Rabu, 01 Juni 2011

Satu Lagi, Praktek Curang UN Terungkap : Siswa SD Dipaksa Tandatangani Kesepakatan Konyol

Oleh Sri Endang Susetiawati
Pendidikan di sekolah, idealnya adalah mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan kepada para muridnya Bukan malah sebaliknya, mengajarkan nilai-nilai keburukan atau bahkan mengajak praktek kejahatan yang bersifat konyol kepada para siswa. Namun, adanya laporan seorang ibu bernama Irma Lubis, ibu kandung MAB, siswi kelas 6 SDN 06 Petang, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Komnas Perlindungan Anak, Sabtu lalu (28/5/2011), adalah salah satu bukti lagi adanya praktek pendidikan sekolah yang mengajarkan nilai-nilai yang tidak seharusnya.
Irma Lubis terpaksa harus melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak karena MAB, anak kandungnya sendiri, dianggap telah menjadi korban praktek curang Ujian Nasional (UN) di sekolahnya. Dalam laporannya, Irma menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum berlangsungnya UN, anaknya bersama teman-teman sekelas dikumpulkan oleh para guru di ruang kelas. Lalu, guru mengajak murid-muridnya untuk saling bantu dalam menjawab soal-soal UN. Caranya, anak-anak yang dianggap lebih mampu secara intelektual diminta membantu teman-teman lainnya dengan cara membagi-bagikan jawaban melalui media telepon genggam.
Untuk mendukung rencana tersebut, maka guru akan mengatur tempat duduk anak-anak sedemikian rupa, sehingga setiap kelompok, ada anak yang lebih pandai yang akan dapat diandalkan untuk membantu beberapa anak yang dianggap kurang pandai. Sebagai bentuk kesungguhannya dalam menyusun rencana, maka para guru pun meminta anak-anak didiknya untuk menandatangani semacam kesepakatan untuk saling bekerjasama di atas sebuah kertas yang telah disediakan.
Nah, pada saat hari pertama berlangsungnya UN, ternyata MAB tidak bersedia membagi-bagikan jawaban soal UN kepada teman-teman yang lainnya. MAB malah diam saja, terus mengerjakan soal UN sendirian. Sementara itu, teman-temannya terus mengingatkan tentang adanya kesepakatan tertulis yang telah mereka tandatangani untuk saling bekerja sama dalam menjawab soal-soal UN. Adanya sedikit perselisihan di antara anak-anak itu tidak membuat pengawas UN bertindak sesuai dengan fungsinya. Malah, pengawas dengan sengaja membiarkan saja anak-anak memegang telepon genggam yang seharusnya dilarang berada di ruang kelas selama UN berlangsung.
Kondisi UN seperti itulah yang kemudian membuat MAB mengalami tekanan psikologis, seperti tiba-tiba saja ia cenderung berdiam diri saat berada di rumah, tidak mau bicara dengan orang tuanya, bahkan merasakan sakit di dadanya. Hingga, setelah terus didesak oleh ibunya, barulah MAB bercerita tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi dan telah menimpa dirinya beserta teman-temannya di sekolah. Berdasarkan atas cerita inilah, kemudian Irma, ibu kandung MAB, lantas melaporkan adanya kecurangan UN itu ke Komnas Perlindungan Anak.
. "Setelah saya paksa, dia mengaku telah dipaksa oleh guru-guru di sekolahnya untuk membuat kesepakatan tolol tentang ujian nasional,” ucap Irma Lubis dengan mata berkaca-kaca saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di depan Kantor Komnas Perlindungan Anak, Sabtu lalu (28/5/2011).
  Sejak hari pertama UN, Irma sebenarnya telah melaporkan pada pihak sekolah yang bersangkutan. Namun, hingga hari ketiga UN berlangsung, ternyata, pihak sekolah dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mengakui tindak kecurangan ini di muka umum. Kecuali, hanya beberapa guru saja yang berhasil ditemui oleh Irma di hari ketiga UN, dimana mereka mengakui adanya kecurangan tersebut sembari menangis. Sementara itu, hingga Irma melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, pihak Kepala Sekolah SDN 06 Petang Pesanggrahan tidak berhasil untuk ditemui.
”Kepala sekolah juga tidak bisa ditemui. Yang saya sedih, kesepakatan jahat itu menjadi begitu kuat melekat di ingatan anak saya,” kata Irma.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak  (Komnas PA) Aries Merdeka Sirait membenarkan adanya praktek curang tersebut.
"Komnas PA menyimpulkan bahwa telah terjadi pemufakatan jahat, untuk melakukan kebohongan dan merestui kecurangan. Anaknya jadi bagian menandatangani kesepakatan tersebut, bersamaan dengan itu ada SMS-SMS yang berisi jawaban-jawaban yang harus diedarkan," jelas Aries dalam jumpa pers di Kantor Komnas PA, Jakarta, Sabtu (28/5/2011). 
 Dugaan adanya kecurangan saat berlangsungnya UN, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan guru. Antara lain, adanya kebijakan tak tertulis yang menginstruksikan agar guru mengatrol nilai rapor siswa agar memiiki nilai minimal 7 atau 8, sehingga akan dapat membantu kelulusan, dimana nilai rapor menyumbang 40 % kelulusan. Adanya kerja sama antar pihak sekolah yang bertukaran para guru yang menjadi pengawas UN adalah bentuk kecurangan lainnya, di mana seorang guru pengawas harus mentaati kesepakatan antar Kepala Sekolah agar saling membantu terciptanya “suasana yang kondusif” agar UN berlangsung sukses.
Sebuah bentuk kecurangan UN yang dapat dikatakan telah berlangsung secara sistemik, dan bersifat struktural, serta berlaku secara hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Dinas Pendidikan setempat adalah menjadi bagian paling penting dari sebuah penyelenggaraan UN yang sarat dengan rekayasa. Tentu saja, Kemendiknas akan serta-merta menolaknya, bahwa sejumlah kasus UN yang sempat mengemuka di media massa dianggap sebagai sebuah kasuistik semata.
Entah, harus dengan cara apalagi untuk meyakinkan mereka, bahwa UN 2011 yang baru berakhir pekan lalu seharusnya menjadi UN yang terakhir kalinya. Karena UN telah menyebarkan teror psikis terhadap anak didik dan para gurunya, serta UN telah mengajarkan nilai-nilai tak bermoral bagi mereka yang terlibat, demi sebuah kesuksesan yang semu dan sesaat.
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Salam Persahabatan
Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar