Senin, 31 Desember 2012

SE Mendagri Larang Bantuan untuk Madrasah, Batal Diedarkan?


Srie,- Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait larangan memberikan bantuan kepada madrasah yang telah membuat heboh banyak pihak di daerah ternyata telah lama batal diedarkan.
Seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, Banten, Septo Kalnadi, telah memastikan mengenai batalnya SE Mendagri tersebut beredar.
Sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, Septo telah memastikan mengenai keberadaan SE Mendagri itu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada pihak Kemendagri beberapa hari sebelumnya.
“Itu hanya rumor, sebenarnya SE Mendagri itu tidak pernah diedarkan,” tegas Septo, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Cilegon, Jum’at (28/12), sebagaimana diberitakan di sini.
Ia menjelaskan, munculnya berita mengenai SE larangan APBD digunakan untuk bantuan madrasah bermula ketika Kemendagri akan mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
Saat bersamaan, Kemendagri pun berencana untuk menyertakan SE Mendagri mengenai larangan pemberian bantuan dana APBD kepada madrasah. Namun, SE tersebut belum sempat beredar mengingat banyaknya penolakan dari kalangan internal di lingkungan Kemendagri sendiri.
 “Awalnya, surat edaran itu memang akan dikeluarkan, dengan asumsi jika (bentuknya) surat edaran bisa saja tidak digubris, mengingat kekuatan hukumnya lemah. Namun, surat tersebut pada akhirnya ditolak juga, sebab di setiap audit keuangan, surat edaran bisa juga dijadikan sebagai dasar hukum,” tutur Septo.
Ia menambahkan, bahwa setelah SE itu ditolak, pihak Kemendagri lalu mengeluarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 yang merupakan revisi atas Permendagri No. 32 Tahun 2011. Pada Permendagri revisi ini, penerima dana hibah dan bantuan sosial diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski SE mendagri ini belum sempat beredar, namun telah membuat heboh banyak pihak, dan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, para pejabat daerah dan politisi lantaran keberadaannya sempat bocor ke publik.
“Lantaran bocor, askhirnya jadi heboh. Jadinya Kemendagri jadi bulan-bulanan cemoohan dan kritikan dari berbagai pihak. Padahal surat edaran itu sudah lama ditiadakan,” ujar Septo.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kemendagri, atau Mendagri, Gamawan Fauzi sendiri secara langsung mengenai masalah SE yang sampai kini masih bikin heboh tersebut.
Dalam seminggu terakhir ini, isu mengenai SE Mendagri yang melarang penggunaan APBD untuk bantuan madrasah telah menuai penolakan keras di berbagai daerah. Di Jawa Timur, salah satu daerah yang banyak madrasah menerima bantuan APBD, penolakan atas SE Mendagri dilakukan oleh banyak anggota DPRD setempat.
Bahkan, secara lantang anggota DPRD Jatim, Ahmad Jabir, meminta Gubernur Jatim, Soekarwo untuk mengabaikan adanya larangan melalui SE tersebut. Dikatakannya, Komisi E DPRD jatim telah membuat Perda APBD 2013 yang mengalokasikan bantuan madrasah melalui program Bosda Madin.
”Aneh-aneh saja, negeri ini semakin rumit saja. Kalau ini dilaksanakan maka akan terjadi kebijakan yang sangat diskrikinatif,” kata Jabir, sebagaimana diberitakan di sini.
Jabir mengatakan, dengan adanya otonomi daerah, seharusnya APBD untuk kepentingan rakyat harus lebih digencarkan. Makanya, ia mengaku heran, alokasi anggaran APBD untuk kepentingan pendidikan malah dilarang oleh Mendagri.
Politisi asal PKS ini malah mempertanyakan sikap Mendagri, justru ketika banyak lembaga atau kelompok lain yang masih mendapat bantuan dana APBD.
“Ada kepentingan apa ini sebenarnya? Kalau memang yang dipermasalahkan adalah madrasah sudah dapat anggaran dari instansi Kemenag, apa tidak sama dengan instansi vertikal lain yang juga bisa bahkan perlu dapat bantuan APBD. Misalnya saja kepolisian, sebab di beberapa daerah ada bantuan APBD untuk Polres dan lain-lain,” katanya.
Reaksi penolakan secara keras pun dilontarkan oleh berbagai pihak di daerah-daerah lainnya di Indonesia, antara lain di Mataram, Surabaya, Banjarmasin, dan Serang. Pada umumnya, mereka sangat tidak menerima alasan larangan pemberian bantuan dana APBD untuk madrasah yang terdapat dalam SE Mendagri itu yang dinilainya diskriminatif dan sarat kepentingan politis. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar