Rabu, 05 Desember 2012

Pemkab Bogor Akan Terapkan Standarisasi Gaji Guru Honorer


Guru Honorer
Srie, - Ini berita yang bagus untuk para guru honorer. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat berencana akan menerapkan standarisasi gaji bagi para guru honorer, baik di sekolah negeri maupun  swasta di wilayah setempat. 

Bupati Bogor, Rachmat Yasin mengatakan bahwa penerapan Perda tentang standar gaji guru honorer  akan dimulai pada tahun 2014.  Adanya Perda tersebut merupakan bagian dari usaha pemda untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Bogor.
Ia menambahkan, tujuannya praktis dari Perda ini agar sekolah tidak seenaknya memberikan besaran honor atau tunjangan kepada para guru.
"Kalau memang yayasan tersebut memiliki guru dan murid yang banyak, pemerintah akan subsidi sekolah swasta tersebut. Yang penting, setiap guru yang memiliki 0-5 tahun pengabdian, gajinya tidak boleh ada yang kurang dari 500 ribu rupiah, dan tunjangan tersebut meningkat sesuai dengan masa pengabdiannya," ujar Rachmat, sebagaimana dikutip dari antaranews.com. 
Sementara itu, Mendikbud, Mohammad Nuh menyambut baik adanya perda tersebut. Menurutnya, aturan seperti itu perlu diadakan agar memberikan keseimbangan antara honor yang diterima guru dengan beban kerja minimum yang harus diembannya.
"Itu sangat baik itu. Jadi honor minimum harus seimbang dengan beban minimum guru," ujar Mendikbud usai acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-67 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. 
Mantan Rektor ITS ini mengingatkan agar penyelenggara sekolah berlaku adil dan tidak menyamaratakan honor yang diterima guru padahal jumlah jam mengajarnya berbeda. Katanya, jangan sampai guru yang hanya mengajar lima jam pelajaran, namun mendapat honor yang setara dengan mengajar selama delapan jam.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini nasib guru honorer masih banyak yang memprihatinkan (baca: Ketua PGRI: Nasib Guru Honorer Masih Memprihatinkan). Mereka masih banyak yang mendapatkan gaji honor yang sangat kecil, bahkan jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima kum buruh. 
Usulan agar pemerintah menerbitkan regulasi mengenai standarisasi guru honorer berkali-kali disuarakan oleh guru. Menurut guru, dengan belum adanya aturan mengenai standarisasi gaji guru honorer membuat mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai besaran pendapatan yang diterima dari pihak sekolah.
Keadaan ini menyebabkan besaran gaji yang diperoleh guru honorer tidak sama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Berbeda halnya dengan guru PNS yang telah ada ketentuan standar gaji dari pemerintah pusat.
Pada tahun lalu, bahkan Ketua PGRI, Sulistiyo sempat mengusulkan hal tersebut langsung di hadapan Presiden SBY. Menurutnya, pengangkatan segera guru yang belum menjadi PNS ini merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi, penerbitan aturan pemerintah yang mengatur standarisasi gaji honorer adalah tidak kalah pentingnya.
“Kami harap guru honorer itu diangkat (menjadi PNS). Tapi itu berat. Maka, kami minta juga pemerintah menetapkan standar gaji minimum guru honorer,” ujar Sulistyo dalam sambutan peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-66, tahun lalu di Sentul, Bogor, Jabar, sebagaimana dikutip dari Tempo.co.
Sayangnya, hingga setahun kemudian Kemdikbud belum juga menanggapi secara nyata mengenai usulan yang begitu penting dan mendesak bagi perbaikan nasib guru honorer tersebut. Makanya, meski harus menunggu 2 tahun lagi, guru honorer di wilayah Kabupaten Bogor patut bersyukur atas insiatif Bupati mengenai hal ini. Semoga, daerah-daerah lain segera mengikutinya. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar