Senin, 22 Agustus 2011

Awasi Dana BOS: Peduli Anti Korupsi, Peduli Mutu Pendidikan Sekolah

Oleh Sri Endang Susetiawati
Apakah anda punya kepedulian yang tinggi atas upaya pemberantasan korupsi? Jika ya, salah satunya bisa dilakukan melalui kepedulian kita dalam ikut mengawasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana anak-anak kita menjadi siswanya. Kepedulian atas pengawasan dana BOS berarti pula kepedulian atas sebagian upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Mengapa sangat dibutuhkan kepedulian oleh masyarakat, termasuk para orang tua siswa dalam ikut mengawasi dana BOS untuk SD dan SMP? Karena potensi terjadinya korupsi dana BOS sangat tinggi. Wakil Mendiknas, Fasli Jalal menyatakan bahwa berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap fakta mengejutkan, yakni 6 dari 10 sekolah menyelewengkan dana BOS. Itulah sebabnya, kini banyak kepala sekolah yang berurusan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Menurut Wamendiknas, selain pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat, masyarakat pun diharapkan agar turut berperan aktif. Baik melalui paran serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), maupun dalam hal realisasi atau penggunaannya. Jika ada hal-hal yang dicurigai ada penyelewengan, maka masyarakat dapat melaporkan peda Komite Sekolah. Jika, tidak ada tanggapan yang memadai, maka bisa dilaporkan secara berjenjang pada Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kabupaten/Kota, Bawasda, DPRD, dan BPK.
Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dana BOS sangat dibutuhkan, mengingat dari tahun ke tahun dana BOS terus mengalami peningkatan. Dalam pertemuan 4 menteri (Mendiknas, Mendagri, Menkeu dan Menkokesra) di kantor Kemenkokesra, 16 Agustus lalu, telah disebutkan bahwa Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan meningkatkan dana BOS untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2012 mendatang. Peningkatan ini dimaksudkan agar dana BOS mampu menutupi seluruh biaya operasional sekolah.
Jika, pada tahun 2011 dana BOS diperkirakan baru mencakup 60-70 % kebutuhan biaya operasional sekolah, maka pada tahun 2012  mendatang, cakupan dana BOS sudah mencapai 100 % dari sisi operasional sekolah. Jika, pada tahun anggaran 2011 dana BOS dialokasikan sebesar Rp 16,8 triliun, maka pada tahun 2012 akan bertambah Rp 6,8 triliun menjadi Rp 23,6 triliun.
Besarnya dana BOS bagi tiap sekolah di dasarkan atas satuan biaya untuk setiap siswa pada jenjang SD dan SMP. Untuk siswa SD, satuan biaya per siswa yang akan diterima adalah sebesar Rp 580.000 per tahun, sedangkan untuk siswa SMP adalah Rp 710.000 per tahun. Saat ini, jumlah siswa SD di seluruh Indonesia adalah 28 juta siswa, sedangkan siswa SMP berjumlah 10,3 juta siswa.
Sebagai ilustrasi, jika di sebuah SD rata-rata terdapat 30 siswa per kelas, maka sekolah tersebat akan memperoleh dana BOS sebesar 6 kelas x 35 siswa x Rp 580.000 per siswa = Rp 121.800.000,- per tahun. Begitu pula, misalkan di sebuah SMP terdapat rata-rata 40 siswa per kelas, dimana tiap jenjang kelas (Kelas 1, 2, 3) terdapat 5 kelas paralel. Sekolah SMP akan memperoleh dana BOS per tahun sebesar 40 siswa x 15 kelas x Rp 710.000 per siswa = Rp 426.000.000,- per tahun.
Dana tersebut akan dicairkan per triwulan melalui transfer Kemendiknas ke Kas Negara, kemudian disalurkan melalui Kas Daerah, melalui Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan setempat, hingga di terima ke pihak sekolah masing-masing. Mekanisme penyaluran dana BOS ini dimulai sejak tahun 2011 sebagai konsekuensi dari UU tentang Otonomi Daerah. Sementara itu, mekanisme pencairan sebelumnya yang berlangsung sejak 2005-2010, Kemendiknas langsung mentransfer dana BOS ke rekening sekolah-sekolah.
Pentingnya pengawasan atas dana BOS agar penerapannya dapat berlangsung dengan baik dan tepat, serta tidak ada penyelewengan. Setidaknya, ada tiga ukuran ketepatan yang harus dipatuhi bagi semua pihak terkait dengan dana BOS. Yaitu ketepatan dari sisi waktu penyaluran, ketepatan jumlah dana yang disalurkan, dan ketepatan dalam sisi penggunaan dan penggunaannya.
Dari segi ketepatan penyaluran, menurut Mendiknas M. Nuh, sekolah harus segera dapat menerima dana BOS, paling lambat sejak 7 hari dana telah tiba di kas daerah. Ketepatan besaran dana BOS dan penggunaannya pun harus dilakukan dengan cara mengumumkan secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah kepada masyarakat.
“Nah, karena dana BOS ini menjadi publik domain, sehingga semua orang punya hak mendapat informasi ke mana saja dana itu digunakan, maka kita wajibkan pihak sekolah untuk mengumumkan secara berkala minimal per 3 bulan” kata Mendiknas.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS amat penting dilakukan, sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan upaya untuk menekan adanya penyelewengan, termasuk di dalamnya adanya tindak pidana korupsi.
“Kita bertekad dana BOS itu jangan sampai diselewengkan. Paling tidak, ini akan membangun kultur anti korupsi, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga anti korupsi bisa diterapkan” tambah Mendiknas lagi.
Tentu saja, masyarakat sangat berharap agar dengan adanya dana BOS tersebut pihak sekolah tidak lagi melakukan praktek pungutan liar kepada siswa. Antara lain, pungutan atas penerimaan siswa baru, pungutan atas ulangan harian, atau semesteran, pungutan atas pengadaan buku pelajaran, dan lain-lain yang kesemuanya itu sebenarnya telah dicakup oleh dana BOS. Jika ada sekolah SD atau SMP yang masih melakukan pungutan liar, maka patut diduga ada penyimpangan dalam penggunaan dan BOS.
Ayo, kita sama-sama proaktif ikut mengawasi, agar dana BOS tidak dijadikan sebagai lahan korupsi. Ikut mengawasi dana BOS, berarti ikut peduli anti korupsi, dan ikut peduli peningkatan mutu pendidikan sekolah. *** By Srie.
Salam Persahabatan
Srie

Catatan : Ditulis berdasarkan informasi dari berbagi sumber, antara lain republika, tempointeraktif, tarungnews, dan lidiknews.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar