Rabu, 05 Desember 2012

Upah Minimum Guru Akan Segera Dibahas Oleh Kemdikbud


Gaji minimum guru honorer
Srie, - Keluhan yang disampaikan oleh para guru, terutama guru honorer, terkait masalah standar gaji minimum yang diterima, agaknya akan ditindaklanjuti oleh pihak kemdikbud. Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan, masalah yang berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan guru honorer ini akan segera dibahas di Kementeriannya.

Menurut Mendikbud, masih banyaknya guru honorer yang memperoleh gaji di bawah upah minimum regional (UMR) perlu diberikan solusi mengenai upah minimum guru yang seharusnya diterima. Pada sisi lain, upah minimum ini juga harus disesuaikan dengan beban minimum mengajar yang harus dipenuhi oleh para guru.
"Ini penting sekali. Tapi honor minimum ini harus dikaitkan dengan beban minimum. Jangan nanti karena ada honor minimum terus mengajar tidak sesuai jam. Atau misalnya yang satu ngajar lima jam dan yang satu 24 jam tapi nuntut sama," kata Nuh, seusai acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan HUT Ke-67 PGRI di Sentul International Convention Centre, Bogor, Selasa (4/12), seperti dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, menyatakan dukungannya atas gagasan penetapan upah minimum bagi guru. Menurut Sulistiyo, dirinya pun tidak keberatan dengan adanya rencana penetapan upah minimum guru dikaitkan dengan beban minimum mengajar.
Karena, menurutnya, rencana tersebut dapat menjadi solusi masalah kesejahteraan guru honorer yang masih memprihatinkan (Baca juga: Nasib Guru Honorer Masih memprihatinkan).
"Tidak masalah jika memang mau dikaitkan dengan beban minimum mengajar. Ini agar ada batasan dan tidak semaunya," ujar Sulistiyo.
Wacana mengenai perlunya batasan upah minimum bagi guru honorer kembali mengemuka saat publik mengetahui adanya Perda Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan mengatur mengenai standarisasi gaji guru honorer di wilayah ini.
Berbagai pihak, termasuk Mendikbud, Mohammad Nuh sendiri, menyambut positif mengenai rencana pemberlakuan Perda tersebut yang dimulai pada tahun 2014. Berita mengenai hal ini dapat dibaca di sini. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar