Rabu, 15 Juni 2011

Petisi Online Buat Presiden RI untuk Penyelamatan Pendidikan Nasional


Kompasiana, 15 Juni 2011
Kepada Yang Terhormat
Presiden Republik Indonesia
(Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono)
Di Istana Negara, Jakarta


PETISI ONLINE
UNTUK MENYELAMATKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan sebuah PETISI ONLINE untuk penyelamatan  Pendidikan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut :
1. Bahwa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selama ini telah jelas banyak berdampak negatif terhadap dunia pendidikan nasional, antara lain berupa dugaan praktek kecurangan massal pada pemberian nilai rapor siswa, pelaksanaan UN yang diduga sarat penyimpangan atau tidak sebagaimana mestinya, dan terjadinya ekses sosial yang meluas, seperti pengusiran orang tua siswa yang melaporkan kecurangan UN oleh para orang tua lainnya yang berbeda pendepat.
2. Bahwa dengan demikian pelaksanaan UN memiliki banyak mudharat dari pada manfaatnya, terutama hancurnya sendi-sendi moral kejujuran di lembaga sekolah yang telah memutarbalikkan moralitas siswa, orang tua, guru, Kepala Sekolah dan para pejabat setempat, seolah kejujuran adalah salah, sebaliknya kecurangan adalah kebenaran.
3. Bahwa dengan demikian pelaksanaan UN menjadi hampir mubadzir, atau tidak ada gunanya sama sekali, sehingga biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 560 Milyar per tahun untuk UN menjadi hampir sia-sia karena tujuan pelaksanaan UN tidak tercapai, yakni meningkatkan mutu lulusan sekolah dan memetakan mutu penddikan sekolah, karena yang diperoleh adalah sebuah data hasil UN yang diduga terdistorsi luar biasa akibat praktek curang yang diduga dilakukan secara massal, sistemik, struktural dan dalam skala nasional.
4. Bahwa dengan demikian pelaksanaan UN seharusnya dihentikan saja, dimulai pada tahun depan, untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas berbagai kelemahan dan kesalahan yang bersifat mendasar, baik yang terkait dengan teknis UN, konsep UN maupun segala ekses negatif yang timbul menyertainya.
5. Bahwa dengan demikian, UN tidak lagi dijadikan sebagai standar kelulusan bagi siswa (0%) atau sudah saatnya kewenangan ujian akhir siswa dikembalikan kepada sekolah atau guru masing-masing sesuai dengan perintah UU Sisdiknas tahun 2003, dengan tetap mengacu pada standar dan aturan dari Kemendiknas, serta adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan efektif terhadap sekolah atau guru, yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan LSM, agar sekolah atau guru mau bersikap terbuka saat pelaksanaan ujian dan proses kelulusan sehingga praktek kecurangan dapat diminimalisasi, disertai ancaman jika terjadi pelanggaran tersebut dilakukan oleh guru atau sekolah akan berakibat pada proses hukum dan dicabutnya kewenangan sekolah bersangkutan dalam penyelenggaraan ujian dan proses kelulusan siswa
6. Bahwa dengan demikian Kemendiknas agar lebih fokus pada berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan, antara lain terutama pada (1) peningkatan mutu guru melalui sebuah proses training yang berkelanjutan terhadap semua guru di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan cara mengajar dialogis dan kemampuan mengembangkan pendidikan moral dan kepribadian bagi siswa; (2) peningkatan sarana dan prasarana belajar di sekolah, antara lain kondisi fisik gedung sekolah, meja, kursi, papan tulis, komputer, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain; (3) pemberian beasiswa yang lebih menjangkau banyak siswa yang kurang mampu atau berprestasi, dan lain-lain.
7. Bahwa dengan demikian, upaya pemetaan pendidikan sekolah tidak harus dilakukan melalui pelaksanaan UN, akan tetapi dapat dilakukan melalui sebuah penelitian yang diadakan seara khusus oleh sebuah lembaga yang kredibel dan independen yang ditunjuk oleh Kemendiknas, dengan mencakup lebih banyak lagi variabel yang akan diteliti, baik yang bersifat kualitatif maupun  kuantitatif, antara lain meliputi kemampuan siswa, proses belajar, alat evaluasi belajar, sarana dan prasarana belajar, kompetensi guru, dan lain-lain.
8. Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, lengkap dan faktual mengenai apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan terkait pelaksanaan UN, maka dianggap perlu untuk dibentuk semacam Tim Pencari Fakta (TPF) Independen yang melibatkan tokoh berpengaruh dan kredibel di mata masyarakat untuk memgumpulkan sejumlah fakta di lapangan, terutama yang menyangkut dugaan adanya kecurangan yang bersifat masal, struktural, sistemik dan dalam skala nasional, sekaligus memberikan jaminan hukum dan keamanan pada pihak terkait dengan pelaksanaan UN, terutama para guru dan siswa untuk dapat memberikan keterangan atau kesaksiannya secara jujur dan terbuka tentang UN.
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, kiranya Presiden RI dapat memberikan tanggapan yang segera untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud di atas, demi menyelamatkan kondisi pendidikan nasional dari bahaya serius, terutama terkait dengan pendidikan moral siswa sebagai generasi muda bangsa, serta mengembalikan dunia pendidikan menjadi normal, terutama normalisasi pendidikan sekolah sebagai lembaga yang mendidik siswa untuk menjadi manusia Indonesia yang unggul dan berakhlak mulia, jujur, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, toleran, demokratis, dan seterusnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional.
Demikian PETISI ONLINE untuk Penyelamatan Pendidikan Nasional ini disampaikan secara terbuka kepada Presiden RI demi menyelamatkan dunia pendidikan nasional dari kebangkrutan moral yang bersifat masal, struktural, sistemik dan berskala nasional.
Hormat kami,
1. Sri Endang Susetiawati (Guru dan anggota Kompasiana)
2. Beserta teman-teman Kompasianer dan para netter lainnya yang mendukung atas PETISI ONLINE ini.
3. Petisi ini ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Bpk. Dr. Marzuki Alie , sekaligus sebagai sesama anggota Kompasiana.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar