Selasa, 11 September 2012

Cagub Kalah, Bukan Kiamat Bagi Rakyat

Oleh Srie
Tidak ada faktor tunggal dalam politik. Pilkada adalah peristiwa politik, di mana beragam faktor turut berpengaruh. Ada syahwat kekuasaan, ambisi, motif ekonomi, kekayaan, adu gengsi, balas dendam, katarsis kekecewaan, sentimen kolektivitas, sikap primordialisme, dan lain-lain.
Apa yang terjadi dengan Pilkada DKI Jakarta, terutama pada putaran pertama? Secara umum, Pilkada di ibukota negeri ini tak ada bedanya dengan pilkada-pilkada lainnya di sejumlah daerah di Indonesia. Sebuah peristiwa politik, di mana masing-masing calon kepala daerah dan para pendukungnya berusaha untuk bersaing dalam memenangkan kursi kekuasaan.

Pada putaran pertama yang diikuti oleh 6 pasangan Cagub/Cawagub, garis politik persaingan adalah calon incumbent (petahana) versus calon non incumbent. Calon petahana, jelas ada pada diri Fauzi Bowo (Foke) yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli. Sementara itu, kelima pasangan calon lainnya (Hendardji/Riza, Jokowi/Ahok, Hidayat/Didik, Faisal/Biem, dan Alex/Nono) adalah mereka yang menyebut dirinya masing-masing sebagai penantang incumbent.
Dalam garis politik “incumbent versus non incumbent”, isu-isu yang muncul akan terfokus pada isu keberhasilan (milik incumbent) lawan isu kegagalan (milik non incumbent). Sebagai incumbent, Foke/Nara dan para pendukungnya tentu akan meng-expose beragam isu mengenai keberhasilannya dalam memimpin Jakarta. Mereka menganggap diri lebih tahu, lebih berpengalaman, sudah lebih banyak menjalankan program, dan akhirnya, merasa diri bahwa kekuasaannya layak untuk dilanjutkan.
Sementara itu, kelima pasang penantang beserta para pendukungnya, akan mengeksploitasi isu kegagalan incumbent. Antara lain,  mereka melakukan kritik atas kinerja Foke selama 5 tahun yang dianggap gagal memenuhi aspirasi warga Jakarta. Menurut mereka, kekuasaan Foke harus segera diakhiri agar Jakarta tidak lagi mengalami kegagalan untuk masa 5 tahun berikutnya.
Isu-isu seperti kemacetan, banjir, daerah kumuh, pendidikan, kesehatan, pelayanan birokrasi, dan termasuk isu korupsi akan menjadi sasaran empuk bagi para penantang. Pendek kata, bagi para penantang, mereka mengklaim dirinya akan lebih mampu dalam mengelola Jakarta, dan mengklaim diri lebih dekat dengan aspirasi rakyat.
Dalam pada itu, isu-isu lain seperti calon asli putra daerah, calon lebih bersih, lebih pinter, atau lebih merakyat relatif masih cukup tenggelam di bawah permukaan. Bahkan, isu yang terkait dengan sentimen SARA, seperti asal-usul daerah, etnis dan agama pasangan calon, belum mencuat sebagai isu yang kuat.
Status Quo vs Perubahan?
Lantas, apa yang terjadi dengan Pilkada DKI Jakarta, terutama jelang putaran kedua? Ketika persaingan politik menyisakan dua pasangan, yakni Foke/Nara versus Jokowi/Ahok, maka isu-isu pada garis politik “incumbent versus incumbent” kian menguat, dengan berbagai riak yang ikut mendongkrak.
Dalam konteks ini, persepsi publik dan keyakinan publik atas diri incumbent akan jauh lebih menentukan dalam pilihan politik. Artinya, pilihan politik yang berdasarkan atas pertimbangan “rasa” akan jauh melampaui pilihan politik yang didasarkan atas “rasionalitas normal”, dan dalam situasi yang “normal” pula.
Pertanyaannya, adalah lebih terletak pada persepsi, apakah selama 5 tahun terakhir warga Jakarta merasa puas ataukah tidak puas atas kepemimpinan Foke? Berikutnya, apakah warga Jakarta merasa masih bisa berharap atau tidak yakin sama sekali mengenai harapan atas keberhasilan Foke jika memimpin kembali Jakarta untuk periode jabatan yang kedua? Isunya menjadi seolah kian mengerucut pada “pro status quo, atau pro perubahan?”.
Selanjutnya, makin terbatasnya pilihan yang hanya menyisakan dua pasangan calon, kian mempertajam isu-isu yang sebelumnya masih di bawah permukaan. Bahkan, eksploitasi atas beragam isu, terutama yang terkait dengan sentimen SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar golongan), seolah mendapatkan momentum politik yang “tepat” untuk meledak.
Hal ini, tak lain adalah bagian dari konsekuensi logis dari strategi dan taktik pemenangan dalam persaingan politik. Positioning antar para calon kian diperjelas, sementara diferensiasi, pembeda diri antar para calon akan lebih dipertegas, bukan terbatas pada isu incumbent versus non incumbent semata. Akan tetapi, lebih-lebih lagi terfokus pada berbagai cara dan upaya secara intensif dan ekstensif untuk memenangkan calon yang didukungnya, dan sebaliknya, mengalahkan calon yang diusung oleh pihak lawan politik.
Kesemuanya itu, adalah bagian dari upaya memperjelas dan mempertegas diri agar pasangan calon yang didukungnya dianggap berbeda, lebih unggul dan lebih layak dipilih dibandingkan pasangan calon lawannya. Penetrasi atas serangan kubu lawan akan terus dilakukan. Muaranya, tak lain adalah memperlebar horison basis dukungan, untuk mendulang suara kemenangan.
Sentimen Lokal & SARA
Kehadiran Jokowi sebagai calon yang berasal dari daerah luar Jakarta, mencuatkan kembali sentimen politik lokal, dimana etnis Betawi menjadi isu yang diperdagangkan. Keberadaan Ahok, yang secara faktual dikenal sebagai berlatar etnis Cina dan beragama Kristen, telah turut menyuburkan sentimen SARA yang masih sangat sensitif dengan isu “politik seiman”.
Tentu saja, kubu Jokowi-Ahok tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan, dengan penetrasi isu “putra daerah yang dinilai gagal”, dan “diduga tersangkut korupsi”. Sebaliknya, meski masih dianggap kurang sebanding, keberhasilan Jokowi memimpin Solo, terus-menerus didengungkan untuk menetralisir keraguan atas kemampuannya.
Sementara itu, isu etnis Betawi, kemudian dilawan dengan isu “premanisme ala ormas lokal”. Klaim “superioritas” etnik Betawi di Jakarta, juga berusaha dimentahkan dengan adanya keberpihakan keluarga mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, pada Jokowi-Ahok. Ali Sadikin, yang sering disebut sebagai Gubernur DKI yang dianggap sukses, ternyata justru berlatar etnik Sunda. 
Banyaknya dukungan secara formal dari partai-partai pendukung Foke, berbanding cuma dua partai yang secara resmi pendukung Jokowi, dilawan dengan isu “koalisi partai lawan koalisi rakyat”. Sebuah isu yang kemudian sempat dikoreksi oleh lawan politiknya, menjadi “koalisi banyak partai versus koalisi sedikit partai”. Andai saja, Jokowi didukung pula secara resmi oleh PKS sesuai dengan ihtiarnya usai mencoblos pada putaran pertama, juga didukung Golkar, dan partai lain, tentu saja isu tersebut tidak akan digunakan.
Politik Aliran
Isu “politik seiman” dilawan dengan isu “pluralitas dan politik kebangsaan”. Meski, dalam beberapa hal tertentu cenderung disikapi agak berlebihan. Mengapa? Alasannya, karena toh, secara formal dan konstitusional, tidak ada perlakuan diskriminiasi politik sama sekali pada semua pasangan calon yang maju dan berlaga di Pilkada. Adanya isu “politik seiman” boleh jadi merupakan bagian dari dinamika berlanjutnya “politik aliran”.
Sentimen politik aliran, tampaknya masih ikut mewarnai diamika politik dalam Pilkada kali ini. Andai saja, Jokowi dicalonkan oleh PPP atau PKS, misalnya, bukan oleh PDI-P, mungkin saja isu yang muncul tidak sekeras seperti apa yang diwakili oleh sikap politik “Rhoma Irama”. Begitu pula, andai saja Foke menggandeng wakilnya, seperti Kwik Kian Gie, misalnya (tentu yang bersangkutan tidak akan bersedia), maka isu “politik seiman” menjadi sama sekali tidak akan mempan, bahkan tidak relevan.
Itulah permainan politik. Realitas politik, sejatinya mengandaikan isu politik sebagai bagian dari permainan politik yang dilakukan tak lain adalah untuk sekedar menguntungkan pasangan calon yang didukungnya. Isu politik yang sama, suatu ketika nanti, justru akan diperlakukan secara berbeda, bahkan dihindari manakala akan berdampak negatif bagi kelompok politiknya sendiri.
Captive Market
Barangkali, fenomena mempermainkan politik SARA akan terus terjadi dalam setiap peristiwa politik, termasuk Pilkada. Amat mungkin, pilihan Ahok untuk mendampingi Jokowi bukanlah sebuah pilihan yang kebetulan semata. Boleh jadi, meski ada unsur SARA, pilihan itu lahir dari sebuah kesengajaan, berangkat dari perhitungan yang rasional dan cukup matang. Paling tidak, berdasarkan kalkulasi politik para pengusungnya.
Di antara sekian alasan umum yang bersifat normatif, sedikit atau banyak, alasan yang bersifat etnik dan agama dalam diri Ahok, suatu agregasi politik SARA yang dalam konteks ini cenderung bersifat captive market, tentu akan mewarnai pilihan Prabowo Subianto untuk mendukung pencalonan mantan Bupati Belitung itu. Hal ini, tentu saja di luar motif Prabowo untuk maju pada Pilpres 2014.
Sebuah tantangan nyata, bagaimana agar kubu incumbent dapat memperlebar basis pendukungnya, melampaui klaim yang digarap oleh pendukung Ahok tersebut. Sebuah permainan politik, yang harus dilakukan penetrasi secara lebih intensif agar mampu meraih basis-basis potensial pendukung lawan politiknya.
Politik Demokrasi
Jadi, apa itu Pilkada DKI Jakarta? Kita harus melihatnya lebih sebagai sebuah permainan politik dalam sistem politik negara demokrasi. Kalau ada calon yang dianggap layak untuk dipilih, silakan pilih saja berdasarkan alasan dan pertimbangan masing-masing pemilih. Kedewasaan sikap dalam berpolitik memang harus terus-menerus untuk ditumbuhkan, terutama dalam setiap menghadapi event politik, seperti Pilkada.
Apapun alasan dan pertimbangan yang mendasari pilihan politik dalam Pilkada,  adalah sah-sah saja. Pada akhirnya, kriterium tertinggi dalam permainan politik demokrasi, adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah itu, semua pihak harus menghormatinya.
Dengan demikian, tak perlu Pilkada disikapi secara berlebihan, apalagi terkesan disikapi begitu puritan. Tidak usah, kita terbawa ikut terlibat untuk berlaku saling menghujat, saling bertengkar, saling berantem, dan akhirnya saling menghasut serta saling bermusuhan. Jika demikian, maka pertemanan yang terkoyak bisa terjadi setiap saat, di dunia nyata atau di dunia maya. Tentu saja, ada konsekuensi hukum bagi setiap tindakan yang dianggap melawan hukum.
Bukan Kiamat
Lebih aneh lagi, bila sampai ada yang beranggapan bahwa Pilkada DKI seolah merupakan sebuah pertaruhan besar dan begitu sangat menentukan masa depan. Bahkan, rasanya terlalu menggelikan bila ada anggapan bahwa kekalahan cagub yang didukungnya, merupakan pertanda besar bahwa rakyat akan mengalami kiamat!
Politik bukanlah segalanya. Semuanya, masih amat mungkin untuk berubah. Ke depan, kepentingan politik praktis akan kembali mengubah peta isu politik yang berkembang. Di masa yang akan datang, ideologi politik pragmatis akan segera mencairkan konstelasi politik yang ada saat ini, termasuk kemungkinan saat jelang Pemilu 2014 nanti.
Sekarang lawan, besok bisa menjadi kawan, atau sebaliknya. Akhirnya, kembali akan berlaku hukum politik. Tidak ada pertemanan abadi dalam politik, kecuali kepentingan politik itu sendiri.
Jadi, namanya juga Pilkada, pestanya para politisi yang lagi usaha sekuat tenaga dengan beragam cara, untuk dapatkan: kuasa untuk uang, uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk kekayaan, kekayaan untuk berkuasa lagi? [] By Srie.
Salam Persahabatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar