Senin, 10 Desember 2012

Celoteh Kuwu tentang Korupsi di Negeri Zombie


Oleh SRIE
Sebutlah, namanya Pak Santosa, seorang Kepala Desa atau biasa disebut Kuwu di daerah Cirebon, Jawa Barat. Ketika kata “korupsi” disampaikan kepadanya, maka dengan lancar ia menceritakan apa yang sedang terjadi di negeri ini.

Tentu, paling tidak berdasarkan pengalamannya sehari-hari yang baru setahun menjabat sebagai seorang Kuwu. Menurutnya, bantuan program yang turun dari pusat atau dari pemerintah daerah sudah pasti disunat minimal 40 % dari anggaran yang tercatat.
“40 % sih sudah pasti habis, dipotong dari atas sana. Itu minimal.  Entah bantuan PNPM, bantuan Gubernur atau anggaran dari Kabupaten,” ujar Pak santosa.
Bukannya tidak tahu, bahwa itu tindakan korupsi. Yakni, mengambil uang negara yang bukan merupakan haknya. Namun, ketika korupsi sudah menjadi “aturan” dan mekanisme massal yang telah terjadi bertahun-tahun, maka penolakan atas korupsi hanya akan menjadi pihak yang terkucilkan.
Pak Santosa menceritakan, bagaimana bila seorang Kuwu yang sedikit saja bertanya mengapa uang yang diterima jauh lebih sedikit dari apa yang ada dalam anggaran, maka si Kuwu pasti segera akan menjadi “perhatian”.
Apa itu? Pihak atasan atau orang-orang yang terkait dengan penganggaran bantuan atau proyek akan mencatatnya sebagai Kuwu yang galak. Selanjutnya, mereka tidak akan lagi mau berhubungan dengan si Kuwu galak.
Akibatnya, anggaran bantuan proyek itu tidak akan pernah mampir lagi pada desa yang dipimpin oleh sang kuwu galak.
“Susah. Kalau kita sedikit saja rewel, maka mereka tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Ya, pasti tahun depannya tidak lagi mendapatkan proyek,” jelasnya.
Apa Kuwu tidak bisa melapor? Ah itu teori, celotehnya. Kenyataannya, semua mekanisme pelaporan atau pengaduan telah menjadi bagian dari sindikat korupsi bareng-bareng itu. Bahasa populernya, adalah korupsi berjamaah.
Baik lembaga yang memang bertugas mengawasi, semacam DPRD, inspektorat daerah, maupun penegak hukum, atau bahkan kalangan jurnalis pun telah ditaklukan oleh semacam mafia korupsi yang telah menggurita sekian lamanya. Mengapa? Karena, mereka sama-sama telah ikut menikmatinya.
Para aktor korupsi telah hapal betul, bagaimana permainannya bisa tetap aman. Uang adalah senjata andalan untuk menekuk pihak-pihak yang berpotensi dapat membuka masalah dan apalagi hendak membongkarnya.
Korupsi ibarat telah menjadi kubangan besar lumpur yang banyak uang. Mencebur ke dalamnya, maka seseorang kian kotor dan belepotan, namun katanya sangat mengasyikkan. Kini, banyak orang yang mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, pada akhirnya terseret dalam permainan haram yang seolah telah dibenarkan secara masal.
Tak terkecuali, sang Kuwu yang mengakui dirinya pun ikut korupsi. Katanya, benar kini zaman telah edan. Siapa yang tidak ikut edan, maka ia tidak akan keduman (kebagian). Biaya yang dikeluarkan saat Pilkades berlangsung menjadi alasan ampuh untuk membenarkan korupsi sebagai jalan paling gampang untuk mengembalikan modal uang.
Sebuah pembenaran yang sangat mengagumkan. Cukup telak untuk melumpuhkan kata hati yang sesekali masih sempat bertanya tentang dosa. Ah, singkirkan saja itu semua! Makan tuh moral, ketika semua orang telah menjadi abal-abal, katanya.
Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah lingkaran setan berkepala vampir yang siap menggigit leher siapa saja, dan terus menebarkan virus jahat korupsi. Tak peduli lagi, ketika kemudian mereka akan berubah menjadi para zombie.
Ya, makin sedikit ruang yang tersisa. Kini, orang mungkin masih bisa bersyukur bukan karena tidak korupsi. Namun, lebih karena belum ada kesempatan ketika korupsi datang menghampiri.
Inikah gambaran yang membenarkan rilis Tranparency International (TI) bahwa tahun ini Indonesia masih menyandang negarajawara korupsi? Semoga, masih banyak orang yang benar-benar waras di negeri ini. Tak perlu ikut edan, untuk kebagian uang haram milik setan! *** [SRIE]



Tidak ada komentar:

Posting Komentar