Senin, 06 Juni 2011

Praktek Korupsi, Kegagalan Wujudkan Reformasi


Oleh Sri Endang Susetiawati
Saya yakin, Pak Amien Rais tidak akan pernah membayangkan persis seperti sekarang ini, Indonesia di masa reformasi. Saya masih ingat, tepat di ulang tahunnya yang ke-50 (tahun 1994), di sebuah hotel di kawasan Ciumbuleuit Bandung, Pak Amien begitu semangat untuk meyakinkan 700 lebih para aktivis mahasiswa yang berasal dari perwakilan perguruan tinggi se Indonesia mengenai keharusan Pak Harto lengser.
“Dengan segala hormat atas beliau, saya mohon kepada Pak Harto agar mundur dari jabatannya sebagai presiden. Sudah lebih dari cukup beliau memerintah negeri ini, serahkan kepada generasi berikutnya untuk mengatasi berbagai kegagalan yang dihadapi bangsa saat ini” ucap Amien Rais di hadapan para mahasiswa.
Mahasiswa pun menyetujui seruan Pak Amien. Maka, dalam kesimpulan hasil pertemuannya mahasiswa menyerukan sekurangnya tiga tuntutan penting : (1) terjadinya suksesi kepemimpinan nasional, dengan meminta Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden RI (2) demokratisasi politik, dengan meminta ABRI keluar dari DPR/MPR, atau mencabut Dwifungsi ABRI; (3) lakukan reformasi dengan menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Empat tahun kemudian, tahun 1998, suksesi itu berlangsung setelah terjadi gelombang aksi besar-basaran para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya hampir di seluruh Indonesia untuk menuntut Pak Harto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Setahun kemudian, Pemilu paling demokratis yang pertama pasca Orba digelar, dan ABRI (TNI) pun setuju keluar dari politik praktis, dimulai  sejak 2004.  Sayangnya, tuntutan ketiga, tentang pemerintahan yang bebas KKN hingga saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Justru, praktek KKN sepertinya kian semarak, lebih spektakuler dan dapat disaksikan secara lebih kasat mata.
Apa yang diperoleh dan dinikmati oleh rakyat setelah masa reformasi berlangsung lebih dari 13 tahun ? Sebuah ironi dari praktek demokrasi yang bising, sarat dengan politik uang dan praktek curang. Sebuah sinisme era demokrasi yang kini telah melahirkan politik dinasti. Sebuah era yang kian mempertontonkan keberpihakan pada kelompok atau partai masing-masing, bukan pada kepentingan rakyat banyak. Tampaknya, rakyat hanya dilibatkan dan dimanja sesaat menjelang Pemilu saja.  Sebuah pemerintahan yang lekat dengan praktek korupsi, yang kian membuat negara hampir tidak berdaya, karena masing-masing pelaku utamanya berhasil saling menyandera.
Haruskah, kita kembali sepenuhnya pada zaman Orde Baru ? Tentu saja tidak ! Yang diperlukan adalah kemauan yang keras secara bersama untuk memberantas praktek KKN, memelihara yang sudah baik untuk dilanjutkan dan ditingkatkan, dan yang terpenting segera mengurus kepentingan rakyat banyak yang sudah mendesak, antara lain soal kesempatan memperoleh pekerjaan, akses pendidikan yang murah dan bermutu,   terjaminnya memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau, dan seterusnya.
Apapun, dan bagaimanapun.... Indonesia adalah masa depan kita bersama. Maka, lakukan yang terbaik untuk sesuatu yang kita cintai secara bersama pula. Bukan malah sebaliknya, kian menambah terpuruk Indonesia. Yang akhirnya, rakyatlah, sebagai pihak yang akan menjadi korban yang paling merasakannya. Sangat dibutuhkan kearifan dan keberanian dari para pemimpin negeri ini untuk benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Demikian, terima kasih.
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar