Kamis, 13 Oktober 2011

Reshuffle Kabinet, Berbasis Kinerja atau Presiden Tersandera?

Oleh Srie
Jelang dua tahun usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, isu pergantian (reshuffle) Menteri kembali mencuat. Berkali-kali, alasan demi perbaikan kinerja dikemukakan oleh sejumlah pihak, terutama dari kalangan istana. Pertanyaannya, benarkah reshuffle kali ini akan benar-benar lebih berbasis pada perbaikan kinerja?
Benar, bahwa isu reshuffle memiliki latar belakang sejumlah Menteri yang dianggap bermasalah. Antara lain, masalah capaian target sejumlah Menteri yang dianggap mengecewakan, masalah moralitas pribadi, masalah kesehatan, hingga masalah yang terkait dengan dugaan korupsi.  Masalah-masalah tersebut jelas turut berpengaruh atas mencuatnya isu reshuffle, meski bukan satu-satunya dapat dijadikan sebagai pemicunya.

Akan tetapi, terlalu berlebihan apabila kita berharap pada SBY dapat melakukan reshuffle Kabinet benar-benar berbasis kinerja. Dugaan yang muncul dan terus menguat, adalah SBY pertama-tama akan mendasarkan pilihannya lebih pada upaya mengamankan posisinya atas kemungkinan impeachment, atau pemakzulan. Tampaknya, ketakutan atas isu pemakzulan justru akan lebih dominan atas isu reshuffle kali ini.

Angka-angka yang menunjukkan konfigurasi kekuatan antar fraksi di parlemen, dimana Demokrat hanya memiliki 148 kursi (26,43% suara) dianggap belum aman untuk kepentingan Presiden. Trauma kekalahan kubu Demokrat pada voting mengenai kasus Bank Century akan terus membayangi sang Presiden terkait dengan upaya pemakzulan. Kemenangan tipis kubu Demokrat saat voting mengenai usulan pembentukan Pansus Mafia Pajak, jelas akan memperpanjang sport jantung sang Presiden.
Lantas, mengapa hal ini diperkirakan masih terus saja terjadi? Sudah seharusnya, penyusunan Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden SBY dapat dilakukan dengan mudah dan leluasa. Dasarnya, adalah kemenangan mutlak pasangan SBY-Boediono diatas 60% hanya dalam satu putaran pada Pilpres 2009, dan tingkat kepercayaan publik terhadap SBY di atas 80% pada saat awal terpilih menjadi Presiden untuk periode kedua.
Faktanya, proses penyusunan Kabinet menjadi begitu berbelit dan berliku, bahkan nyaris mengalahkan pertimbangan yang berbasis kinerja demi kepentingan rakyat semata. Faktanya, pertimbangan representasi kepentingan partai politik (parpol) terasa jauh lebih dominan, bila dibandingkan dengan pertimbangan lainnya, termasuk pertimbangan berbasis kinerja. Faktanya, lebih dari dari separuh jumlah Menteri akan tetap diduduki oleh orang-orang parpol atau berafiliasikan parpol.
Mengapa hal ini semua masih terjadi? Jelas, pertama-tama diduga karena Presiden SBY sendiri yang dianggap tidak clear. Kasus Bank Century merupakan salah satu fakta yang nyaris tak terbantahkan mengenai tidak clear-nya sang Presiden. Melorotnya tingkat kepuasan publik atas pemerintahan KIB II saat ini hingga pada angka 37% menunjukkan fakta lain bahwa kinerja Kabinet berada pada titik yang paling rendah, di tengah pusaran isu korupsi seperti kasus Gayus, kasus KPU, kasus Nazarudin, dan lain-lain.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir syarat pemakzulan Presiden, dari minimal ¾ suara menjadi hanya 2/3 suara membuat celah pemakzulan menjadi lebih terbuka.  Jika sebelumnya suara Fraksi Demokrat cukup untuk menghalangi jalan pemakzulan, maka kini harus ada tambahan dari fraksi lainnya agar mencapai minimal 35% suara. Hal ini berarti keharusan SBY untuk menjaga loyalitas suara fraksi lain, di luar Demokrat.
Kasus Bank Century yang kini masih berada dalam pemantauan Tim Pengawas (Timwas) DPR dianggap belum selesai, dan sewaku-waktu akan dimunculkan kembali oleh kelompok oposisi plus Golkar dan PKS. Targetnya adalah dikeluarkannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR bahwa Presiden diduga telah melanggar hukum sebagai prasyarat proses pemakzulan melalui pintu MK dan MPR.
Sebuah kondisi yang amat menguntungkan bagi kian suburnya perilaku politik para pimpinan parpol yang nyaris sempurna bersifat pragmatis dan oportunis. Sebaliknya, sebuah kenyataan yang  kian meneguhkan ketakutan sang Presiden. Bahwa ancaman pemakzulan itu memang benar-benar ada di depan mata, dan Presiden berada pada posisi yang telah disandera menjadi kian nyata. Bagi-bagi kursi dalam politik dagang sapi, dengan demikian, menjadi hal yang tidak mungkin dapat dihindari.
Dengan latar belakang kondisi dan konfigurasi politik seperti itulah reshuffle KIB II akan dilakukan. Maka, tidaklah mengherankan apabila SBY akan tetap berusaha mempertahankan Muhaimin Iskandar berada di lingkungan Kabinet meski tersangkut dugaan korupsi kasus PPID di Kemenakertrans. Begitu pula, akan tetap berlaku pada pimpinan parpol lainnya, semisal Surya Darma Ali atau Hatta Rajasa. Amat mungkin, reshuffle hanya merupakan rotasi jabatan Menteri, atau pergantian orang dengan orang lain yang berasal dari parpol yang sama, terutama bagi mereka yang terkena kasus moralitas pribadi atau masalah kesehatan saja.
Maka, tidaklah heran, betapapun PKS dan Golkar dianggap sering membuat ulah, namun orang-orangnya akan terus dipertahankan juga di Kabinet. Gertakan pimpinan PKS terhadap SBY terkait isu reshuffle tidak akan membuat SBY lebih berani mengambil keputusan yang sebenarnya akan memelihara kredibilitas dan kewibawaannya sebagai seorang presiden yang memiliki hak prerogatif dalam hal reshuffle Kabinet.
Mengeluarkan PKS dari Kabinet, hanya akan memperkuat posisi tawar Golkar yang memang secara nyata telah melakukan politik berstandar ganda. Jelang Pemilu 2014 akan sangat dimanfaatkan oleh Golkar dan parpol lainnya untuk mengambil keuntungan ganda. Pertama, tetap berada di Kabinet dengan akses bagi keuangan partai dan akses popularitas bagi media masa. Kedua, mereka akan berusaha melepaskan diri dari klaim kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, sehingga akan masih bisa bermanuver dalam kampanye pemilu mendatang.
Jadi, apa kesimpulannya? Isu reshuffle jelas-jelas hanyalah merupakan bagian dari konsolidasi politik demi mengamankan kekuasaan Presiden sendiri, dan demi kepentingan pragmatis plus oportunis para pimpinan parpol jelang Pemilu 2014. Alasan demi perbaikan kinerja untuk kepentingan rakyat, tampaknya lebih banyak hanya sebatas basa-basi belaka. Makanya, tak perlu banyak berharap tentang hasil reshuffle, agar kita tidak bertambah kecewa. Bagaimana dengan pendapat Anda?*** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar