Senin, 10 Desember 2012

Publik Menggonggong, Kemdikbud Tetap Berlalu?


SRIE, - Ibarat kata, publik menggongong Kemdikbud tetap berlalu. Tentu, sama sekali tidak bermaksud melecehkan publik atau guru ketika diletakkan sebagai subyek yang menggonggong.
Ini hanyalah sebuah perumpamaan untuk menggambarkan tahapan uji publik yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sebuah gambaran, bahwa publik, termasuk para guru, dipersilakan berpendapat apapun mengenai draft kurikulum baru Namun, Kemdikbud tetap saja abai dan ngebut sesuai dengan rencana semula. Inikah cermin dari sebuah arogansi intelektual?
Betapapun telah banyak keberatan mengenai draft kurikulum 2013, toh pihak Kemdikbud tetap saja maju sesuai dengan rencananya sendiri. Lihatlah kembali berbagai tanggapan publik secara online yang dialamatkan pada website milik Kemdikbud.
Jelas, tergambar bahwa rerata lebih dari 50 % tanggapan pada tiap slide merupakan cerminan ketidaksetujuan atau keberatan publik mengenai draft tersebut. 
Terkait dengan struktur kurikulum SD, misalnya, lebih dari 75 % publik online memberikan keberatan atau bahkan penolakan secara tegas dengan berbagai alasan. [Klik di sini].  Gagasan peleburan mapel IPA dan IPS, juga mendapat tanggapan negatif sebanyak 38,24 %. [Klik di sini]
Sementara itu, struktur kurikulum SMP mendapat keberatan atau penolakan dari 54 % publik online, di mana 37,76 % di antaranya jelas merupakan penolakan yang terkait dengan masalah penghapusan mapel. TIK. [Klik di sini].
Keberatan atas draft yang sama diberikan pula oleh 23,47 % publik online yang mengaitkan dengan keberadaan mapel bahasa daerah yang dianggap kurang memperoleh kejelasan dan kedudukan yang diinginkan.
Adalah cukup mengherankan manakala Wamendikbud, Musliar Kasim mengatakan bahwa hampir sebagian besar public online menyatakan dukungan secara positif atas draft kurikulum yang oleh sebagian publik terkesan tergesa-gesa atau dipaksakan.
"Penolakan ini dari mana dan mewakili berapa banyak suara? Karena kalau saya lihat dari uji publik dan masukan yang ada di website, tanggapannya positif," kata Musliar pada Kompas.com, Sabtu (8/12/2012), sebagaimana dikutip [di sini].
Kalau begitu, memang layak ketika publik bertanya. Untuk apakah sebenarnya tahap uji publik harus dibuka? Mungkinkah ada benarnya ketika sebagian pihak mengatakan bahwa uji publik hanyalah bohong-bohongan atau kegiatan formalitas belaka? [Klik di sini]
Sayang sekali, jika memang benar. Kekhawatiran para tokoh dan pelaku pendidikan yang kritis bisa jadi akan menjadi kenyataan. Bahwa nasib Kurikulum 2013 tidak akan lebih baik dari kurikulum KTSP. Keduanya akan berumur pendek untuk kemudian segera diganti oleh kurikulum penggantinya, ketika Mendikbud telah berganti pula. [Klik di sini]
Sangat disesalkan, apabila benar uang miliaran rupiah itu akan kembali terbuang hampir percuma saja. [Klik di sini]. Atas nama pendidikan, atas nama demi masa depan, toh rakyat yang kembali mendapat rugi. *** [SRIE]


2 komentar:

  1. betul..betul..betul

    BalasHapus
  2. menteri pendidikan dihapus saja diganti dengan gubernur sperti diperbankan..sehingga tidak seenaknya mengubah kurikulum tanpa mempertimbangkan dengan matang...yang dipertimbangkan dengan matang justru bagaimana mengalokasikan dana 175 m untuk kurikulum 2013 bahkan detil anggaran sudah lengkap tetapi kurikulum 2013 itu sendiri ternyata masih hanya sebuah draft (proyek...proyek...proyek)

    BalasHapus