Senin, 12 November 2012

Mahfud Kebelet Jadi Capres atau Istana Panik?


Oleh Srie
Sudah dapat diduga sebelumnya. Tokoh yang satu ini pasti akan buka suara. Mengapa? Apalagi, kalau bukan karena orang-orang di sekitar istana yang kini sedang merasa terhina
"Mahfud itu kita tahulah kerjanya apa, Omdo (omong doa). Orang ini sudah kebelet ingin jadi Capres," kata Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat,  kepada wartawan, Minggu (11/11/).

Menurut Ruhut, ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai sebagai upaya mendongkrak namanya agar tenar atau berkibar terkait keinginannya untuk menjadi Capres pada 2014. Ia menilai, ucapan Mahfud seperti itu tidak pantas dikeluarkan oleh pejabat negara untuk konsumsi publik, dengan alasan masih dalam dugaan atau perkiraan.
"Ini kawan biar numpang tenar dulu biar disukai rakyat jadi begitu. EGP (emang gue pikirin). Biarin aja dia beken, biarin yang nanggapin cukup satu,  Sudi Silalahi (Mensesneg) saja… Kalau yang masih dikira-kira tidak benar diungkap ke publik," kata Ruhut.
Benarkah, demikian? Nanti dulu. Konon, bukan Ruhut namanya, kalau tidak memuji-muji SBY, ia biasa menjelek-jelekkan orang yang dianggap lawan politiknya. Kata seorang teman: “Ruhut dilawan, anggap saja sebagai hiburan.”
Ini duduk persoalannya. Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi sangat berkeberatan dan merasa dirinya terhina atas pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang menuding bahwa mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana.
"Saya sangat berkeberatan dan terhina dengan kata-kata saudara Mahfud yang menuduh mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana. Suatu tuduhan yang amat keji dan mencemarkan nama lembaga kepresidenan," kata Mensesneg Sudi Silalahi melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (9/11) di Jakarta.
Sudi meminta Mahfud untuk menjelaskan pernyataannya kepada dirinya dan Presiden dengan disertai bukti-bukti dan keterangan lain yang mendukung. Menurutnya, preses pemberian grasi atas terpidana mati narkoba Meirika Franola atau Ola, sudah melalui prosedur yang benar, dan memastikan tidak sedikitpun dipengaruhi oleh mafia narkoba.
Ia siap mempertanggungjawabkan atas segala ucapannya, sekaligus siap menerima sanksi bila terbukti ada penyimpangan atau pengaruh mafia narkoba dalam proses pemberian grasi atas Ola. Sebaliknya, ia pun menantang Mahfud untuk membuktikan ucapannya, dan meminta untuk siap menerima sanksi pula bila tidak ada bukti-bukti atau keterangan yang mendukungnya.
"Di hadapan Allah dan rakyat Indonesia, saya, kami semua yang berada di lingkaran Istana, siap menerima sanksi apa pun jika terbukti melakukan penyimpangan dan apalagi dianggap di bawah pengaruh mafia narkoba. Sebaliknya, jika saudara Mahfud tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tuduhannya, secara kesatria, tentu harus menerima sanksi yang sama," kata Sudi.
Dalam kesempatan lain, Sudi meminta Mahfud untuk tidak perlu mencari popularitas, yang membuat hubungan tidak harmonis. Sudi menambahkan, dirinya pernah mengingatkan Mahfud yang diklaim pernah melanggar UU.
"Kita juga pernah tahu MK melanggar UU, tapi kita enggak pernah umbar, kok. Kita baik-baik beri tahu dia," kata Sudi. 
Lantas, bagaimana reaksi balik dari Mahfud sendiri? Menanggapi reaksi istana, yang menilai Mahfud terlalu banyak bicara,  ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melarang dirinya untuk bicara.
"Saya katakan ada 2 hal. Di dalam UU tidak ada larangan saya bicara, kecuali berbicara terkait putusan dan rancangan UU. Tidak ada yang bisa melarang saya diam," tegas Mahfud dalam acara Pidato Kebudayaan, Sabtu (10/11) di TIM, Jakarta.
Menurut Mahfud, dirinya merasa  tidak ada yang salah saat menyampaikan pandangan atau pendapatnya. Mahfud malah balik mengingatkan bahwa bukti atau faktanya sudah ada dan diketahui oleh publik.
"Saya sudah membuktikan bahwa saya menduga dan percaya ada pengaruh permainan mafia, dan dugaan itu sudah saya buktikan," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Ola sudah jelas bahwa Meirika Franola, perempuan terpidana narkoba dengan vonis hukuman mati itu bukan kurir, melainkan penyalur. MA pun telah memberikan pendapat kepada Presiden bahwa tidak ada alasan Ola memperoleh grasi, karena ia bukanlah kurir.
Pendapat MA itu, tambahnya, justru terbukti saat Ola diketahui mendalangi dan membiayai seorang kurir berinisial NA yang ditangkap di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, awal Oktober lalu. Dikatakannya, masih aktifnya Ola sebagai dalang narkoba walau masih di penjara adalah fakta. Banyak napi lain yang telah terbukti berlaku seperti Ola,  dan banyak pejabat Lapas yang terbukti terlibat merupakan fakta-fakta adanya mafia hukum narkoba.
 "Ada fakta yang disidak oleh Denny (Indrayana) di berbagai lapas, sampai yang dihukum banyak sekali termasuk Kepala Lapas Nusa Kambangan. Itu fakta," katanya. 
Menanggapi pernyataan Sudi terkait MK pernah langgar UU, Mahfud membantah dengan tegas. Menurutnya, ia merasa tidak pernah diberitahu atau diingatkan oleh Sudi bahwa dirinya pernah melanggar UU. Mahfud menantang Sudi untuk membuka saja secara terbuka, UU mana yang pernah dilanggar olehnya.
Kata Pak Sudi pernah beritahu Ketua MK, (bahwa) MK prnah melanggar UU. Oi, kapan dan dalam kasus apa? Tak pernah dia bilang itu kepada saya? Siapa bohong? Buka saja,” kata Mahfud yang dikutip dari akun Tweeter miliknya, Senin pagi (12/11).
Menanggapi reaksi keras dari pihak Istana, pakar psikologi politik UI Hamdi Moeloek menilainya sebagai bentuk 'kepanikan' pihak Istana. Menurutnya, terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan Mahfud, seharusnya Istana tidak perlu terlalu reaktif.
"Ini justru jadi bumerang, seakan-akan memberi pesan bahwa apa yang diungkap Pak Mahfud benar adanya. Publik tahulah sosok seorang Mahfud. Ia apa adanya, jujur, punya wibawa, dan berintegritas. Saya yakin dia bukan orang yang asal bicara apalagi sekadar cari popularitas." Kata Hamdi.
Sementara itu, mantan hakim, Asep Irawan mengatakan,  hal pasti yang harus dilakukan oleh pihak Istana adalah mengetahui siapa orang-orang yang memberikan masukan kepada Presiden sebelum grasi diputuskan. Ia menyarankan, agar selanjutnya Presiden jangan lagi mendengar berbagai masukan dari pihak-pihak yang tidak kompeten.
 “Presiden harus lebih mendengarkan pendapat BNN terkait dengan masalah kasus narkoba, bukan pihak-pihak lain yang tidak kompeten,” ujar Asep dalam sebuah acara dialog TV swasta.
Agaknya, Istana memang perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, atau bahkan investigasi internal, bukan malah mengumbar perang kata-kata berlebihan yang ditangkap oleh publik. sebagai tanda kepanikan. Berbagai rumor mengenai dugaan keterlibatan orang-orang dalam di Istana yang beredar selama ini di masyarakat, terutama di media internet tentu perlu segera dibantah dengan meyakinkan.
Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung mengingatkan, pernyataan Mahfud tak bisa dipandang remeh. Menurut Ketua Wantim Golkar ini, Presiden harus segera mencari tahu apakah kecurigaan Mahfud bahwa ada mafia narkoba di Istana itu benar atau salah.
"Apabila tidak dibereskan, nama baik Istana bisa tercoreng," tandas Akbar
Bagaimana dengan pendapat Anda? Salam persahabatan. *** [By Srie]





Tidak ada komentar:

Posting Komentar