Selasa, 21 Juni 2011

Rakyat Tidak Butuh Parpol, Mungkinkah Pemilu Tanpa Parpol ?

Oleh Srie
Mungkinkah Pemilu tanpa harus melibatkan Partai Politik (Parpol) ? Mungkin saja. Bukankah pemilihan kepala desa tanpa harus ada partai politik ? Betul. Toh, ternyata bisa juga Pilkades tanpa Parpol. Memang, masih juga ada praktek korupsi di tingkat pemerintahan desa. Akan tetapi, amat mungkin praktek korupsi akan menjadi turun secara drastis.

Pertanyaannya, mengapa harus menghapuskan peran Parpol dalam Pemilu ?
Satu, karena saat ini Parpol menjadi akar dari korupsi di negeri ini. Maka, diperlukan waktu untuk beberapa Pemilu tanpa melibatkan Parpol. Agar korupsi bisa sedikit terkendali, untuk kemudian benar-benar hendak dibasmi hingga seminimal mungkin.
Dua, fungsi Parpol, antara lain sebagai alat rekruitmen kader pemimpin, perwakilan rakyat, agreasi kepentingan, mobilisasi dan sosialisasi politik kepada rakyat, tampaknya tidak banyak dilakukan oleh Parpol. Calon pemimpin daerah atau negara biasa dilakukan secara rental, bahkan calon pemimpin parpol sendiri banyak yang berasal dari luar Parpol. Fungsi representasi kepentingan rakyat jelas amat jauh dari yang diharapkan, kecuali sebuah kepentingan dari elit partai saja. Fungsi sosialisasi, apalagi tidak jalan. Bahkan lebih parah, karena sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi praktek korupsi dan manipulasi, bukan edukasi politik yang sehat, cerdas dan bersih. Mungkin, yang tampak adalah fungsi agregasi kepentingan, namun lebih pada kepentingan para elit partainya, bukan kepentingan rakyat banyak.
Tiga, saat ini, rakyat banyak memang sama sekali tidak membutuhkan Parpol. Yang butuh parpol adalah para politisi dan kroninya.
Lantas, bagaimana agar hal itu dapat tercapai ? Ya lakukan saja pergantian Undang-Undang (UU)-nya yang mengatur soal Pemilu. Bukankah, saat ini yang mengatur UU adalah DPR dan pemerintah yang mewakili kepentingan Parpol ? Betul. Jadi, hampir utopis ya ? Benar juga, gagasan ini hampir utopis.
Lantas, bagaimana kalau memang hampir utopis ? Ya, silakan saja Parpol ikut Pemilu lagi. Barangkali, rakyat akan banyak yang tidak akan memilih mereka, alias GOLPUT. Buat apa ? Rakyat tidak butuh Parpol, dan tidak butuh daftar orang yang di kertas suara itu. Mengapa ? Hampir tidak ada gunanya, untuk sebuah perubahan yang lebih baik, tanpa korupsi. Hanya disuruh memilih daftar nama yang hampir semuanya para koruptor, dan calon koruptor yang ada di Parpol ?
Benar, bahwa gagasan di atas tampaknya terlalu ekstrim. Maka, tentu saja perlu ada upaya lain untuk mengatasi korupsi, antara lain pembersihan aparatur penegak hukum, penegakkan hukum secara tegas, keras dan tanpa pandang bulu, peningkatan hukuman yang membuat efek lebih jera, atau bahkan hukuman mati bagi para koruptor, pemiskinan koruptor melalui penyitaan harta yang diduga terlibat praktek korupsi, akomodasi calon presiden dan calon legislatif independen, dan lain-lain.
Bagaimana dengan pendapat Anda ? *** [Srie]

1 komentar: