Senin, 07 Januari 2013

Demo Tolak Bahasa Daerah Dilebur, DPR Akan Segera Panggil Mendikbud

Audiensi: Mendikbud didesak masukkan Bahasa daerah pada kurikulum baru

Srie, - Aksi protes penolakan para guru atas peleburan mata pelajaran (mapel) Bahasa Daerah ke dalam mapel Seni dan Budaya pada Kurikulum 2013, agaknya memasuki masa puncaknya.

Setelah aspirasi mereka dianggap tidak cukup ditanggapi oleh Mendikbud, Mohammad Nuh, akhirnya hari Senin (7/1) ini, para guru yang tergabung dalam Forum Peduli Bahasa Daerah Se-Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Forum ini terdiri dari 59 institusi, seperti guru bahasa daerah, himpunan mahasiswa daerah, perguruan tinggi yang mengajarkan prodram studi bahasa daerah, hingga komunitas budaya dari berbagai daerah.

Dalam aksi demo tersebut, mereka menuntut Mendkibud agar mencantumkan kembali mapel Bahasa Daerah pada kurikulum baru yang rencananya mulai berlaku pada pertengahan tahun ini. Beberapa saat kemudian, setelah usai berorasi, perwakilan dari mereka melakukan audiensi dengan anggota Komisi X DPR Bidang Pendidikan.
Darpan, salah seorang koordinator aksi demo asal Garut, Jawa Barat, mengatakan, bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut sejak masa uji publik berlangsung, pada Desember tahun lalu.
Pada tanggal 23 Desember 2012, dilaksanakan uji publik kurikulum baru di Bandung. Saat itu dirinya dan teman-teman telah menyatakan sikapnya agar tidak menghapus atau melebur mapel Bahasa Daerah menjadi mapel Seni dan Budaya.
Hanya saja, dikatakan oleh Darpan, saat itu pihak Tim pengembang kurikulum baru yang hadir kurang memuaskan dalam memberikan penjelasan. Guru Bahasa Daerah di SMAN 1 Garut ini, mengulangi penjelasan dari pihak Kemendikbud yang mengatakan bahwa hilangnya mapel bahasa daerah dianggap wajar dengan alasan masyarakat yang heterogen.
“Tim pengembang kurikulum mengatakan bahasa daerah wajar hilang, karena sifat masyarakat yang heterogen,” tutur Darpan, menirukan kata-kata Tim saat uji publik berlangsung di Bandung, sebagaimana dikutip dari sini.
Penjelasan inilah yang tidak memuaskan bagi Darpan dan kawan-kawan. Bahkan, ketika Tim Pengembang Kurikulum menyatakan bahwa bahasa daerah masih bisa diadakan di sekolah, namun hal itu diserahkan kewenangannya pada pemerintah daerah masing-masing, makin membuat guru-guru bahasa daerah tidak puas.
Darpan beralasan, bahwa bila bahasa daerah diserahkan sepenuhnya pada pemda, maka berarti pemerintah pusat lepas tanggung jawab. Menurutnya, nantinya lama kelamaan bahasa daerah akan hilang. Artinya, katanya lagi, pemerintah pusat telah melanggar perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau pemerintah abai, ini bagaimana. Ini telah melanggar UUD pasal 32 ayat 2, dan UU Sisdiknas,” jelas Darpan.
Selain perwakilan dari Jawa Barat, para pengunjukrasa juga terdapat perwakilan guru dari Yogyakarta, Solo, Semarang dan Jawa Timur. Mereka, semuanya berharap agar kedatangannya ke Jakarta menemui Panja Kurikulum Komisi X, dapat memperjuangkan keberadaan mapel Bahasa Daerah sebagai mapel tersendiri pada kurikulum baru.
Menanggapi aspirasi warga dari berbagai daerah tersebut, Wakil Ketua Komisi X, Utut Adianto mengatakan, dirinya sangat menghargai kedatangan rombongan guru tersebut. Dikatakan oleh Grand Master Internasional catur ini, apa yang disampaikan oleh para pendemo merupakan masukan yang sangat berharga bagi Panja Kurikulum.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X lainnya, Syamsul Bachri yang mengatakan dirinya melalui Komisi X akan segera memanggil Mendikbud untuk menjelaskan masalah tersebut.
“Kami minta bahasa daerah harus tetap dilestarikan.  Kami perjuangkan bahasa daerah masuk kurikulum secara eksplisit,” tegas Syamsul.
Sementara itu, Mendikbud sendiri telah berkali-kali menjelaskan bahwa bahasa Daerah masih tetap ada, dan bisa diajarkan pada mapel kurikulum Seni dan Budaya yang  diberi jatah 4 jam pelajaran per minggu itu. [Baca: Ada Demo Tolak Penghapusan Mapel Bahasa Daerah, Ini Tanggapan Mendikbud].
Terakhir, Mendikbud memberikan tanggapannya hari Minggu (6/1) kemarin, saat berada di Jambi di tengah kegiatan sossialisasi kurikulum 2013. Diulangi oleh Nuh, bahwa bahasa daerah tidak hilang dan sudah masuk dalam muatan lokal seni budaya.
“Bahasa daerah harus ada. Itu kan sudah dibilang masuk dalam muatan lokal seni budaya…. Sangat tidak logis kalau produk budaya diabaikan. Bahasa daerah ini kan salah satu produk budaya,” tutur M. Nuh, sebagaimana diberitakan di sini.


Mahasiswa UNY demo tolak penghapusan Bahasa Daerah, Senin (7/1) di Yogyakarta
Agaknya, penjelasan seperti inilah yang dianggap kurang memuaskan oleh mereka yang menghendaki mapel Bahasa Daerah tetap berdiri sendiri. Seorang guru di Kebumen, Jawa Tengah, yang juga sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) Bahasa Daerah, Eko Wahyudi menyampaikan keberatan atas argumentasi Mendikbud di atas.
Dikatakannya, bila mapel Bahasa Daerah dimasukkan ke dalam mapel Seni dan Budaya, maka guru yang bersangkutan akan kesulitan dalam mengalokasikan waktu yang dijatah empat jam pelajaran per pekan itu.
”Kami harus berbagi waktu empat jam tersebut dengan pelajaran lain, seperti musik, seni ukir, membatik, dan bahasa Inggris,” kata Eko, sebagaimana diberitakan di sini.
Meski pihak Mendikbud telah seringkali menjelaskan mengenai masalah peleburan mapel Bahasa Daerah, namun tetap saja terjadi banyak aksi unjuk rasa di berbagai daerah, seperti di Bandung, Bali, dan terakhir di Yogyakarta yang dilaksanakan hari Senin (7/1) ini oleh sejumlah mahasiswa FPBS UN Yogyakarta. ***[Srie]

3 komentar:

  1. Pokoknya saya tetap ingin bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang mandiri dan tertulis dalam kurikulum nasional..

    BalasHapus
  2. hadoooh gak jelas pak mentri.....ck ck ck

    BalasHapus
  3. saya setuju dengan pak mendikbud bahasa daerah disatukan saja dengan pelajaran seni dan budaya sebab bahasa daerah adalah bagian dari budaya indonesia yang beragam

    BalasHapus