Selasa, 08 Januari 2013

Dukung Pendemo, Gubernur Jabar Surati Mendikbud: Bahasa Daerah Harus Eksplisit Dicantumkan


Srie, - Klaim Mendikbud, Mohammad Nuh, bahwa tidak ada penolakan publik terhadap kurikulum baru agaknya kian sumir.  Justru, sejumlah pernyataan sikap dan aksi unjuk rasa tentang penolakan kurikulum 2013  telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Terakhir, adalah aksi demo yang dilakukan oleh Forum Peduli Bahasa Daerah se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/1) kemarin. Pada hari yang sama, juga terjadi aksi unjuk rasa menuntut hal serupa, misalnya yang dilakukan mahasiswa FPBS UPI di Bandung dan mahasiswa FPBS UNY di Yogyakarta.
Mereka menuntut agar mapel Bahasa daerah tetap dipertahankan sebagai mapel sendiri, atau terpisah dari mapel Seni dan Budaya sebagaimana tercantum dalam draft kurikulum 2013.
Hari ini, Selasa (8/1) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, kembali dipastikan akan segera mengirim surat protes kepada Mendikbud terkait hal yang sama dengan apa yang dituntut oleh para pendemo sejak akhir tahun lalu.
Kepala Biro Pelayanan dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Riyadi, mengatakan rancangan surat Gubernur Jabar sudah rampung dan tinggal diteken oleh Ahmad Heryawan. Dalam suratnya, lanjut Riyadi, Pemprov Jabar meminta Kemendikbud agar mencantumkan mapel Bahasa daerah secara eksplisit dalam Kurikulum 2013.
“Pemerintah Jawa Barat menuntut dalam Kurikulum 2013 itu harus mencantumkan bahasa daerah,” kata Riyadi, Senin (7/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Ia menambahkan, bahwa dalam suratnya, di samping Gubernur Jabar menuntut Mendikbud agar mencantumkan Bahasa daerah secara eksplisit sebagai mapel tersendiri, juga meminta dicantumkan secara rinci Bahasa Daerah diajarkan di semua jenjang sekolah, sejak di SD hingga tingkat SMA.
Termasuk di dalamnya, adalah alokasi waktu yang harus dicantumkan secara eksplisit pula. Ia menambahkan, bahwa tuntutan yang sama dilakukan oleh delapan provinsi di Indonesia. Namun, sayang Riyadi tidak sempat menyebutkan provinsi mana saja yang dimaksud.
Sebelumnya, pada saat menanggapi terjadinya demo yang bertajuk “aksi gelar budaya nolak kurikulum 2013”, Senin (31/12/2012) lalu, Gubernur Ahmad Heryawan secara tegas langsung menjanjikan akan segera mengimkan surat kepada Mendikbud.
"Kami akan segera mengirim surat ke Mendiknas, kalau bisa hari ini kita kirim hari ini, yang jelas secepatnya. Itukan masih draft, masih bisa diubah, saya yakin pemerintah pusat tidak akan menghapus mulok bahasa daerah," kata Heryawan, di Bandung, Rabu (2/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Politisi asal PKS yang akan maju kembali bersama aktor Deddy Mizwar pada Pilgub Jabar untuk kedua kalinya ini beralasan, bahwa pengiriman surat itu dilakukan agar dalam kurikulum baru, bahasa daerah dan kesenian daerah dicantumkan secara jelas. 
Dengan demikian, ia berharap agar kurikulum baru tidak lagi menimbulkan keraguan dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat Jawa Barat.
"Hal ini agar tidak menimbulkan keraguan dan polemik dalam pelaksanaannya," pungkasnya.
Sementara itu, aksi demo yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa, guru dan sejumlah pegiat Sastra Sunda kembali digelar di Bandung, Senin (7/1) kemarin. Mereka kembali menuntut agar mapel Bahasa Daerah tercantum secara eksplisit dalam kurikulum 2013.
“Minimal diajarkan 2 jam, dimasukkan ke dalam struktur kurikuklum SD, SMP dan SMA,” ujar Iman Nurdin, penanggung jawab aksi demo dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda, UPI, Bandung. ***[Srie]
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar