Rabu, 05 Desember 2012

PGRI Mengeluh, Presiden SBY Menanggapi: Jangan Bawa Guru Ke Arena Politik


Srie, - Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo  sempat mengeluhkan adanya politisasi guru di berbagai daerah, terutama jelang pelaksanaan pilkada. Dikatakannya, hingga saat ini banyak guru yang menjadi korban politik pasca pilkada di daerah-daerah.

Sulistyo tidak mengungkapkan secara rinci mengenai hal apa saja yang membuat guru menjadi korban politik usai pilkada.
Namun,  diduga kuat hal tersebut merujuk pada berbagai peristiwa yang dialami guru di daerah-daerah. Antara lain, guru dicopot jabatannya, dimutasi atau dihambat karirnya akibat kebijakan kepala daerah terpilih yang menganggap guru bersangkutan tidak ikut mendukung saat pilkada berlangsung.
Berkenaan dengan hal tersebut, ia berharap agar pemerintah pusat dapat mengevaluasi masalah ini, sehingga tidak menggangu kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya.
"Mohon itu dievaluasi dengan sungguh-sungguh sebelum terlalu mengganggu kinerja guru," kata Sulistyo dalam sambutannya saat peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI Ke-67, di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/12), sebagaimana dikutip dari sini.
Instruksi Presiden
Menanggapi keluhan Ketum PGRI tersebut, Presiden SBY secara khusus memberikan tanggapan. Presiden mengingatkan semua pihak agar tidak membawa guru ke arena politik, terutama jelang pilkada. Menurut SBY, jajaran pemerintah harus bebas dari politik praktis.
"Tidak boleh bawa guru di arena politik, tidak boleh bawa birokrat di arena politik. Mereka harus netral dan independen," kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara yang sama.
Presiden mengatakan, guru memang mempunyai hak politik. Hanya saja, hak politik itu harus digunakan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, selanjutnya Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi agar mengeluarkan aturan yang lebih pasti untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan oleh guru itu.
"Keluarkan aturan yang lebih pasti untuk bikin tentram para guru. Guru jangan terobang-ambing, jangan bingung, jangan pula jadi korban atas pelaksanaan pilkada di negeri ini. Itu etika politik yang harus ditegakkan," ujar Presiden.

Kesejahteraan Guru
Pada bagian lain sambutannya, Presiden SBY mengatakan akan terus mengembangkan kebijakan, peraturan, dan aksi-aksi nyata untuk memajukan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Menurut presiden, apa yang dilakukan oleh pemerintah bukan sekadar berbicara.
"Satunya kata dan perbuatan sangat penting dan apa yang telah kita katakan, mari kita laksanakan jika membawa kebaikan yang nyata bagi Indonesia," kata Presiden.
Presiden menambahkan, tujuan utama pendidikan adalah mencetak dan menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berdaya saing, dan unggul. Hal ini merupakan modal dan prasyarat untuk memajukan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, lanjut Presiden SBY, kontrak tanggung jawab diserahkan kepada beberapa pihak. 
"Mari kita berbagi tugas dan tanggung jawab. Banyak sekali pelaku pendidikan dan kegiatan yang dilakukan sangat luas. Kontrak tanggung jawab menjelaskan dan mengatur siapa berbuat apa dan siapa yang mengatur apa," jelas Presiden.

Beri Penghargaan
Dalam acara tersebut, Presiden memberikan penghargaan Satya Lencana Pendidikan kepada 15 guru dan kepala sekolah. Penghargaan Satyalencana diberikan atas dharma bakti para pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan formal dan nonformal dengan masa bakti minimal 8 tahun.
Ke-15 guru penerima penghargaan tersebut adalah Iis Sumyati Shalihat (Bandung), Zahra (Pasuruan), Theresia Sri Rahayu (Salatiga), Supriono (Mamuju), Nuraidah (DKI Jakarta), Lilik Fathku Diniyah (Magelang), Fauziah (Medan), Irene Puspita (Subang), Marjohan (Batusangkar), Slamet Widodo (Wonogiri), Ponimin (Klaten), Ejon Sujana (Cimahi), Isdarmoko (Bantul), Ahmad Ishom (Semarang), dan Riadi Nugroho (Pati).
Presiden juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba forum ilmiah guru tingkat nasional yang diberikan kepada 12 guru, pemenang lomba kreatifitas guru yang diberikan kepada tujuh guru, dan pemenang guru berprestasi yang diberikan kepada tiga guru.
Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI pada tahun ini dihadiri oleh sekitar 9.000 orang, yang terdiri atas sebagian besar para guru yang mewakili sejumlah provinsi di Indonesia. Hadir pula sejumlah menteri, dan para pejabat, antara lain Ketua DPD Irman Gusman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Sejak terbitnya Keppres No. 78 tahun 1994, Hari Guru dan HUT PGRI diperingati pada setiap tanggal 25 November. Namun, pelaksanaan acara seremonialnya secara nasional biasanya mengikuti jadwal kegiatan presiden RI.*** [Srie]
                    







Tidak ada komentar:

Posting Komentar