu, serta kebiasaan sehari-hari dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Amat mungkin, bahwa pemahaman keagamaan tersebut sebenarnya lebih merupakan alat “pembenaran” dan kian memperkeras atas apa yang telah ada sebelumnya.
Berdasarkan atas pemahaman tersebut, maka solusi yang harus dilakukan pun perlu bersifat komprehensif, tidak parsial, tidak semata-mata bersifat represif. Mengapa ? Karena, jika langsung dilakukan tindakan represif ,justru akan kontraproduktif, akan menimbulkan trauma baru yang kian memperkeras sikap mereka. Pendekatan persuasif, seperti mengajak dialog perlu dikedepankan, terutama masalah pemahaman kebangsaan dan keagamaan. Upayakan untuk melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosial agar keluar dari sifat eksklusifnya. Kecuali, jika setelah dilakukan berbagai upaya persuasif, kemudian justru mereka secara jelas-jelas melakukan tindakan melawan hukum, maka penegakkan hukumlah yang perlu segera bicara. [Sre]
Bagaimana dengan pendapat Anda ?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar