Kamis, 02 Juni 2011

Sinisme Politik, Masalah Sesungguhnya Bagi Pancasila !

Oleh Sri Endang Susetiawati

Adalah menarik apa yang diungkapkan oleh mantan Presiden RI BJ Habibie pada acara peringatan pidato Bung Karno tentang Pancasila di Gedung DPR/MPR RI, Rabu, 1 Juni 2011 kemarin. Menurutnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sempat  mengalami mistifikasi atau sakralisasi, Pancasila pernah diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan.
Pancasila pun tak jarang dijadikan sebagai senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasilais" atau "anti Pancasila". Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya.
“Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakanucap Habibie.
Pertanyaannya, apakah trauma sejarah rezim Orde Baru yang mengakibatkan Pancasila terseret menjadi “tersalahkan”, saat ini akan dapat dengan mudah untuk disembuhkan ? Jawabannya, sudah tentu tidak akan begitu mudah untuk sembuh dari trauma sejarah yang berkepanjangan, yang memakan waktu selama lebih dari 30 tahun. Ditambah lagi, kini Pancasila pun dihadapkan dengan masalah yang sesungguhnya, yaitu sinisme politik dari masyarakat.
Adalah faktual, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang ini cenderung menurun hingga pada tingkat yang paling rendah. Lembaga parlemen pun tak kalah terkena sisnisme yang hebat dari masyarakat. Begitupun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang kini sudah terlanjur rusak parah. Tak perlu lagi mengulang adanya data pendukung secara kuantitatif untuk membenarkan fakta-fakta di atas. Masyarakat sepenuhnya telah merasakannya,  dan seolah telah ikut membenarkan atas hasil survey yang diumumkan  oleh sejumlah Lembaga Survey terkait dengan masalah tersebut.
Praktek korupsi yang kini semakin merajalela dan kian telanjang, sejumlah kebohongan elit politik yang makin sering tersingkapkan, serta kondisi sosial ekonomi rakyat yang kian berat merupakan bagian dari sejumlah kondisi yang kian menyuburkan tumbuhnya sisnisme akut di kalangan masyarakat. Sebuah pandangan masyarakat yang cenderung  menganggap para pejabat atau elit politik sebagai pihak yang selalu dipersalahkan, dan tidak layak untuk mendapat penghargaan. Sepertinya, hampir sudah tidak tampak lagi ada kebaikan atas diri para elit negeri ini di mata rakyatnya.
Dalam kondisi yang demikian, bagaimanakah kira-kira Pancasila dapat dihadirkan kembali sebagai bagian yang hidup di tengah-tengah masyarakat ? Pancasila, kembali akan menjadi bayang-bayang dari rezim yang sedang berkuasa atau cerminan perilaku para elit politiknya. Positif atau negatifnya persepsi terhadap Pancasila, kembali amat bergantung atas persepsi rakyat terhadap para perilaku para elit politik dan pejabat di negeri ini.
Tidaklah terlalu berlebihan jika rakyat pun ikut bicara bahwa sesungguhnya siapa yang paling membutuhkan Pancasila ? Kata mereka, para elit politik dan para pejabat itulah yang sesungguhnya harus di-Pancasila-kan. Tanpa perlu banyak bicara,  tanpa perlu menyebut diri sebagai Pancasilais, atau bahkan tanpa perlu acara seremonial yang megah, toh sebagian besar rakyat Indonesia masih berperilaku jauh lebih Pancasilais dibandingkan dengan mereka.
“Lihatlah mereka, hanya untuk sekedar bersalaman saja, Megawati begitu enggan untuk mendatangi SBY. Begitu pun sebaliknya” ucap salah seorang rakyat biasa yang sempat menyaksikan acara seremonial peringatan pidato Bung Karno tentang Pancasila, kemarin, melalui siaran televisi.
Sinisme semacam itulah yang akan mempersulit upaya menghadirkan kembali Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan sekolah pun dirasakan akan mengalami kendala.
“Pendidikan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, adalah terdapat pada keteladanan para elit politik dan para pejabat di negeri ini, yang dampaknya akan jauh lebih efektif dari pada sekedar pelajaran Pancasila, atau upacara bendera yang diselenggarakan di sekolah-sekolah” kata seorang guru.
Jadi, sebenarnya siapakah yang telah membuat Pancasila kini seolah kian terpinggirkan dan telah menjadi barang usang ?***
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Demikian, terima kasih.
Salam Persahabatan

Srie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar