Kamis, 06 Desember 2012

Drama Poligami Kilat-Siri Ala Aceng Fikri


Srie, - Masalah poligami kembali mencuat ke permukaan. Kesan negatif atas praktik perkawinan seorang pria atas banyak perempuan itu kembali menjadi sorotan.  
Tak pelak, publik nasional pun kini dihebohkan oleh Bupati yang pernah berpasangan dengan artis Dicky Chandra sebagai wakilnya itu. 

Pemicunya adalah Bupati Garut, Aceng Fikri yang menikahi lagi perempuan muda berusia belasan tahun  secara siri. Empat hari kemudian,  Aceng menceraikan perempuan bernama Fani Octara itu hanya melalui layanan pesan singkat (SMS).
Masalah keperawanan yang sempat terpublikasi di media massa, menjadi alasan utama mengapa Aceng menceraikan istri keempatnya itu. Ia bahkan sempat mengatakan, bahwa dirinya telah menghabiskan  uang sekitar Rp 250 juta untuk pernikahan yang hanya berumur empat hari itu.
“Saya sudah keluarkan uang habis habis Rp 250 juta, hanya nidurin satu malam. Nidurin artis saja tidak harga segitu,” ujar Aceng pada 1 desember 2012, sebagaimana dikuitip dari detik.com.
Tanpa rikuh, bahkan Aceng menjelaskan kepada media massa bagaimana akhirnya ia menceraikan Fani. Ia mengibaratkan proses pernikahan dengan Fani seperti halnya dengan transaksi jual beli atas jenis barang tertentu dengan spesifikasi yang telah diketahui dan disepakati.
“Pas saya beli ternyata lho, tidak sesuai “spek”-nya, ya enggak apa-apa dikembalikan,” tutur Aceng dengan enteng.
Aceng mengakui, saat menikahi Fani ia memberikan emas senilai Rp 2 juta dan uang Rp 100 juta sebagai tanda penghormatan. Bahkan, ia telah mengatur rencana keberangkatan umroh ke tanah suci bersama dengan Fani dan keluarganya.
Kini, masalah drama poligami bertajuk “nikah kilat-siri” ala Aceng telah menjadi konsumsi banyak pihak. Hebohnya, tidak saja terbatas pada daerah yang dipimpin oleh Aceng, yaitu garut. Akan tetapi telah menjadi isu nasional, hingga Presiden SBY pun ikut turut memberi perhatian atas kasus yang sebenarnya domain pribadi ini.
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan pandangan yang menyatakan praktik poligami Aceng dianggap melanggar etika kepatutan sebagai seorang pejabat publik. Menurut Amidhan salah seorang Ketua MUI Pusat, seharusnya sebagai Bupati, Aceng memberikan keteladanan pada warganya, bukan malah melecehkan kaum perempuan. Suatu hal, yang menurut Amidhan bertentangan dengan misi pemuliaan ajaran islam atas perempuan.
Gubernur Jabar, Ahmad Heriyawan sudah memanggil Aceng untuk dimintai klarifikasi atas duduk persoalan yang sebenarnya. Sebelumnya, Gubernur asal PKS ini telah memberikan teguran keras kepada Aceng mengingat perilakunya dianggap kurang etis bagi pejabat daerah nomor satu di wilayahnya.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pun telah ikutan bereaksi dengan langsung menurunkan tim Kemdagri untuk mengusut kasus poligami “nyleneh” ini. Keputusan Gamawan ini, terutama terkait dengan perkembangan terakhir yang berlangsung di Garut. Sejumlah tokoh masyarakat, para mahasiswa dan aktivis lainnya ramai-ramai berunjuk rasa di depan halaman kantor Bupati Garut.
Mereka sama-sama meneriakkan agar Aceng segera mundur dari jabatannya sebagai Bupati Garut karena dinilai telah berperilaku tidak etis dan melecehkan martabat perempuan. Menurut mereka, akibat kelakuan sang Bupati tersebut warga garut telah merasa malu dan tercemar di mata nasional, bahkan internasional.
Pemberitaan mengenai poligami kilat ala Aceng ini ternyata bukan saja menjadi bahan pemberitaan media nasional maupun lokal. Namun, kasus Aceng telah menjadi pemberitaan pula di sejumlah media di dunia, antara lain di Eropa dan Amerika Serikat. Mengenai hal tersebut dapat dilihat di sini.
Berkenaan dengan perkembangan yang sudah kemana-mana itu, maka pihak DPRD Garut pun telah melakukan rapat secara khusus untuk menyikapi tuntutan warga agar Bupati Aceng mundur dari jabatannya. Mereka menganggap, pelengseran Aceng amat dimungkinkan karena dinilai telah melanggar sumpah jabatan dalam menjunjung etika dan keteladanan.
Meski harus melalui Mahkamah Agung (MA) untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan untuk kemudian dilanjutkan kepada Kemendagri, namun kalangan legislatif tetap berniat melanjutkan masalah upaya pelengseran tersebut.
Rencananya, hari Kamis ini (6/11) DPRD Garut akan memanggil Aceng untuk dimintai klarifikasi dalam rapat Pansus. Namun demikian, dapat dipastikan Aceng tidak dapat menghadirinya dengan alasan lebih memilih pertemuan dengan MUI Garut yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.
Aceng sendiri telah memberikan tanggapannya yang menganggap bahwa kasus yang menimpa dirinya adalah murni masalah pribadi. Sehingga ia berharap agar kasus tersebut tidak dibawa-bawa ke ranah politik atau bahkan hukum. Bahkan, ia telah mengklaim telah melakukan islah (damai) dengan pihak keluarga Fanni.
Keluarga Fani memang sempat melaporkan kasus poligami kilat ini ke Bareskrim Mabes Polri beberapa hari yang lalu. Sejumlah pihak, terutama pegiat perempuan, seperti Komnas Perempuan bahkan ingin membawa Aceng ke jalur hukum karena dianggap melecehkan martabat perempuan, apalagi Fanni masih tergolong berusia anak-anak.
Lantas, bagaimana akhir dari drama “poligami kilat ala pejabat” ini? Akankah masalah yang bermula urusan pribadi, kemudian telah melebar kemana-mana hingga menyentuh ranah hukum dan politik ini, menjadi pemicu pelengseran Aceng dari jabatannya sebagai Bupati? Kita tunggu saja episode berikutnya. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar