Sabtu, 19 Januari 2013

Implementasi Kurikulum 2013 Terancam Molor?

Penerapan Kurikulum Baru Terancam Molor

Oleh Srie
Implementasi rencana pemberlakuan kurikulum 2013 terancam molor? Bisa jadi. Karena banyak rencana Kemdikbud terkait dengan jadwal persiapan jelang penerapan kurikulum baru yang dimulai pada Juli tahun ini cukup banyak yang belum memperoleh kepastian.
Penyebab utamanya, apalagi kalau bukan terkait dengan masalah ketersediaan anggaran dana untuk mendukung realisasi dari sekian rencana yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud. Terutama, anggaran untuk pengadaan buku dan pelatihan guru dalam waktu dekat ini yang hingga sekarang masih ditahan oleh DPR.
Saat kurikulum baru mulai diwacanakan hingga memasuki tahap uji publik, Mendikbud, Mohammad Nuh merasa begitu yakin bahwa penerapan kurikulum baru akan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang direncanakan semula.
Masukan atau kritikan dari berbagai unsur masyarakat terutama yang meminta agar rencana pergantian kurikulum jangan dilakukan tergesa-gesa seringkali ditanggapi oleh Mendikbud dengan enteng dan dikatakan bahwa pemberlakuan kurikulum baru tidak bisa ditunda.
Alasannya, katanya, demi masa depan anak bangsa yang lebih baik. Bahkan, ketika pihak DPR, melalui Panja Kurikulum Komisi X meminta agar Kemdikbud menunda rencana pergantian kurikulum sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh atas kurikulum sebelumnya, atau Kurikulum KTSP, Mendikbud dengan mudah mengatakan bahwa masalah kurikulum adalah ranahnya eksekutif, bukan legislatif.
Benar adanya bahwa kebijakan pergantian kurikulum pendidikan merupakan kewenangan pemerintah, bukan DPR. Namun, ketika masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi ke DPR terkait kritikan, keberatan hingga penolakan mengenai rencana penerapan kurikulum baru, maka keterlibatan lembaga legislatif dalam masalah ini masih dianggap cukup relevan.
Di samping berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan pemerintahan, DPR juga berfungsi sebagai penerus suara rakyat. Apalagi, dalam diri DPR terdapat hak budgeting yang ikut menentukan kebijakan dan alokasi anggaran yang akan dijadikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menggunakan uang negara.
Banyak Masalah, Belum Terjelaskan
Memang, sejumlah masalah yang terkait dengan rencana perubahan kurikulum  belum dapat dijelaskan secara meyakinkan oleh Kemdikbud. Antara lain, menyangkut rencana perubahan mata pelajaran (mapel), ada yang dihapus atau digabung, seperti mapel TIK atau mapel Bahasa Daerah yang sempat memicu aksi demo penolakan dari pihak yang tidak setuju.
Klaim Kemdikbud bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan pergantian kurikulum sebagaimana yang direpresentasikan oleh hasil uji publik selama tiga pekan lebih, agaknya cukup terbantahkan. Bahwa, sebenarnya masih banyak lagi masyarakat yang keberatan atau bahkan menolak atas rencana Mendikbud yang dinilainya cukup ambisius itu.
Bahkan, anggota DPR sendiri tidak mempercayai hasil uji publik yang dilakukan oleh Kemdikbud pada Desember tahun lalu itu. [Baca: Anggota DPR Tidak Percaya Hasil Uji Publik].
Masalah guru TIK yang sudah tersertifikasi, atau mahasiswa pendidikan TIK yang harus resah dan gelisah akibat penghapusan mapel TIK secara mandiri, jelas belum terjelaskan oleh pihak Kemdikbud. [Baca komentar-komentar di "Mapel Dihapus, Guru TIK Resah"]. 
Penghapusan penjurusan menjadi kelompok peminatan, juga sebenarnya kurang dilakukan dengan dasar dan pertimbangan yang cukup kuat. Di samping terkesan cuma ganti nama, seolah beda, padahal esensinya tetaplah sama. Kecuali, bahwa siswa SMA sedikit diberi keleluasaan untuk memilih jurusan lain di luar kelas peminatannya yang bisa dilakukan sejak Kelas X, saat siswa mulai berstatus siswa SMA. 
Sesuatu yang akan menimbulkan masalah baru, ketika guru SMP harus ikut menyiapkan siswanya di Kelas IX dalam memilih kelompok peminatan di SMA, di mana guru BK belum tersedia di SMP. [Baca: Peminatan Dimulai Kelas X, Guru BK Kian Berperan Penting]
Masalah lainnya, hal ini pun tak diikuti dengan pertimbangan matang, ketika Dirjen Dikmen mengatakan bahwa pola peminatan memungkinkan guru alih tugas mengajar mapel lain.
Bahkan, dirinya mengiyakan ketika ditanyakan kemungkinan bahwa pada akhirnya guru yang alih tugas mapel lain akan menjalani semacam sertifikasi ulang, mengingat mapel yang dipegangnya berbeda dengan latar belakang pendidikan atau sertifikat yang dimiliki sebelumnya.
Bagi guru, jelaslah tidak segampang itu bisa alih tugas dengan “sertifikasi ulang”.  Lantas, di manakah nilai profesionalisme itu berada, jika begitu mudahnya guru pindah-pindah mata pelajaran?
Sesuatu yang sering didengungkan oleh pihak kemdikbud selama program sertifikasi dijalankan, bahwa tambahan penghasilan guru melalui TPG adalah wujud dari imbalan atas profesionalisme guru yang ditunjukkan dengan sertifikat profesional guru yang dimilikinya.
Anggap Enteng
Hal semacam inilah yang dianggap sebagai sikap yang cukup menganggap enteng banyak masalah, termasuk menganggap penghapusan (peleburan) mapel TIK atau Bahasa Daerah sebagai masalah kecil saja. Karena, dianggap begitu mudah untuk mengatur guru bersangkutan berpindah mengampu mapel yang lainnya.
Padahal, kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Amat mungkin, banyak hal yang tak terpikirkan oleh Kemdikbud, misalnya soal profesionalisme, soal harga diri, soal kepastian tugas dan soal masa depan bagi seorang guru yang begitu saja dianggap seenaknya dipindah-pindah-tugaskan sesuai dengan rancangan kurikulum yang dinilai banyak pihak sebenarnya kurang dipertimbangkan secara matang.
Termasuk dalam hal ini, adalah para mahasiswa yang terkait dengan mapel yang dihapus. Ini menyangkut masalah kepastian dan masa depan mereka sebagai calon guru yang telah bersusah payah dan menghabiskan energi dan biaya untuk memperoleh pendidikan dan ijazah sebagai syarat menjadi guru.
Ketidakmampuan atau kekurangpedulian elit Kemdikbud dalam menanggapi masukan, kritik atau bahkan aksi penolakan inilah yang menyebabkan mereka kurang memahami secara tepat mengapa banyak pihak yang terus bersikap menolak, meski tahap uji publik telah berakhir pada 23 Desember tahun lalu.
Para pejabat Kemdikbud agaknya salah memahami sehingga mengapa masyarakat, terutama guru, mahasiswa, pegiat seni dan budaya lokal, sampai merelakan diri ikut berdemo di depan gedung DPR RI. [Baca: Demo Bahasa Daerah Dihapus, DPR Segera Panggil Mendikbud!]
Kemdikbud Mulai Realistis
Hingga, ketika DPR mulai memainkan salah satu kewenangan konstitusionalnya terkait dengan hak budgeting, dan kemudian terasakan oleh Kemdikbud sebagai telah menghambat rencananya dalam merealisasikan persiapan jelang penerapan kurikulum baru, maka kini Kemdikbud mulai bersikap realistis.
Bahwa bagaimanapun ngototnya mereka berencana, namun ketika anggaran dana yang tersedia itu “dibintangi” oleh DPR, maka akibatnya akan menghambat juga atas semua rencana mereka. [Baca: Panja DPR Tahan Anggaran Kurikulum Rp 684 M] 
Khususnya, terkait rencana pencetakan buku dan pelatihan guru yang mencapai lebih dari setengah triliunan rupiah (Rp 684 M) untuk bulan Januari-Maret ini. Maka, mulailah Kemdikbud bersikap melunak, untuk mau “berunding” dengan Panja Kurikulum Komisi X.
Sayangnya, pertemuan kemdikbud, yang diwakili oleh Wamendikbud, Musliar kasim, pada tanggal 10 dan 15 januari lalu justru berakhir dengan kian memuncaknya kekecewaan anggota DPR. Raker sempat ditunda dan diundur. Mengapa?
Karena, harapan agar Kemdikbud memberikan dokumen resmi draft Kurikulum 2013 kepada DPR untuk dilakukan pembahasan atau pengkajian ternyata belum juga terkabulkan. Justru, Wamendikbud lebih banyak memaparkan keperluan anggaran untuk implementasi kurikulum baru yang mencapai Rp 3 triliun per tahun selama tiga tahun ke depan. [Baca: Impelementasi Kurikulum 2013, Kemdikbud Butuhkan Dana Rp 3 T per Tahun]
Padahal, jauh-jauh hari sebelumnya, pihak Kemdikbud seringkali menjanjikan akan memberikan dokumen resmi Kurikulum 2013 itu. Bahkan, ketika pihak DPR telah memberikan surat permohonan resmi mengenai hal tersebut kepada Mendikbud, namun hingga Rapat kerja terakhir kemarin, toh Kemdikbud belum juga mampu memberikan dokumen resmi yang diminta itu.
Selama ini, pihak DPR (apalagi publik) cuma tahu mengenai draft kurikulum dalam bentuk powerpoint materi presentasi Kurikulum 2013. Sehingga, amatlah wajar jika DPR dan masyarakat ikut kecewa atas sikap kemdikbud tersebut. 
Bahkan, masih cukup wajar juga, bila ada anggota DPR yang menganggap kemdikbud lebih punya perhatian pada bisnis pencetakan buku yang bernilai triliunan rupiah itu ketimbang mengurusi substansi materi kurikulum baru. [Baca: DPR Nilai Kemdikbud Lebih Sibuk Urus Bisnis Cetak Buku]
Kasus RSBI
Ada baiknya, pihak kemdikbud dapat berkaca dan mau belajar dari kasus RSBI yang akhirnya dibubarkan oleh keputusan MK pada 8 Januari lalu. [Baca: MK: RSBI Bubar!] Bukankah, jauh-jauh hari sebelumnya, Mendikbud terlihat begitu ngotot untuk mempertahankan RSBI/SBI dengan berbagai dalih atau alasan yang dikemukakannya?
Toh, akhirnya semua itu, secara formal dan konstitusional, semua argumentasinya terbantahkan oleh lembaga tinggi negara yang keputusannya dinilai lebih berpihak pada rasa keadilan masyarakat banyak di Indonesia.
Pertanyaannya, dengan semua latar belakang dan sejumlah indikasi di atas, apakah rencana penerapan Kurikulum 2013 akan berlangsung molor?  Entahlah, kita lihat dan tunggu saja. Pastinya, kini pihak kemdikbud kian intensif melobi DPR agar menyetujui anggaran dana yang dibutuhkan. Salam persahabatan.***[Srie]


2 komentar:

  1. kenapa harus ada kurikulum baru kami semua memang kurang menyetujui bahwa adanya kurikulum baru bagi mana jika seluruh siswa se dunia tidak menyutujui apakah akan di hapus kan kuri kulum dan dengan yg lama by juju syarip eka juhana

    BalasHapus
  2. Entahlah, bingung, menteri baru kurikulum baru, mungkin layak dicoba juga, pusing

    BalasHapus