Jumat, 09 November 2012

Pernah Dinyatakan Gila dan Terpidana, Kini Jabat Ketua DPRD


Oleh Srie
Ada-ada saja dunia politik kita. Hampir tak pernah sepi untuk diberitakan. Terkadang ada yang aneh hingga membuat kita geleng-geleng kepala. Ada pula yang bikin gemas, kesal atau cuma menambah hiburan, menjadi bahan tertawaan.
Beberapa waktu lalu, seorang mantan napi korupsi di provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bernama Azirwan, - yang tersangkut kasus korupsi bersama Al Amin Nasution - diberitakan mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Karena ada perintah Mendagri terhadap Gubernur Kepri, akhirnya, yang bersangkutan mengundurkan diri. Aneh, PNS terkena pidana korupsi, bukannya dipecat, tapi malah mendapatkan promosi jabatan yang jauh lebih tinggi.
Kini, seseorang yang tiga tahun lalu pernah dinyatakan gila dan terpidana, pada tanggal 1 Novemper 2012 telah dilantik menjadi Ketua DPRD Provinsi Jateng. Namanya, Rukma Setya Budi, anggota dewan asal F-PDIP.
Ia menggantikan pejabat sebelumnya, Murdoko, sama-sama asal F-PDIP, yang hari ini (8/11) akan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terkait dakwaan penjara 7,5 tahun atas dugaan korupsi Rp 4,750 miliar saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jateng.
Aneh juga, bukan? Seorang Ketua DPRD dinon-aktifkan, eh penggantinya pun memiliki catatan yang diduga tidak kalah buruknya. Diberitakan, Rukma pernah dinyatakan gila oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Amino Gondohutomo Semarang. Hal ini diketahui dari surat yang beredar di kalangan anggota DPRD Jateng, wartawan dan pegawai Pemprov Jateng. Surat keterangan gila tersebut bernomor 441.3/2/17534, ditandatangani oleh dr. Siti Nuraini dan Direktur Suprihartini pada tahun 2009.
Hal yang menarik, Rukma dinyatakan gila saat pengadilan memvonis 1,5 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan buku perpustakaan di Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat itu, Rukma masih menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD setempat.
Dengan dalih “surat keterangan gila” tersebut, maka hukuman penjara tidak dijalani olehnya. Seseorang yang mengetahui informasi tersebut sempat memberikan komentar, “kalau dihukum mengaku tidak waras, tapi kalau pas diberi jabatan berubah menjadi waras, ada-ada saja,”.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan berpendapat, jika seorang terdakwa divonis dalam keadaan sakit atau bahkan tidak sehat mentalnya, maka yang bersangkutan tidak boleh dieksekusi atau menjalani hukumannya. Tapi, kalau sudah sehat, maka dia wajib menjalani hukumannya.
Namun demikian, Asep mengingatkan, bahwa yang tidak boleh dihukum adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gila. Misalnya, orang gila yang melakukan pembunuhan, maka dia tidak bisa dihukum.
“Sedangkan orang yang saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat, kemudian dinyatakan gila dan (kemudian) sembuh, maka dia harus menjalani hukumannya," kata Asep.
Sementara itu, kepada para wartawan, Rukma dengan tegas membantah jika dirinya pernah dinyatakan memiliki penyakit kejiwaan alias gila, sekaligus membantah keberadaan surat keterangan gila dari RSJ Amino Gondohutomo Semarang itu. Ia pun menampik pernah divonis 1,5 tahun, dengan menyatakan bahwa dirinya telah divonis bebas, seraya menjanjikan akan menunjukkan hasil keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh jaksa.
Bahkan, ia malah menuding penyebaran isu bahwa dirinya pernah gila dan terpidana merupakan bagian dari intrik lawan-lawan politiknya, terutama jelang pelantikan dirinya sebagai Ketua DPRD Jateng yang baru.
"Saya sudah tahu orang dan namanya. Kalau soal nama ojo! Aku ora iso nyebutke jenenge. Silahkan anda teliti petani sendiri nanti khan ketemu orangnya," kata Rukma.
Jadi, bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu dan lihat saja nanti, siapa yang benar dan siapa yang menang dalam permainan politik dan hukum di negeri ini. Ada-ada saja.
Cukup menghibur, bukan? Salam Persahabatan. *** [By Srie]




Tidak ada komentar:

Posting Komentar