Senin, 07 Januari 2013

Dituding Dana Abadi Rawan Korupsi, Mendikbud: Monggo Diperiksa


Srie, - Tudingan mengenai dugaan adanya praktek korupsi terkait pengelolaan Dana Abadi Pendidikan (DAP) di Kemendikbud, ditanggapi Mendikbud, Mohammad Nuh dengan santai.
Mendikbud, bahkan mempersilakan siapa saja yang hendak memeriksa mengenai jumlah dan pengelolaan dana abadi yang dikumpulkan setiap tahun oleh Kemendikbud sejak 2010 itu.
Dikatakannya, pihaknya siap memberikan informasi secara transparan dan akuntabel agar tidak lagi ada anggapan miring di masayarakat.
 "Benar realisasinya akan dimulai 2013 ini. Buat yang menyangka bahwa akan dikorupsi kemudian ingin memeriksa. Ya, monggo silakan saja," kata Mendikbud, di Jakarta, Kamis (3/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Nuh membantah tudingan yang menyebutkan DAP tidak memperoleh persetujuan DPR. Dijelaskannya, dana yang saat ini berjumlah lebih dari Rp 15 triliun dan akan bertambah menjadi Rp 20 triliun pada 2014 diperoleh dari APBN dan telah mendapat persetujuan oleh DPR pada setiap tahunnya.
"Sumbernya, ya, dari APBN, tapi pengelolaannya berbeda. Nanti ada badan layanan umum (BLU) dari Kemenkeu yang akan mengurus," tutur Nuh.
Mantan Rektor ITS ini mengungkapkan alasan mengapa Kemendikbud menyisihkan sebagian anggarannya untuk DAP. Menurutnya, dana anggaran yang berasal dari APBN itu harus habis dalam waktu satu tahun anggaran pada setiap tahunnya.
Dengan berbentuk seperti tabungan, maka DAP tidak harus dikembalikan ke kas negara saat dana tersebut masih ada di Kementeriannya.
"Kalau APBN itu harus habis dalam setahun. Ini bentuknya seperti tabungan saja. Dimanfaatkan bunganya saja. Insya Allah tidak akan bertentangan dengan aturan," katanya.
Ia menambahkan bahwa nantinya dana abadi itu akan digunakan untuk membiayai program S-2 dan S-3, juga untuk riset yang mendukung kebijakan nasional dan membangun fasilitas pendidikan akibat bencana.
Nuh menjelaskan, semuanya itu merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Alasannya, jika Kementeriannya tidak melakukan terobosan seperti itu, maka Indonesia akan terus ketinggalan dari negara lain.
Misalnya, terkait soal rasio jumlah lulusan S-3 atau program Doktoral terhadap jumlah penduduk yang masih kalah dari negeri tetangga.
"Indonesia ini hanya punya 98 doktor per satu juta penduduk. Malaysia sudah punya 500 doktor. Untuk mengatasi ini, nanti terbuka beasiswa S-2, S-3 untuk siapa saja dan di mana saja dengan alokasi dana abadi ini," pungkasnya.
Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir adanya  dugaan rawan praktek korupsi terkait pengelolaan DAP yang dinilainya tidak transparan.
Masalah bunga bank yang diperoleh dari dana abadi yang kini berjumlah Rp 15,6 triliun itu dinilainya tidak jelas penggunannya. Pengalokasian anggaran ganda yang berasal dari dana abadi dan dana di Ditjen Kemendikbud untuk program yang hampir sama juga dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, FITRA meminta DPR agar segera mendesak BPK untuk memeriksa keberadaan dana abadi tersebut. [Baca: FITRA: Siapa Pemakan Bunga dari Rp 15,6 T Dana AbadiPendidikan]. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar