Senin, 05 Maret 2012

Dugaan Adanya Pungutan Agar Lulus UKA, Muncul di Berbagai Daerah

MEDAN, KOMPAS.com - Laporan adanya aparat dinas pendidikan yang meminta uang dari para guru agar lulus ujian kompetensi awal bermunculan di Sumatera Utara. Pungutan serupa muncul di daerah lain pada guru yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi.

Ketua Gabungan Pendidik dan Tenaga Pendidik Sumatera Utara FJ Pinem, Jumat (2/3), mengatakan, laporan baru muncul dari Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

”Yang diminta pembayaran adalah para guru sekolah dasar yang sudah dua kali tidak lulus sertifikasi,” tuturnya.

Mereka mengaku dimintai Rp 1 juta. Banyak guru senior yang ditempatkan di daerah terpencil memang merasa ujian sertifikasi adalah momok, terutama dalam hal penguasaan teknologi.

Sebelumnya, para guru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan dimintai Rp 2 juta agar lulus uji kompetensi awal. Para guru enggan berterus terang mengenai hal itu karena takut dikenai sanksi dan dimutasikan ke tempat terpencil. Laporan juga muncul di Kota Binjai.

Sekretaris Gabungan Pendidik dan Tenaga Pendidik Sumatera Utara Abdul Latif Ibrahim mengimbau para guru agar jangan melayani permintaan pembayaran apa pun.

”Laporkan jika ada pungutan,” ujar Latif.

Menurut Latif, para guru SD sering menjadi sasaran tekanan dari dinas pendidikan karena mereka tidak pernah protes. Para guru juga takut dipindahkan ke daerah terpencil.

Kepala Humas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara Syamsir Alamsyah mengatakan, jika ada pungutan-pungutan di daerah, itu bukan kewenangan LPMP Sumatera Utara. LPMP tidak melakukan pungutan apa pun. Kelulusan juga ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta berdasarkan nilai peserta ujian.

Pembayaran tidak penuh


Di Bandar Lampung, sejumlah guru mengatakan, guru yang berhak mendapat tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok menghadapi masalah pungutan liar dan pembayaran yang tidak penuh. Dalam setahun, guru hanya menerima tunjangan sertifikasi 11 bulan.

”Pungutan liar oleh oknum dinas pendidikan sudah mengesalkan. Tetapi, banyak guru yang tidak berdaya karena nanti dipersulit dan ditakut-takuti tunjangan bisa dihentikan,” kata seorang guru di Bandar Lampung.

Di Bandung, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Kabupaten Bandung Agus Suherman mengatakan, pembayaran tunjangan sertifikasi guru tidak transparan sebab guru hanya menerima transfer di rekening tanpa ada rincian.

”Kita tak tahu apa dana yang diterima sesuai dengan gaji pokok atau tidak sebab tidak ada rinciannya,” katanya.

Selain tunjangan sertifikasi tidak utuh diterima, ada juga guru yang diwajibkan membeli laptop, tetapi dengan harga jauh di atas harga pasaran. (WSI/ELN)
 
Sumber : Kompas Cetak

Tidak ada komentar:

Posting Komentar