Sabtu, 12 Januari 2013

Mutasi Massal Guru di Surabaya Berbuntut Kisruh, Bocah SD Ikut Demo


Srie, - Ini pelajaran penting bagi daerah-daerah lainnya, bahwa pengelolaan guru bisa berbuah kisruh. Di Surabaya, Jawa Timur, gara-gara Dinas Pendidikan (Disdik) setempat melakukan mutasi para guru secara missal, kini berbuntut kisruh berkepanjangan.
Sudah lebih dari sepekan lalu, sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Disdik Kota Surabaya, Ikhsan, kontroversi mengenai rencana pemindahan tugas guru secara besar-besaran ini masih belum memperoleh penyelesaian.
Kebijakan perpindahan guru (mutasi atau rotasi) yang berlangsung pekan lalu telah menimbulkan polemik dan aksi penolakan di beberapa sekolah, baik dari guru maupun murid di sekolah bersangkutan.
Beberapa guru menolak dipindah ke sekolah lain karena berbagai alasan, antara lain ada guru yang beberapa tahun lagi memasuki masa pensiun, juga ada guru yang jarak rumahnya jauh dengan lokasi sekolah baru.
Siswa Ikut Demo
Tidak hanya guru, para siswa SMA, SMP, atau bahkan anak SD pun ikut melakukan aksi penolakan atas pemindahan guru-gurunya dengan menggelar demo unjuk rasa, baik dilakukan di halaman sekolah sendiri, maupun berunjukrasa langsung ke ke DPRD Kota Surabaya.
Ratusan anak SD Kaliasin I, Kecamatan Genteng, Surabaya, misalnya, rela meninggalkan kelas belajarnya untuk ikut berunjukrasa ke DPRD yang ditemani oleh para orang tua murid yang juga turut mendukungnya.
“Kembalikan guru kami! Kembalikan guru kami!,” teriak para murid SD sambil membentangkan sejumlah poster dan spanduk, sebagaimana dikutip dari sini.
Sementara itu, aksi penolakan dan unjuk rasa tersebut telah ditanggapi oleh para wakil rakyat setempat. Pada Jum’at (11/1) kemarin, Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Surabaya, melalui pimpinannya, merekomendasikan kepada Walikota  Surabaya agar SK pemindahtugasan guru secara missal itu dinyatakan batal.
DPRD: SK Batal
Anggota Komisi D, Masduki Toha mengatakan, seluruh bentuk mutasi yang dimulai sejak 7 Januari pekan lalu, wajib dibatalkan. Dikatakannya, SK mutasi yang melibatkan 1.138 guru SD, SMP, SMA dan SMK negeri di kota pahlawan itu dianggap menyalahi prosedur.
“Lha, ini yang tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan. Sesuai Perda Kota Surabaya No. 16 Tahun  2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan bahwa mutasi dilakukan oleh Walikota atas usulan Dinas Pendidikan. Jadi, yang tanda tangan harus Walikota,” kata Masduki, Jum’at (11/1) siang, sebagaimana diberitakan di sini.
Penegasan serupa diucapkan oleh Ketua Komisi D, Baktiono yang mengatakan bahwa Kadisdik dianggap tidak mengerti isi Perda, sehingga terkesan ngotot tidak mau mengakui kesalahannya.
“Kami anggap (Kadisdik Kota Surabaya) tidak mengerti isi Perda. Jangan karena SK-nya sudah dikeluarkan, seolah-olah dia benar dan ngotot tidak mengakui kesalahannya,” kata Baktiono.
Politisi asal PDIP ini menambahkan, bahwa SK mutasi guru tersebut telah membuat gejolak dan meresahkan dunia pendidikan di kota Surabaya. Menurutnya, saat ini aksi demo tidak hanya dilakukan oleh para siswa SMA saja, namun telah ikut menyeret siswa SMP, atau bahkan anak-anak SD ikut berunjuk rasa.
“Hari ini kita sudah mengirimkan surat ke pimpinan dewan, untuk diteruskan ke Walikota untuk membatalkan mutasi, karena sudah mengacaukan masyarakat dan merugikan guru,” jelasnya.
Kepala Sekolah Khawatir
Sementara itu, di lain pihak, rekomendasi pembatalan SK mutasi dari Komisi D ini telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi para kepala sekolah yang telah ditunjuk menerima guru baru. Kepala SMPN 15, Wiwik Widoningsih, termasuk yang sulit menerima kondisi sekolahnya bila pembatalan mutasi itu benar-benar direalisasikan.
“Saya kelebihan guru Matematika. Saya kurang guru kesenian. Kalau kembali, mereka pasti kekuarangan jam (mengajar),” kata Wiwik, di kantornya, Jum’at (11/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Hal senada disampaikan oleh Kepala SMPN 37, Abdul Rahman yang berpendapat tidak perlu ada pembatalan SK mutasi. Dikatakannya, banyak guru yang dimutasi karena memang sesuai dengan kebutuhan sekolah yang mengalami kekurangan guru mapel tertentu.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar SK mutasi tetap dilanjutkan, sedangkan untuk sejumlah guru yang keberatan dimutasi bisa diselesaikan dengan cara yang baik.
“Bukankah ada konsideran, jika terjadi sesuatu hal dalam SK mutasi bisa ditinjau kembali,” kata Rahman.
Kadisdik Bersikukuh
Lantas, bagaimana sikap Kepala Disdik Kota Surabaya, Ikhsan, saat mengetahui perkembangan terakhir  terkait reaksi atas SK mutasi yang telah diterbitkkannya? Ternyata, ia masih bersikukuh bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
“Tetapi, setelah kami kaji ulang, kami melihatnya sudah sesuai (prosedur),” kata Ikhsan, saat ditemui di kantor humas pemkot Surabaya, Jum’at (11/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Dijelaskannya, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan mutasi yang telah disosialisasikan sejak April tahun lalu itu bukan tanpa alasan. Selain untuk pemerataan guru dan standarisasi, kata Ikhsan, juga dimaksudkan untuk menyamakan mutu pendidikan antar sekolah negeri di kota Surabaya.
“Himbauan saya, guru (yang dimutasi) konsultasi dulu dengan kepala sekolah yang baru. Saya khawatirnya, belum nyoba tapi sudah menolak,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa pemindahan tugas ribuan guru PNS ke sekolah lain merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pendidikan yang sudah tertuang dalam kertas kerja Disdik Surabaya.
Menurut Ikhsan, dalam rencana kerja dinas yang dipimpinnya terbagi dalam delapan tahapan, yang dimulai dari tahapan awal berupa perubahan paradigma guru, pembekalan strategi mengajar, dan pendampingan guru dalam membuat silabus.
Ditegaskannya, bahwa rotasi para guru tersebut merupakan rangkaian yang sudah direncanakan secara matang. Pertimbangannya adalah adanya kebutuhan sekolah akan guru mata pelajaran (mapel) tertentu, penyegaran guru dan pemerataan di tiap sekolah.
Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan seluruh sekolah di Surabaya memiliki kualitas yang sama.  Dengan kata lain, nantinya diharapkan tidak ada lagi ketimpangan mutu antar sekolah negeri di ibukota provinsi Jatim itu.
Penjelasan mantan Kepala Bapemas dan KB ini, sekaligus pula hendak membantah tudingan sejumlah pihak yang dialamatkan kepada dirinya, bahwa kebijakan mutasi atau rotasi ribuan guru itu dilakukan berdasarkan pertimbangan suka atau tidak suka.
Menurutnya, kebijakan rotasi guru mengacu pada database yang dimiliki oleh kantornya. Berdasarkan database tersebut, dirinya bisa melihat secara jelas sekolah mana saja yang memiliki kelebihan atau kekurangan guru mapel tertentu, termasuk memuat profil lengkap masing-masing guru.
"Data itu dasar kami untuk melakukan rotasi bukan pertimbangan lain," kata Ikhsan, Jum’at (11/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Kahumas Bela
Pembelaan atas kebijakan yang telah diambil oleh Ikhsan dilakukan oleh Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Maria Ekawati Rahayu. Ia mengatakan, tidak ada pelanggaran prosedur dalam keputusan terkait rotasi para guru itu. Maria menyebutkan, bahwa kebijakan Kadisdik itu telah sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Dijelaskannya, jika mengacu pada pasal 78 ayat 1, disebutkan bahwa pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemda dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
"Kadis punya kewenangan dalam hal ini," tegasnya.
Walikota Bungkam
Hingga saat ini, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini masih belum memberikan kejelasan sikapnya terkait kisruh mutasi guru ini. Saat dicecar pertanyaan oleh sejumlah wartawan usai mengikuti sidang paripurna DPRD pada Jum’at (11/1) kemarin, ia memilih bungkam dan langsung meninggalkan para jurnalis yang telah cukup lama menungguinya.
Menyikapi aksi bungkam Walikota tersebut,  Ketua Komisi D, Baktiono, menegaskan bahwa jika surat dari pimpinan dewan yang sudah dikirimkannya tidak mendapatkan tanggapan Risma, maka dewan akan menggunakan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.
“Kalau peringatatan Komisi tak diindahkan, pimpinan tak diindahkan, maka sikap fraksi akan menentukan,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari sini.  *** [Srie]


1 komentar:

  1. Assalamualaikum.wr.wb... Bgi anda ingin dibantu jdi PNS Hub.bpk DR.H.EDY WAHYONO SUWARNO PUTRO.SH.M.S.I. diBKN PUSAT 0813-2612-2555.krn bliau prnh bantu sy waktu sy masih honor skrg sy sdah PNS.

    BalasHapus