Jumat, 07 Desember 2012

Mendikbud: Ini Resiko, Saya Memilih Berani Untuk Perubahan


Srie, - Banyak pihak yang masih menyangsikan rencana pergantian kurikulum akan berlangsung mulus dan efektif. Saat memasuki tahap uji publik, berbagai pihak secara terang-terangan menyatakan penolakan atas rencana pemberlakuan kurikulum 2013.

Ada Panja DPR yang meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan kurikulum baru pada tahun 2013, hingga sejumlah tokoh yang terga buyung dalam Koalisi Pendidikan secara tegas menolaknya.
Sejumlah alasan dikemukakan, dari masalah persiapan yang dianggap belum matang, terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, evaluasi kurikulum KTSP yang belum cukup, visi pendidikan ke depan yang belum jelas, hingga tudingan pergantian kurikulum tak lebih sebagai proyek bisnis semata.
Menghadapi semua itu, Mendikbud, Mohammad Nuh seolah bergeming, untuk terus maju mempersiapkan segala sesuatunya agar target pelaksanaan kurikulum baru secara bertahap dapat dimulai pada tahun ajaran baru tahun depan.
Dalam sebuah wawancara khusus yang dilakukan oleh wartawan Media Indonesia, Mendikbud bertekad untuk tidak akan menunda pelaksanaan kurikulum baru sesuai dengan rencana. Bahkan, ia telah siap untuk menanggung segala resiko atas keputusan yang telah diambilnya. Termasuk, atas tudingan ganti menteri ganti kurikulum.
Ya, memang ini risiko, saya dihadapkan pada situasi itu dan saya memilih berani bahwa ini harus diubah, dan saya yakin perubahan yang kita lakukan akan tidak berubah pada 4-5 tahun mendatang,” tegasnya dalam salah satu sesi jawaban wawancara.
Mantan Rektor ITS ini kembali memaparkan panjang lebar mengenai banyak hal terkait dengan perubahan kurikulum. Dimulai dari landasan pemikiran, dasar hukum, alasan perubahan, tanggapannya atas sejumlah kritik dari  berbagai pihak, terutama saat uji publik mulai berlangsung, hingga mengenai tudingan ada kepentingan bisnis yang kuat di balik program pengembangan kurikulum baru.
Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa menurut Mendikbud program pengembangan kurikulum 2013 bukanlah program yang ujug-ujug atau dilakukan secara tergesa-gesa. Akan tetapi, program ini telah dipersiapkan secara matang sejak tahun 2009 atau sejak awal Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Menurut Nuh, program yang cukup menyita banyak perhatian ini termasuk dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJPN) tahun 2010-2014. Kemampuan siswa Indonesia dalam hal IPA dan Matematika hanya berjumlah 20 % saja yang sampai level 3.
Padahal, katanya, negara-negara lain seperti Korea atau Singapura, sudah di atas 70 %, bahkan hingga level 4, 5 atau 6. Keadaan seperti ini, menurut Mendikbud, harus dilakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui perubahan kurikulum.
Uji Publik, Pertama Kali
Terkait dengan tahap uji publik yang dinilai sejumlah pihak terkesan formalitas, Mendikbud mengatakan bahwa hanya pada perubahan kurikulum 2013 inilah diadakannya tahap uji publik. Ia menghargai berbagai masukan dan pendapat mengenai perubahan kurikulum. Namun, katanya, harus berada pada jalur akademik, bukan masuk pada wilayah politik.
Silakan mereka beri masukan, kan kita ada uji publik. Beri masukan secara akademik dan bukan secara politik karena ini wilayah akademik. Jadi siapa yang tidak setuju apa alasannya, dan silakan beri masukan secara konstruktif,” ujarnya.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isi wawancara dengan Mendikbud tersebut, silakan dapat membacanya di sini. ***[Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar