Senin, 17 Desember 2012

Tambah Lagi, Unsur Masyarakat Tolak Kurikulum Baru


Srie, - Tambah lagi, kelompok masyarakat yang secara terang-terangan menolak perubahan kurikulum. Namanya, Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI), yang beranggotakan pakar, praktisi dan pengamat pendidikan.

Koordinator FKPPRI, Darmin Mbula menyebut belum adanya riset dan evaluasi yang mendalam dan sungguh-sungguh atas kurikulum KTSP yang masih berlaku hingga saat ini sebagai alasan pokok dalam penolakan kurikulum baru tahun 2013.
"Belum ada riset dan evaluasi  yang mendalam dan sungguh-sungguh tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), baik berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi maupun Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan," kata Darmin dalam pernyataan sikapnya, Senin (17/12) sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com.
Hal lain yang disoroti adalah adanya semangat sentralisme kembali pada kurikulum 2013. Dikatakannya, pada kurikulum KTSP, justru semangat desentralisasi sebagai bagian dari semangat reformasi dan otonomi daerah yang muncul.

Kekhawatiran atas kembalinya sentralisme dalam urusan pendidikan, terkait dengan keleluasaan yang dimiliki daerah atau sekolah yang saat ini memiliki kewenangan hingga tingkat satuan pendidikan. Sentralisme, juga dikhawatirkan akan mengabaikan keragaman budaya lokal dan komunitas setempat setelah hampir semua urusan nanti diambil kembali alih oleh pusat.
Sosialisasi Kemdikbud melalui masa uji publik pun dianggap tidak adil, karena tidak melibatkan berbagai unsur masyarakat secara luas. Di samping masalah waktu yang sangat terbatas dan terkesan tergesa-gesa, bahan uji publik pun dianggap jauh memadai mengingat cuma dalam bentuk file bahan materi presentasi.
"Masyarakat tidak diberi ruang dengar pendapat, dan ada kesan 'dipaksakan', hanya sekadar legitimasi. Toh Pemerintah tetap akan memaksakan berlakunya kurikulum 2013. Masyarakat bingung seolah-olah dipaksa 'membeli kucing dalam karung', yang belum jelas alasan, tujuan, bentuk, dan isinya," ujar Darmin.
Penolakan semacam ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Pendidikan menolak kurikulum baru dengan  enam alasan utama. Di antaranya, alasan perubahan kurikulum dianggap tidak jelas, karena belum dilakukan evaluasi yang menyeluruh atas kurikulum KTSP.
Pihak Panja DPR pun sempat mengingatkan kembali agar kemdikbud tidak langsung segera memberlakukan Kurikulum 2013 pada tahun depan. Publik online juga tak ketinggalan memberikan tanggapan yang pada intinya masih keberatan dengan kurikulum yang masih dalam rancangan.
Hari Senin ini juga, Dewan Pendidikan Daerah (DPD) DIY menyatakan penolakan atas rencana pemberlakuan kurikulum baru. Alasan belum adanya evaluasi atas kurikulum sebelumnya kembali mengemuka.
“Selama ini, tidak ada kurikulum baru yang berbasis pada evaluasi kurikulum sebelumnya, tiba-tiba saja diganti. Harusnya ada evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sebelumnya. Tapi, belum pernah ada langkah seperti itu sejak dulu,” kata Ketua DPD DIY, Prof (Em) Wuryadi, sebagaimana dikutip di sini.

Lantas bagaimana sikap Kemdikbud sendiri? Mungkinkah ungkapan “publik menggonggong, Kemdikbud tetap berlalu” secara tepat mewakili sikap Pak Menteri?
"Uji publik kurikulum 2013 itu sampai tanggal 23 Desember, tapi mayoritas setuju bahwa kurikulum harus berubah," katanya di sela-sela peresmian Mini Hospital STIKES Yarsis di komplek Rumah Sakit Islam  Jemursari, Surabaya, Sabtu (15/12) sore.
Beberapa hari sebelumnya, Wamendikbud, Musliar Kasim, dengan penuh percaya diri membantah anggapan dimana banyak pihak yang menolak kurikulum baru.
"Penolakan ini dari mana dan mewakili berapa banyak suara? Karena kalau saya lihat dari uji publik dan masukan yang ada di website, tanggapannya positif," kata Musliar, Sabtu (8/12) sebagaimana di kutip dari sini.

Ya, sudah. Kalau memang begitu. Jadi, lebih banyak masyarakat yang mendukung kurikulum baru, ya? Ciyuuuus? Miapaaah? *** [Srie]


1 komentar: