Kamis, 13 Desember 2012

Beban Kian Berat, Pemerintah Akan Ganti Skema Pensiun PNS



Srie, - Akibat beban anggaran yang terus bertambah berat, saat ini pemerintah berencana akan mengubah skema program pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Men-PAN dan RB), Azwar Abubakar mengatakan skema pembayaran pensiun yang berlaku hingga sekarang dinilai tidak cukup, sehingga harus membuat skema baru.

"Kita sudah berpikir skema pensiun yang sekarang tidak cukup dan harus membuat skema baru yang lebih bagus dan wajar," kata Azrwar, di Jakarta, Kamis (13/12), sebagaimana diberitakan oleh antaranews.com.
Saat ini, mekanisme pembayaran uang pensiun PNS dilakukan dengan cara Pay As You Go atau saat memasuki pensiun. Pembiayaan pensiun ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cara tersebut dinilai cukup memberatkan keuangan negara, karena setiap tahun akan selalu mengalami kenaikan alokasi anggaran yang harus ditanggung oleh negara. Penyebabnya, adalah karena setiap tahun akan selalu terjadi peningkatan jumlah penerima uang pensiun, peningkatan gaji pokok dan pensiun pokok.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2007 alokasi anggaran untuk pembiayaan pensiun PNS mencapai Rp 23,2 triliun. Pada tahun 2011, angkanya meningkat hingga tiga kali lipat, yaknimencapai Rp 51,2 triliun.
Hingga 2015, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun diperkirakan mencapai 2.764.809 orang. Sementara saat ini, jumlah PNS aktif tercatat berjumlah 4.391.965 orang. Data Kemdagri mencatat jumlah pensiunan dari tahun ke tahun.
Tahun 2011,  jumlah PNS yang pensiun berjumlah 107.418 orang, sementara pada tahun 2012, jumlah yang pensiun mencapai 124.175 orang. Selanjutnya pada tahun 2013, jumlah PNS yang pensiun sebanyak 123.167, dan pada 2014 mereka yang mengakhiri masa tugas sebanyak 133.734 orang. 
Full Funded
Untuk itu, kini pemerintah ingin mengganti skema Pay As You Go dengan sistem Fully Funded. Pada sistem baru ini, prinsipnya adalah pendanaan pensiun bersumber dari iuran PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja.
Nantinya, uang yang terkumpul akan dikelola oleh suatu badan tertentu dalam bentuk investasi sesuai dengan peruntukkannya. Dengan demikian, pemerintah tidak harus menganggarkan lagi dana pensiun setiap tahun untuk pensiunan PNS yang sama. Alasannya, karena tanggung jawab pengelolaan telah diambil alih oleh badan atau lembaga yang telah ditunjuk.
Menurut MenPAN dan RB, saat ini pemerintah tengah menyiapkan rencana untuk mengubah skema pembayaran pensiun pada tahun 2013.  Sekaligus pula sedang menyiapkan masa transisiperalihan sistem pembayaran pensiun. Tujuannya agar reformasi birokrtasi, khususnya mengenai sistem pensiun PNS yang baru dapat berlangsung dengan baik.
"Jadi mulai ada perbaikan, walaupun tidak boleh sekaligus semuanya. Dan yang ke depan kita perbaiki," ujarnya. 
Sistem baru pembayaran uang pensiun memiliki resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan sistem lama yang sepenuhnya masih ditangani oleh negara. Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengingatkan pemerintah mengenai rencana tersebut.
Agun mengatakan, penerapan skema Fully Funded membutuhkan pengelola dana pensiun yang kuat, kredibel, transparan dan profesional. Pengelola juga harus melakukan pengembangan dana iuran melalui investasi.
"Hanya saja pemanfaatan peluang investasi itu memerlukan kejelian, ketelitian, ketepatan dan insting serta visi bisnis yang kuat, karena kekeliruan dalam berinvestasi akan menimbulkan persoalan tersendiri," ujarnya. 
Sebelumnya, pernah ada wacana pembayaran uang pensiun dilakukan sekaligus saat awal memasuki pensiun. Mekanismenya mengadopsi pembayaran pensiun yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Jadi, uang pensiun tidak dibayar tiap bulan seperti yang berlaku hingga saat ini. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar