Jumat, 10 Februari 2012

Diduga, Ada Penggelembungan Harga Laptop Wajib Bagi Guru Sertifikasi di Malang

MALANG, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi di Malang, Jawa Timur, yakni Malang Coruption Watch (MCW) mengancam akan melaporkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Malang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Pelaporan tersebut terkait dugaan adanya mark up (pengelembungan) pembelian laptop yang diwajibkan kepada guru yang lolos sertifikasi di Kota Malang.


"Dalam pembelian laptop itu, jelas diduga ada unsur mark up," kata Ketua Badan Pekerja MCW, Didit Soleh, Kamis (9/2/2012). Menurut Didit, MCW menemukan ada kewajiban membeli laptop bagi guru sekolah mulai tingkat SD, SMP, sampai SMA/SMK negeri di Kota Malang.

Dari hasil investigasi yang dilakukan MCW, katanya, setiap SMP negeri wajib membeli 10 unit laptop. Untuk tingkat SMA negeri, harus beli 15 unit per sekolah, sementara SMK negeri diwajibkan membeli 15 unit. "Di tingkat SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Malang diwajibkan membeli laptop jenis Acer seharga Rp 7,2 juta. Tapi saat dicek di pasaran, harganya tidak lebih dari Rp 4 juta," bebernya.

Adapun jumlah SMP negeri yang wajib membeli laptop tersebut ada 20 sekolah. Dari dugaan mark up itu, ada selisih harga sebesar Rp 3,2 juta. Bila dikalikan dengan 20 sekolah, maka ada uang sebesar lebih dari Rp 60 juta yang bisa Dispendik dan distributor laptop kumpulkan.

Melihat kasus tersebut tegas Didit, MCW akan melaporkan ke kejaksaan negeri Kota Malang. "Pembelian yang dikoordinir oleh Dispendik itu juga tidak bisa dibenarkan. Makanya MCW siap melaporkan ke Kejaksaan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, para guru di Kota Malang mengeluhkan kebijakan Dispendik yang mewajibkan mereka membeli laptop. Para guru SD lolos sertifikasi harus membeli laptop jenis Thosiba seharga Rp 7,8 juta. Harga di pasaran hanya Rp 4,2 juta.

(Sampai saat ini belum ada komentar dari Dispendik mengenai kewajiban atas pengadaan laptop bagi guru SD yang lolos sertifikasi. Kompas.com akan berusaha menghubungi pihak Dispendik Kota Malang untuk mendapatkan klarifikasi atas dugaan mark up tersebut.)

2 komentar:

  1. Pembelian laptop bagi para guru sertifikasi bukan hanya merugikan guru karena mark up harga, tetapi juga menyesatkan para guru sertifikasi. Hal ini karena pembelian laptop untuk guru sertifikasi itu bukan paksaan, tapi dgn iming-iming kredit 25 juta bagi pembeli laptop. Jaminan yang dipakai adalah Sertifikat Pendidik, dan sistem pembayarannya dipotong dari uang TPP.

    Seperti kita ketahui selama ini, banyak guru yang kurang bersemangat mengajar, karena gajinya [-] minus, kebanyakan hutang. Karena itu diadakan Sertifikasi Guru, dengan tujuan meningkatkan pendapatan guru [agar tidak minus lagi] dan ada kelebihan penghasilan untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Dengan adanya Pemberian kredit ini, maka penghasilan guru yang minus menjadi tetap minus, karena sebagian uang TPP dipakai untuk bayar utang yg baru dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak ada sisa penghasilan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya.
    Adapun kredit [laptop+uang] yang dierima juga tidak dipergunakan untuk meningkatkan kemampuannya. Laptopnya banyak yang tidak tahu penggunaan laptop tersebut dalam dunia pendidikan [tidak ada training], sehingga hanya dipakai main game, yahoo, facebook atau diberikan ke anaknya. Uang kreditnya bukan untuk meningkatkan kemampuan mengajar, misalnya kursus komputer, membeli alat peraga, tetapi untuk renovasi rumah, beli motor, naik haji, modal kerja anak, dll.

    Keadaan seperti ini yang menyebabkan Bapak Presiden mengeritik belum optimalnya kinerja guru meski sudah mendapatkan peningkatan kesejahteraan.
    Kritik itu disampaikan SBY dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2011 dan HUT PGRI ke-66 di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/11/2011).

    Kasus ini juga terjadi di daerah lain seperti Jember, Banyuwangi, Situbondo, Magetan, Bojonegoro, Mojokerto, dan masih banyak lagi kabupaten lain di wilayah Jawa Timur. Untuk Pemasarannya Pengusaha melibatkan Dinas Pendidikan, Kejaksaan, PGRI, mungkin juga Bupati. Dan begitu kasus ini menjadi berita di koran langsung "cooling down" [berhenti dulu] menunggu situasi tenang. Jadi kalau LSM anti korupsi semacam MCW mau laporan sebaiknya ke KPK aja. Karena kasus ini banyak terjadi di kabupaten di wilayah Jawa Timur, dan nilainya mencapai milyaran rupiah.

    Perhitungannya : sd,smp,sma = 15 x 3 = 45 pcs kalau @20 sekolah tiap kabupaten = 900 pcs, ika ditotal nilai mark up nya = 900 x 3,2 juta adalah 2.880.000.000,- mungkin bisa lebih, itu untuk baru 1 kabupaten. Kalau ada 10 atau 20 kabupaten bisa dibayangkan nilainya [30 s/d 60 milyar], dan kalau diteliti lebih lanjut, pengusahanya juga sama [satu pengusaha saja].

    Disamping mark up harga, yg perlu diperhatikan adalah pemberian kredit 25 juta per laptop. jika pembayaran TPP terlambat/tersendat, maka kredit tersebut juga berpotensi menjadi kredit macet, dan nilainya sangat besar [900 x 25 juta ] yaitu 22,5 milyar tiap kabupaten, kalau seluruh Jawa Timur ????. Menurut rumor kredit macet ini telah terjadi di Jember, untuk kebenarannya silahkan yg berwenang melakukan pengecekan sendiri.

    Jadi menurut saya kasus tersebut bukan hanya kasus lokal, tapi terjadi di banyak kabupaten di wilayah Jawa Timur. Bahkan dalam beberapa bulan kedepan mungkin menjadi kasus nasional, karena beberapa daerah diluar Jawa timur juga sudah terjadi kasus yang sama [mungkin juga oleh pengusaha yang sama].

    BalasHapus
  2. Penggelembungan Harga Laptop Wajib Bagi Guru Sertifikasi di Malang itu tidak benar, Jika didalam Laptop tersebut sudah termasuk :
    - Windows 7 Profesional ORI....Rp. 1.300.000,-
    - Office 2010 Profesional ORI..Rp. 1.400.000,-
    - Antivirus AVG Original 1 th..Rp. 300.000,-
    - Program Pendidikan SPI.......Rp. 300.000,-
    -----------------------------------------------
    TOTAL HARGA SOFTWARE ......... Rp. 3.200.000,-
    Apabila Software yang disertakan tidak seperti perincian diatas baru bisa dipermasalahkan.

    BalasHapus