Selasa, 13 November 2012

Lagi-Lagi, Dana BOS Dikorupsi Oleh Kepsek


Oleh Srie
Untuk kesekian kalinya berita korupsi di lingkungan pendidikan terungkap. Lagi-lagi dana BOS dikorupsi oleh Kepala Sekolah (Kepsek). Terakhir, vonis hakim ditimpakan kepada Binsen Tinambunan. Mantan Kepsek SMP  Negeri 3 Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, ini, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.
Guru yang sudah mengabdi selama 26 tahun ini dinyatakan terbukti korupsi Rp 158,6 juta dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) Tahun Anggaran (TA) 2008-2010.

"Menyatakan terdakwa Binsen Tinambunan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa," ujar Ketua Majelis Hakim Achmad Guntur dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/11).
Dalam persidangan, terungkap modus korupsi yang terbilang klasik dan sering dilakukan oleh para Kepala Sekolah yang curang. Yakni, jumlah dana bantuan yang diterima tidak seluruhnya disalurkan sebagaimana mestinya.
Dalam kasus Binsen, sekolah yang dipimpinya menerima alokasi dana BOS dan BSM lebih dari Rp 300 juta, namun yang disalurkan sesuai peruntukkannya kurang dari separuhnya. Sehingga negara, juga siswa, dirugikan sebesar Rp 158,6 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau keperluan tidak semestinya.
Modus Klasik
Modus korupsi yang biasa digunakan oleh Kepsek terbilang sederhana dan klasik, yaitu memanipulasi data keuangan (BOS) dan memalsukan tandatangan siswa sebagai penerima dana (BSM). Modus lainnya, jumlah dana BSM tidak diberikan sepenuhnya, tapi dipotong atas nama kepentingan sekolah atau dengan alasan asas kebersamaan, padahal masuk kantong Kepsek sendiri.. Pada tingkatan yang lebih parah, manipulasi data dilakukan sejak pengajuan proposal anggaran, terutama dalam hal jumlah siswa yang miskin.
Praktek korupsi oleh pimpinan sekolah hingga kini masih terbuka lebar karena minimnya pengawasan. Secara teoritis, anggaran sekolah dan penggunaannya seharusnya dilaporkan secara terbuka, terutama kepada guru-guru, Komite Sekolah (KS), atau perwakilan orang tua siswa. Pengawas dari Dinas Pendidikan setempat pun telah diadakan untuk mengawasi.
Namun, dalam prakteknya, peluang untuk korupsi tetap saja terbuka lebar untuk terjadi. Mengapa? Pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat Dinas Pendidikan pun diduga terlibat dalam korupsi yang dilakukan selama bertahun-tahun. Antara lain, manipulasi data anggaran, pemotongan anggaran dari pemerintah seperti BOS atau BSM, pungli pada setiap kali guru mengurus administrasi, seperti kenaikan pangkat, golongan, atau gaji. Hal ini berpengaruh pada tugas pengawasan yang kurang efektif.
Kedua, Kepsek masih sangat dominan dalam pengajuan dan penggunaan anggaran sekolah, sehingga praktis dialah yang sangat menentukan untuk berlaku curang. Adanya Komite Sekolah masih sekadar formalitas belaka, begitu pun keberadaan guru-guru hampir tidak punya akses dan peluang untuk mengawasi sama sekali. Biasanya Kepsek cukup “bermain” saja dengan Bendahara sekolah, menyuap pengawas dan sedikit “baik-baik” dengan pimpinan KS. Untuk menyempurnakan “permainannya”, Kepsek biasanya sesekali sedikit bagi-bagi “bonus” kepada guru, atau wisata bersama di akhir tahun.
Bikin Silau
Untuk diketahui, tahun 2012 saja, jumlah dana BOS yang telah dianggarkan oleh Kemendikbud adalah sebesar Rp 23,5 triliun untuk 27,2 juta siswa SD/MI dan 9,4 juta siswa SMP/MTs. Hitungannya, bagi siswa SD, dialokasikan sebesar Rp580 ribu per siswa per tahun, sedangkan untuk siswa SMP sebesar Rp 720 ribu per siswa per tahun.
Angka di atas belum mencakup rintisan dana BOS bagi siswa SMA atau sederajat yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 1 triliun atau baru Rp 125 ribu per siswa per tahun. Juga belum termasuk dana BSM yang khusus diberikan untuk siswa yang miskin, di luar BOS. Untuk BSM disediakan bantuan bagi siswa SD yang miskin Rp 360.000 per siswa per tahun. Adapun siswa SMP Rp 550.000 dan siswa SMA Rp 780.000 per siswa per tahun. 
Sebuah sekolah SMP, misalnya, memiliki 600 siswa dalam 15 kelas, dan terdapat 20 % siswa miskin. Maka, sekolah ini tiap tahun akan memperoleh dana BOS sekitar Rp 432 juta, dan dana BSM sekitar Rp 66 juta, atau totalnya hampir Rp 500 juta per tahun, yang dicairkan setiap triwulan sekali. Inilah yang membuat silau para Kepsek yang tipis iman, rendah moral dan minim nasionalismenya.
Sungguh, kita sangat prihatin. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu ujung tombak dalam mendidik akhlak dan moral generasi muda,  dan membangun karakter bangsa yang luhur dan budaya bersih anti korupsi, justru dinodai oleh pelaku utama pendidikan sendiri. Lantas,  ke mana lagi kita harus berharap, pun ketika para pemimpin bangsa dan penegak hukum tak luput dari praktek curang korupsi yang sudah mengakar dan menyebar?
Memprihatinkan! Bagaimana dengan pendapat Anda? Salam persahabatan. *** [By Srie]


1 komentar:

  1. Kasus ini cuma puncak gunung es dari begitu banyak kasus yang sama tapi tidak terungkap/ekspose.
    Sebenarnya kita perlu terus menemukan cara-cara yang cerdas mengsiasati praktek-praktek korupsi yang sudah melanda ke berbagai lapisan kesempatan di negeri ini.
    Dalam hal dana BOS misalya, kita perlu mengembangkan sistem yang transparan dengan menggeliatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam kesaksian bersama.
    Kepada masyarakat/orang tua siswa disadarkan bahwa dana BOS adalah hak mereka/rakyat yang dikelola oleh negara ditujukan untuk biaya penyelenggaran pendidikan bagi anak mereka, hak setiap anak didik.
    Untuk itu mereka diberi informasi bahwa dana itu berapa,kapan disalurkan, digunakan untuk biaya apa saja bagi keperluan sekolah siswa, dan lain-lain.
    Informasi ini kalau perlu disosialisasikan langsung dari pusat, secara berkala(waktu musim dana itu dikucurkan) dan online oleh media (iklan TV dan internet).
    Dengan sistem kesaksian bersama, memunculkan kesadaran bersama untuk memiliki informasi jumlah keuangan yang dikucurkan, dan berhak tahu mekanisme dan besaran pos2 pengeluaran, serta mengetahui celah-celah kemungkinan dana itu bisa diselewengkan.
    Sekarang ini kita tidak lagi bisa berharap banyak dari lembaga2 perwakilan sedikit orang (DPR/LSM/Komite Sekolah) yang sudah tidak jalan amanahnya. Dengan sistem perwakilan sedikit orang ternyata urusannya jadi remang2 karena sedikitnya informasi penyimpangan yang sampai ke kita, sedikitnya orang yang gampang diajak main petak umpet.
    Capek deeh, tapi tak apa capek dalam kesadaran untuk mencari cara-cara yang lebih jitu.

    BalasHapus