Jumat, 14 Desember 2012

Belajar Wirausaha, Siswa SMK “Wajib” Belanja Minimal Rp 100 Ribu Per Bulan


Srie, - Menumbuhkan jiwa wirausaha itu penting. Karena seseorang akan memiliki kemampuan untuk dapat membuka usaha bagi dirinya sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
Sayangnya, saat ini proporsi jumlah wirausaha di Indonesia masih terbilang cukup kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan data survei tahun 2008 tercatat jumlah wirausaha di Indonesia baru 1,56 persen dari total penduduk.

Sebagai perbandingan, jumlah wirausaha di Malaysia mencapai 4 persen, Thailand 4,1 persen dan Singapura 7,2 persen. Jadi, persentasi jumlah wirausaha di Indonesia masih kalah jauh bukan?
Menakertrans, Muhaimin Iskandar sempat mengatakan, bahwa agar Indonesia berdaya saing tinggi diperlukan tambahan wirausaha baru sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta jiwa. Artinya, Indonesia harus memiliki sekurangnya 4,76 juta orang wirausaha baru dengan berbagai keahlian dan profesi.
“Wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menhghadapi krisis ekonomi global sekaligus solusi mengurangi kemiskinan serta menyerap pengangguran,“kata Muhaimin, sebagaimana dikutip dari sini.
Lantas, bagaimana caranya belajar wirausaha itu, khususnya bagi para pelajar? Adalah menarik apa yang dilakukan oleh SMK 1 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam memberikan pembelajaran bagi para siswanya.
Belanja Rp 100 Ribu
Apakah itu? Seluruh siswa di sekolah ini “diwajibkan” belanja ke koperasi milik sekolah minimal Rp 100.000,- per bulan. Pengelola bisnis di SMK 1 Tanjungpinang, Totok Harianto mengatakan, adanya kebijakan itu bertujuan untuk mendidik para siswa belajar wirausaha.
 "Kebijakan itu diambil sejak 2008, dan masuk dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Tujuannya untuk mendidik para siswa untuk berwirausaha," kata pengelola bisnis SMK I Tanjungpinang, Totok Harianto, yang juga guru mata pelajaran kewirausahaan, Selasa (4/12), sebagaimana diberitakan oleh antara.news.com.
Totok menambahkan, program yang melibatkan seluruh siswa yang berjumlah 1.104 itu berdasarkan instruksi Direktorat Pembinaan SMK (Dit. PSMK), Kemdikbud. Pada pelaksanaannya, siswa sendiri yang mengelola sejumlah unit bisnis yang ada, antara lain minimarket, travel dan bank mini milik sekolah sendiri.
Bagi siswa yang terlibat dalam kegiatan bisnis itu, terutama yang menjadi tenaga pemasaran dan kasir mendapatkan honor. Siswa pun dianjurkan untuk membeli barang di koperasi dan menjualnya kembali kepada orang lain agar memperoleh keuntungan.
Sementara itu, peranan guru lebih sebagai koordinator atau fasilitator yang membantu para siswa dalam menjalankan unit bisnisnya. Ada 5 guru kewirausahaan dan akuntansi yang ditunjuk untuk membantu siswa belajar berwirausaha ini, masing-masing mendapat honor Rp 75.000,- per bulan.
Siswa Keberatan?
Bagaimana tanggapan siswa sendiri? Diberitakan, ada saja beberapa pelajar yang merasa keberatan dengan kebijakan sekolah tersebut, karena menganggap tidak ada manfaatnya. Menurut mereka, harga sembako yang dijual di koperasi itu juga sama seperti di swalayan.
"Bisa berpengaruh ke nilai, apalagi kalau belanja tidak mencapai Rp75.000. Terpaksa kami minta orang tua untuk membelinya," ungkap beberapa siswa Kelas 10 SMK yang beralamat di Jl. Pramuka No. 6 Kota Tanjungpinang.
Sejumlah media lokal setempat, baik cetak maupun online sempat memberitakan adanya keberatan akan masalah tersebut. Contohnya, antara lain adalah media batampos, haluan kepri, dan lain-lain.
Orang Tua Setuju
Menanggapi adanya keluhan dari beberapa siswanya, Kepala SMK 1 Tanjungpinang, Ibu Asmaniar Budhi memberikan tanggapan, sekaligus bermaksud untuk meluruskan duduk persoalan yang sebenarnya.
Menurut Asmaniar, kebijakan sekolah mengenai “wajib” belanja itu sudah  terlebih dahulu disosialisasikan dengan para orang tua. Saat itu disampaikan oleh pihak sekolah, agar mereka menyisihkan sebagian anggaran uang belanja rutin bulanan untuk dibelanjakan di koperasi sekolah, melalui anak-anaknya.
“Kami juga sudah mensosialisasikan kegiatan ini kepada orang tua siswa agar menyisihkan sebahagian belanja kebutuhan rutin bulanan mereka yang pada waktu itu sebesar 50.000 rupiah per bulan. Pada waktu itu tidak ada orang tua yang tidak setuju, semua menyetujui kegiatan tersebut,” ujar Bu Asmaniar dalam tanggapan berupa email kepada redaksi Srie, Rabu (5/12) malam.
Sementara itu, ia pun membantah anggapan beberapa siswa yang menyebutkan ada hubungan besar kecilnya nilai uang belanja di koperasi dengan nilai yang akan diterimanya pada mata pelajaran mengenai wirausaha.
“(Guru) mengingatkan siswa untuk belanja karena ada pointnya untuk nilai kewirausahaan, tidak benar untuk mendapatkan nilai kewirausahaan berdasarkan besar kecilnya belanja,” ujarnya.
Dana Bantuan
Kepala Sekolah SMK yang meliputi keahlian Manajemen Bisnis, Pariwisata dan Teknologi ini menjelaskan asal muasal kebijakan “wajib” belanja itu diadakan. Menurutnya, program tersebut bermula pada 2009, saat sekolah bersama sekolah-sekolah yang serumpun lainnya, memperoleh bantuan dana sebesar Rp 250 juta dari Dit. PSMK untuk pengembangan kewirausahaan di sekolah.
Selanjutnya, pihaknya membuka kegiatan berupa bisnis center yang dikelola oleh guru kewirausahaan dan guru akuntansi. Agar bisnis ini jalan, maka sekolah berinsiatif meminta orang tua untuk mendukung program tersebut, dengan cara menyisihkan sebagian uang belanja rutin keluarga agar dibelanjakan di unit bisnis sekolah, melalui anak-anaknya.
Pada awalnya, orang tua diminta membelanjakan minimal 50 ribu rupiah per bulan, dan mereka menyetujuinya. Dalam pelaksanaannya bisnis sekolah berjalan di tempat alias tidak mengalami kemajuan yang berarti.
Oleh karena itu, sejak tahun 2011, sekolah berinsiatif kembali untuk menaikkan nilai belanja siswa minimal menjadi Rp 100 ribu per bulan. Dengan asumsi semua siswa belanja dengan nilai minimal, diharapkan nilai penjualan bisa meningkat menjadi minimal Rp 100 juta per bulan. Realiasinya sendiri rata-rata hanya sekitar Rp 50 juta per bulan.
Inipun tidak ada yang komplain karena orangtua belanja tidak langsung 100.000, tetapi bisa dicicil sesuai kebutuhan pokoknya 100.000 per bulan,” jelasnya.
Buku Kendali
Agar program ini berjalan dengan baik dan transparan, maka sekolah telah menyediakan mekanisme pengendalian pembelanjaan. Dalam hal ini, siswa dibekali buku kendali yang isinya berupa data belanja, seperti berapa nilai belanja, dijual ke mana barangnya dan dapat keuntungan berapa.
“Di buku kendali tersebut ada paraf guru kewirausahaan dan orang tua bisa melihat buku kendali tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, pihak sekolah juga secara rutin melaporkan kegiatan bisnisnya kepada Dit PSMK, di Jakarta pada setiap tanggal 10 per bulan. Laporan ini berupa data pembukuan lengkap, seperti nilai omset per bulan, jumlah stock barang, besarnya piutang dan laporan kas harian.
Menurut Asmaniar, seharusnya semua pihak mendukung program yang bagus ini, sesuai dengan amanat Presiden SBY dan arahan Mendikbud agar sekolah mengembangkan jiwa kewirausahaan anak didiknya. Oleh karena, pihaknya berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang bermaksud mendeskriditkan program sekolah yang dinilai bagus.
Bahkan, sudah banyak SMK-SMK lain yang sejenis yang lebih dahulu dinilai berhasil dalam mengembangkan program kewirausahaan di sekolah ini. Disebutkannya, misalkan SMK 1 Bantul, DIY, yang kini omsetnya telah mencapai ratusan juta rupiah per bulan*** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar