Kamis, 20 Oktober 2011

Drama PKS Pasca Reshuffle, Masihkah Garang atau Cuma Pecundang?


Oleh Srie
Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II usai sudah. Pelantikan para menteri baru, menteri dirotasi dan para wakil menteri sudah dilakukan hari ini. Drama yang masih tersisa adalah bagaimana sikap PKS ketika jumlah menterinya berkurang satu? Akankah PKS dapat memainkan drama yang cukup menarik dan heroik, atau sekedar memperagakan dagelan politik yang cuma mengundang sinisme dan gelak tawa? Hahahahahahahahahahahahhahahahahaahahahaha...
Pengurangan jatah kursi menteri asal PKS dari semula 4 menjadi 3 menteri, jelas merupakan jawaban konkrit dari presiden SBY atas ancaman elit PKS jelang reshuffle. Bahwa alasan kontrak politik antara PKS dan SBY jelang deklarasi pasangan SBY-Boediono di Bandung, dua tahun lalu, secara terang-terangan telah diabaikan oleh SBY. Begitu pula, ancaman tijitibeh (mati siji mati kabeh), yang berarti mati satu mati semua, atau jika satu menteri asal PKS diganti, maka semua menteri PKS akan mengundurkan diri, jelas-jelas tidak terlalu ditanggapi oleh SBY.

Sangat jelas, bahwa SBY telah menyatakan sikap ketidaksukaannya pada PKS secara terus terang. Momen reshuffle kali ini dijadikan sebagai bentuk penegasan SBY atas ketidaksukaannya atas perilaku PKS selama ini, berkoalisi tapi lebih menunjukkan praktek oposisi. Pengurangan jatah satu menteri asal PKS, dengan demikian, berarti sebuah hukuman atas partai yang secara jelas-jelas sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah, terutama saat pengambilan keputusan mengenai kasus Century dan pembentukan pansus Mafia Pajak di DPR RI.
Dalam kaitan inilah, maka SBY dapat dengan mudah untuk mematahkan argumen kontrak politik yang menegaskan jatah jumlah menteri asal PKS. Setidaknya, SBY akan berdalih bahwa kontrak politik itu akan tetap berlaku sepanjang PKS dapat berperilaku politik sebagaimana mestinya partai koalisi, bukan partai oposisi. Ketika PKS secara terang-terangan seringkali berperilaku oposan, maka dalam pandangan SBY, pengurangan jatah menteri merupakan konsekuensi logis dari kontrak politik yang telah dilanggar oleh PKS sendiri.
SBY telah membuktikan kata-katanya melalui reshuffle. Mantan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BPPT, Suharna Suryapranata, pernah menjadi korban kekesalan Presiden SBY terkait sikap dan perilaku PKS sebagai partai koalisi pemerintahan. SBY memanggil Suharna untuk berbicara empat mata mengenai manuver-manuver politik yang dilakukan PKS.   
"Don't play with me like this. Kalau tetap seperti ini, Anda akan dijadikan tumbal," ujar seorang sumber internal PKS mengutip pernyataan SBY kepada Suharna, sebagaimana diberitakan oleh Tribunnews.com.
Nah, sikap SBY mengenai reshuffle yang ditunggu-tunggu oleh pimpinan PKS itu telah benar-benar terjadi. Pertanyaannya, lantas bagaimanakah sikap pimpinan PKS sekarang? Haruskah PKS mencari-cari alasan dan penjelasan baru untuk membenarkan sikap sesungguhnya yang masih betah menduduki kursi kabinet?
Bertahan di kabinet, jelas masih memiliki sejumlah keuntungan bagi PKS. Paling tidak, PKS masih memiliki akses atas sumber daya politik yang diperoleh dari fasilitas negara, baik akses finansial, pemanfaatan untuk pemeliharaan jaringan politik, maupun popularitas sang menteri jelang Pemilu 2014. Tentu saja masih ada keuntungan lainnya, terutama keuntungan pribadi bagi elit partai yang menjadi menteri.
Akan tetapi, jika PKS tetap bertahan di kabinet, maka secara umum, opini publik akan kurang berpihak pada partai yang mengklaim bersih, jujur dan peduli ini. Di mata publik, PKS akan dianggap sebagai partai yang plin-plan dan cuma haus jabatan.  PKS akan kian tenggelam dan dilupakan oleh banyak orang sebagai partai alternatif, ketika partai lama telah terbukti banyak boroknya.
Dalam kaitan ini, jika PKS tetap bertahan di Kabinet, maka modal keuntungan 3 menteri tidak akan terlalu banyak artinya bila dibandingkan dengan ongkos politik yang akan diraih. Ketidakkonsistenan sikap politik, kesan plin-plan, dan sikap pragmatis yang haus jabatan,  akan dapat dengan mudah untuk mengubur sejuta alasan. Di luar kader PKS yang militan, jelas rakyat banyak akan makin sulit menerima PKS sama seperti pada 3 pemilu sebelumnya.  
Jadi, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh PKS? Segeralah keluar dari kabinet, lalu nyatakan secara tegas sebagai partai oposisi, sama halnya seperti PDIP. Selanjutnya, secara konsisten, bongkar kasus-kasus besar, seperti kasus Century, yang hingga saat ini masih tertutup oleh tangan-tangan kekuasaan, sebagai bagian dari kembalinya semangat reformasi, setidaknya sungguh-sungguh untuk kembali memerangi korupsi.
Kalkulasi politik, secara jelas akan lebih berpihak pada PKS bila benar-benar mau membongkar kasus-kasus besar korupsi. Mengapa? Karena, pada akhirnya partai penentu, yakni Golkar pun akan berpihak pada sikap yang hampir sama. Golkar membutuhkan peran-peran politik yang dikesankan sebagai alternatif penguasa, bukan bagian dari kekuasaan yang telah dianggap gagal oleh sebagian besar rakyat.
Kian dekatnya waktu jelang Pemilu 2014, akan semakin menunjukkan perilaku politik Golkar yang sesungguhnya. Golkar ingin menunjukkan bahwa dirinya bukanlah bagian dari kekuasaan SBY yang harus bertanggung jawab atas sejumlah kegagalan pemerintah saat ini. Mengapa? Karena, Golkar ingin memetik keuntungan politik, ingin tampil kembali sebagai pemenang pada Pemilu 2014.
Ingin menangguk keuntungan jelang Pemilu 2014, tentu akan berlaku pula bagi partai-partai lainnya, terutama PPP. Sehingga, konstelasi kekuatan politik saat voting kasus Century akan kembali terjadi, dimana Demokrat hanya akan didukung oleh teman setia PKB dan PAN saja. Persahabatan kedua partai ini, kemungkinan besar akan berlanjut pada koalisi saat Pilpres 2014, dimana Hatta Rajasa telah menjadi besan SBY dan Muhaimin Iskandar tidak memiliki pilihan yang lain, kecuali berkoalisi dengan Demokrat.
Konstelasi pasca reshuffle KIB II dan jelang Pemilu 2014, jelas sangat tidak berpihak pada koalisi Demokrat. Kembali, pada sikap PKS yang telah kehilangan satu menteri, kita hanya bisa menunggu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Apakah PKS, melalui Rapat Majelis Syuro nanti akan menjadikan PKS masih berani garang untuk mengambil sikap tegas dengan keluar dari koalisi, ataukah PKS hanya akan menjadikan dirinya sebagai pecundang yang dipermalukan secara politik karena menjilat ludahnya sendiri.*** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar