Senin, 14 Januari 2013

Anggota DPR Tak Percaya Hasil Uji Publik Kurikulum 2013


Srie, - Ternyata, hasil uji publik kurikulum baru yang dilakukan oleh Kemendikbud tidak dipercayai oleh anggota DPR, Herlini Amran. Anggota legislatif asal PKS ini merasa takjub atas angka-angka yang dipresentasikan oleh Mendikbud untuk mendukung implementasi Kurikulum 2013.
Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatannya secara langsung saat kunjungan kerja ke berbagai daerah, justru kebanyakan masyarakat tidak setuju atas rencana pergantian kurikulum tersebut.
“Kebanyakan justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum ini,” kata Herlini, di Jakarta, Minggu (13/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Dalam pengakuannya, ia telah melakukan dengar pendapat dengan banyak guru, pengurus sekolah, orang tua murid, siswa dan wartawan mengenai masalah perubahan kurikulum. Hasilnya justru berbeda sama sekali dengan klaim hasil uji publik yang dipaparkan oleh pihak Kemendikbud.
Oleh karena itu, lanjut Herlini, dirinya tidak begitu percaya atas hasil uji publik yang mendukung pemberlakuaan Kurikulum 2013 pada pertengahan tahun ini. [Baca: Hasil Uji Publik Kurikulum 2013]
“Terus terang, saya sukar mempercayai validitasnya. Karena, tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaannya. Karena, masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan, jika laporan hasilnya seperti ini, sukar divalidasi, yah wajar diragukan masyarakat umum,” ungkap legislator perempuan asal daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau ini.
Ia menilai bahwa pelaksanaan uji publik Kurikulum 2013 kurang ideal. Akibatnya, situasi yang demikian telah menimbulkan berbagai tanggapan miring dan tak sedap dari masyarakat.  
Ditambahkannya, ada pihak yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab yang cukup memadai di saat pelaksanaan uji publik. Ada publik yang merasa terlalu digiring atau diarahkan pada paparan uji publik yang terdapat pada layar powerpoint.
Hingga, ada juga yang meragukan kegunaan uji publik bila silabus, modul atau buku kurikulum baru sebenarnya sudah jadi. [Baca: Uji Publik Cuma Bohong-bohongan].
“Wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekedar formalitas atau terkesan dipaksakan,” ujarnya.
Berkenaan dengan hal itu, dirinya meminta kepada Kemendikbud agar bisa memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik, dan kepada Panja Kurikulum di Komisi X DPR terkait hasil uji publik yang berlangsung sejak 29 Nopember – 23 Desember 2012 lalu.***[Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar