Selasa, 02 Oktober 2012

Revisi UU KPK = Penghianat Bangsa, Kaki Tangan Koruptor!


Oleh Srie
Ngototnya Komisi III DPR untuk tetap mengagendakan revisi atas Undang Undang (UU) No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  telah mengundang perlawanan keras dari sejumlah pihak. Termasuk, dari sejumlah tokoh nasional yang kemarin malam (1/10) hadir ke gedung KPK . Mereka adalah  Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Pakar Hukum Pidana JE. Sahetapy, tokoh NU Sholahuddin Wahid, serta Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

Kehadiran para tokoh  yang disambut langsung oleh Ketua KPK, Abraham Samad, merupakan bentuk dukungan terhadap KPK terkait rencana revisi UU KPK yang dianggap akan melemahkan lembaga antikorupsi, sebuah lembaga negara  yang saat ini sangat dipercaya oleh rakyat di republik ini. Mereka secara tegas, menolak upaya pelemahan atas kewenangan KPK yang akan dilakukan melalui Revisi UU KPK.

Komaruddin Hidayat mengatakan, dirinya menolak secara tegas upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang terjadi di DPR. Selanjutnya, ia juga berharap agar KPK tidak kalah dalam polemik tersebut.

"Kalau KPK kalah artinya yang kalah adalah rakyat," kata Komaruddin saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10), dikutip di sini.

Tokoh lain yang hadir, JE. Sahetapy, bahkan bersuara lebih keras terkait penolakannya atas upaya pelemahan KPK. Menurutnya, upaya pihak-pihak yang ingin mengebiri kewenangan KPK merupakan penghianatan terhadap rakyat.
"Siapapun yang ingin mengkebiri KPK termasuk wakil rakyat di DPR dengan alasan tidak masuk akal maka bisa dipandang sebagai penghianat bangsa atau kaki tangan koruptor," tegas  Sahetapy.
Dukungan moril atas penolakan rencana revisi UU KPK, sebelumnya juga diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD dan mantan Ketua Umum PB NU, K.H. Hasyim Muzadi, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Pertanyaannya, mungkinkah dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak kepada KPK itu merupakan cerminan atas situasi yang cukup serius mengenai ancaman masa depan KPK yang akan kian diperlemah?
Usulan revisi UU KPK dari Komisi III DPR yang bergulir saat ini, diduga akan melemahkan kinerja KPK. Sejumlah poin revisi yang mengarah pada pengebirian itu, diantaranya  yaitu usulan agar KPK tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyadapan langsung dalam mengusut perkara korupsi. Juga, ada usulan mengenai pembentukan Badan Pengawas bagi KPK, dan usulan agar KPK diperbolehkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
“Korupsi itu kan kejahatan extra ordinary, maka mengatasinya juga harus extra ordinary. Tapi, kalau sejumlah kewenangan ekstra KPK itu ditiadakan, kenapa lagi harus ada KPK. Lebih baik dibubarkan saja,” kata MenkumHAM, Amir Syamsudin, kepada para wartawan, di Jakarta, kemarin.
Kita masih ingat, bagaimana Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, dan sejumlah anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Yani, dan kawan-kawan terus menyuarakan revisi UU KPK.  Berbagai dalih terus dikeluarkan dalam berbagai kesempatan.
"Revisi diperlukan untuk memperjelas kewenangan KPK yang selama ini belum jelas," kata Pasek di kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (27/10), dikutip di sini.
Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, revisi UU KPK sudah tak bisa ditolak, dengan alasan rencana perubahan sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2011. Dikatakannya, tahapan revisinya pun sudah masuk tahap dua di Badan Legislasi.
Hal yang menarik, Pasek mengatakan, revisi yang tengah dibahas Baleg tak akan melemahkan KPK. Justru, katanya, DPR ingin memperkuat komisi antirasuah ini, agar kewenangan dan tugas KPK menjadi jelas. Salah satunya dengan membentuk dewan pengawas yang akan mengawasi dan mengontrol kinerja KPK.
"Itu akan membuat kami mengawal lebih ketat lagi agar tak ada pelemahan terhadap KPK." Kata Pasek.
Lantas, bagaimana dengan pendapat anda? Benarkah rencana revisi UU KPK bukan merupakan upaya pelemahan atas kewenangan KPK?  Saya sendiri, lebih percaya pada kata-kata para tokoh yang memberikan dukungan pada KPK, dan menolak revisi atas UU KPK.  Artinya, saya pun ikut mendukung gerakan anti pelemahan KPK.
Yuk, kita sama-sama berikan dukungan pada KPK, sekaligus rame-rame menolak upaya pelemahan KPK! ***[©Srie]
Salam persahabatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar