Kamis, 03 Januari 2013

Rp 15,6 T Dana Abadi Pendidikan, Siapa Pemakan Bunganya?


Srie, - Keberadaan Dana Abadi Pendidikan yang dimiliki oleh Kemendikbud dipertanyakan transparansinya oleh lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Disebutkannya, Kemendikbud telah mengalokasikan anggaran Dana Pengembangan Nasional atau Dana Abadi Pendidikan (DAP) sejak tahun 2010 hingga 2013.
Dana yang terkumpul adalah berjumlah sebesar Rp 15.617.700.000.000 atau Rp 15,62 triliun. Masalahnya, menurut FITRA, aliran bunga dari total dana yang sangat besar itu dinilai tidak jelas atau tidak transparan.
“Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pemerintah tentang dana pengembangan pendidikan nasional, baik transparansi dari segi cash flow, maupun bunga banknya,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya kepada sejumlah wartawan, sebagaimana diberitakan di sini.
Uchok menjelaskan rincian pengumpulan dana abadi pendidikan itu, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 1 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 2,6 triliun, tahun 2012 sebesar Rp 7 triliun dan tahun 2013 sebesar Rp 5 triliun. Totalnya adalah Rp 15,6 triliun.
Aneh, Siapa Menikmati?
Ia melihat adanya keanehan mengenai dana tersebut. Sebab, meski bunga bank terus bertambah dari dana yang terus disimpan pada setiap tahunnya, namun hingga kini pihak Kemdikbud dinilai belum melaporkannya kepada Komisi X (Komisi Pendidikan) DPR RI.
Sehingga, FITRA mempertanyakan keberadaan bunga bank dari dana besar yang setiap tahunnya terus bertambah itu. Termasuk pula, mempertanyakan siapa yang menikmati bunga bank dari DAP selama ini.
“Kalau begitu, siapa yang memakan bunga haram dari dana abadi pendidikan ini?” tanya Uchok.
Sebelumnya, pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud sempat menjelaskan bahwa bunga bank dari Dana Abadi Pendidikan digunakan untuk pemberian beasiswa S-2 dan S-3 bagi mahasiswa non-PNS dan dosen, untuk penelitian skala nasional dan pembangunan infrastruktur bencana.
Namun, hal ini dipertanyakan oleh Uchok. Realisasi penggunaan uang dari bunga DAP untuk sejumlah program di atas dinilainya melalui cara di luar mekanisme APBN. Alasannya, program-program Kemendikbud seperti itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan pihak DPR.
“Ini cenderung terjadi korup, bila tidak ada pembahasan atau persetujuan dari Komisi Pendidikan DPR,” tegas Uchok.
Anggaran Ganda
Masalah lainnya yang disoroti FITRA adalah, jika memang benar bunga dari DAP itu digunakan untuk keperluan beberapa program seperti yang dikatakan oleh pihak Balitbang kemdikbud, maka amat mungkin terjadi alokasi anggaran ganda.
Disebutkan oleh Uchok, Kemendikbud melalui Ditjen Dikti sudah mengalokasikan hal yang sama untuk beasiswa S-2 dan S-3 sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2011 dan Rp 2 triliun pada tahun 2013.
Begitu pula, melalui Ditjen Dikti, dana sebesar Rp 581,5 miliar (2011), Rp 29,5 miliar (2012) dan Rp 508,2 miliar (2013) sudah dikucurkan untuk keperluan penelitian skala nasional. Kedua hal ini jelas dinilai sebagai penganggaran ganda yang rawan utnuk dikorupsi.
Sementara itu, terkait dengan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan bencana, Uchok berpendapat sebaiknya pihak Kemendikbud meminta kepada DPR dan Menteri Keuangan untuk membuka anggaran dalam bentuk Bagian Anggaran (BA) 9999, sebagai anggaran darurat.
“Jadi, untuk pembangunan infrastruktur pendidikan bencana tidak usah diambil dari dana Abadi Pendidikan,” jelasnya.
Berkenaan dengan beberapa masalah keanehan tersebut, FITRA meminta Komisi X DPR untuk mendorong Badan Pemeriksa keuangan (BPK) agar segera melakukan audit terhadap DAP. Alasannya, disinyalir ada anggaran ganda dan indikasi kebocoran anggaran atas bunga bank DAP yang dilakukan oleh Kemendikbud.
“Bunga dari Dana Abadi Pendidikan dikuasai oleh para birokrat orang-orang pusat, dan anggaran untuk (tunjangan) profesi guru dikuasai birokrat orang-orang daerah,” tudingnya.
Secara bersamaan, FITRA juga berharap agar Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyelidiki anggaran pendidikan yang sangat besar ini. Tujuannya, agar tidak ada pihak Kemendikbud yang menyimpan dusta kepada DPR maupun kepada publik. ***[Srie]

Catatan: 
1. Mendikbud tanggapi tudingan Dana Abadi Pendidikan Rawan dikorupsi: Monggo diperiksa, klik disini
2. Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga diduga dipermainkan oleh birokrat daerah, klik di sini



Tidak ada komentar:

Posting Komentar