Sabtu, 05 Januari 2013

Organisasi Profesi Guru Non-PGRI Tolak Draft Revisi PP No. 74 Tahun 2008, Ini Alasannya!


Srie, - Sejumlah organisasi profesi guru menolak keras draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang kini sedang memasuki tahap akhir penyempurnaan di internal Kemendikbud.
Sejak dilakukan uji publik pada Desember tahun lalu, draft revisi ini telah menimbulkan reaksi negatif dari pimpinan organisasi profesi guru, di luar PGRI.
Mereka adalah para guru yang tergabung dalam organisasi seperti Federasi Serikat Guru Independen (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Sekjen FSGI, Retno Listyarti, misalnya, melihat draft revisi PP No. 74/2008 itu sebagai bagian dari konspirasi pihak-pihak tertentu untuk membungkam organisasi guru yang selama ini bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya Kemendikbud.
“Kami melihat revisi PP tersebut merupakan konspirasi untuk membungkam organisasi guru yang selama ini dianggap kritis kepada pemerintah,” kata Retno, Kamis (3/1), di Jakarta, sebagaimana dikutip dari sini.
Dikatakan Retno, revisi PP itu secara jelas hendak memberangus beberapa organisasi profesi guru yang lahir sejak era reformasi. Berikutnya, guru-guru dikembalikan lagi untuk hanya bisa bergabung pada organisasi tunggal yang menguntungkan pihak tertentu saja.
Ia berpendapat, kehendak pemerintah untuk mengarahkan pada organisasi tunggal profesi guru bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi. Organisasi tunggal juga dianggap berlawanan dengan amanah UUD 1945 pasal 28 yang menjamin hak untuk berkumpul dan berserikat..
Semangat yang terkandung pada revisi juga dinilai bertentangan dengan UU No.39/1999 tentang HAM yang menjamin kebebasan berserikat dan mendirikan organisasi profesi guru, serta berlawanan dengan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74/2008 tentang Guru yang hendak direvisi.
"UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang punya semangat reformasi dan demokrasi akan dicederai oleh rencana perubahan PP No.74/2008 tentang Guru," ujar Retno, Jum’at (4/1) sebagaimana diberitakan di sini.
Suara senada diungkapkan pula oleh pimpinan FGII dan IGI. Sekjen FGII, Iwan Hermawan, menyoroti kode etik guru Indonesia (KEGI) yang dinilainya hanya disusun oleh pihak organisasi guru yang selama ini dekat dengan pemerintah.
Meski organisasi guru lain tidak dilibatkan, namun KEGI nantinya akan diberlakukan pula bagi seluruh guru di Indonesia. Dalam bagian akhir kode etik ini, kata Iwan, terdapat keharusan bagi guru mematuhi dan mentaati kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
“Hal itu berarti menutup kemungkinan bagi guru untuk bersikap kritis kepada pemerintah,” kata Iwan.
Sementara itu, Ketua Bidang Peningkatan Mutu Sekolah dan Guru IGI, Akhmad Sururi Aziz mengkritisi draft revisi PP ini yang mengatur organisasi guru dengan persyaratan keanggotaan seperti halnya organisasi peserta pemilu atau partai politik.
Dikatakannya, organisasi profesi guru berbeda dengan organisasi yang berbasis massa yang lebih mengutamakan jumlah anggota.
“Organisasi guru itu adalah organisasi profesi yang lebih mengutamakan fungsi, berbeda dengan organisasi massa yang lebih mengutamakan keanggotaan. Berapa pun jumlah anggota, selama kami menjalankan fungsi sebagai organisasi profesi guru, seharusnya tetap diakui,” ujar Aziz, sebagaimana diberitakan di sini.
Dalam dokumen draft revisi PP No. 74/2008 yang dikeluarkan oleh Balitbang Kemendikbud, memang menambahkan aturan mengenai persyaratan pendirian organisasi profesi guru pada point 10 usulan revisi. Pada point ini, pasal 44 ditambahkan 1 (satu ayat), yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
(1)   Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.     Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten/kota minimal 25% dari jumlah guru di wilayah yang bersangkutan;
b.     Kepengurusannya berada di Pusat dan disemua provinsi serta minimal 75% di kabupaten/kota.;
c.     Memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalan;
d.     Memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai ditingkat kabupaten/kota. [Baca: Download, Draft Revisi PP No. 74 Tahun 2008tentang Guru]
Berkaitan dengan hal ini, Sekjen FSGI, Retno Listyarti menyatakan, seharusnya aturan persyaratan organisasi profesi guru mengacu pada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan mengikuti aturan pendirian partai politik.
“Aturan untuk organisasi guru semestinya merujuk pada UU. No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya syarat mendirikan serikat kerja,” tutur Retno.
Sikap kemendikbud yang dianggapnya mengabaikan aspirasi guru yang tergabung dalam organisasi profesi guru di luar PGRI ini, membuat mereka hendak melaporkan hal tersebut secara langgsung kepada Presiden SBY, melalui Wantimpres.
“Setelah ke Wantimpres, kami akan mengadu ke Komnas HAM juga. Kami akan berjuang agar revisi ini tidak terjadi,” tegas guru PKn di SMAN 13 Jakarta ini. *** [Srie]

6 komentar:

  1. wah..seru nih..kira2 gmn nasib orgnisasi2 guru lainnya..

    BalasHapus
  2. organisasi guru di indonesia yang legal "diakui" oleh kami sebagai guru hanya pgri, adapun yang lainnya hanya numpang popularitas cari nama, kalo dilihat dari draft rencana perubahan PP no 74 tahun 2008, isinya sangat menguntungkan guru, dan kami guru di daerah sudah tidak sabar untuk menunggu agar perubahan PP tersebut diberlakukan. ketua FSGI itu cuma bisa mbacot, sok kritis, sok vokal,hanya mementingkan diri dan kelompoknya, coba sejak berdiri apa kontribusi FSGI terhadap guru? gak ada, yang ada cuma nama dia semakin populer, dianggap kritis terhadap pemerintah.

    BalasHapus
  3. sy sbg guru sangat tdk mengerti apa sih maunya organisasi yng mengatas namakan diri pejuang guru,apa yg telah kalian lakukan untuk guru selain ngomong doang supaya dikenal sbg pejuang pshl kt sdh tau hanya mencari popularitas untuk kep.pribadi dgn membawa nama guru,sy sgt salut dengan niat baik mendikbud yng berusaha agar pp 74 direvisi demi kepentingan guru,maju trus pak menteri kami semua guru mendukung bapak apalg revisi tsb sangat2 membantu guru dalam pemenuhan jam mengajar 24 jam.hanya PGRI org guru yg sah,yg lain cm numpang mengambil keuntungan toh perjuangannya utk guru nol.mohon semua pihak mendukung pemberlakuan revisi pp tsb.agar guru bisa mengajar dgn tenang.trma kasih km sampaikan kepada pemerintah yg tlh bernaiat baik membantu guru dgn merevisi pp 74 thn 2008.km guru menunggu realisasinya pak.trm kasih wassalam, suara guru.

    BalasHapus
  4. hai organisasi nyg tidak tau malu pejuang kesiangan jgn kalian bawa2 nama guru utuk kpntgan kalian,cb kalian merenung apa yg sudah kalian perjuangkan untuk guru selama,mmg benar psl 28 uud1945 menjamin kebebasan berserikat,tp bukan organisasi seperti yg kalian dirikan yg au ngomong kerja bawa2 guru lagi padahal ujung-ujungnya mencari populariatas,seharusnya kalian dukung revisi pp 74 tahun 2008 jika mau dikatakan pejuang untuk guru krn revisi tsb sangat membantu guru apalagi saat guru mengembara kemana-mana mencari tambahan jam mengajar untuk memenuhi 24 jam tatapmuka perminggu,kasian guru jika tidak bisa menerima haknya padahal bukan kesalahannya tapi kebijakan yng menghalangi guru untuk menerima haknya.tidak ada guru yg tdk mau mengajar 24 jam tapi kemana harus dicari sementara di sekolah lainpun gurunya sibuk mencari tambahan lalu kemana kami harus mencari tambahan,aturan ini justru bisa menghalangi guru untuk menikmati haknya yg diajmin dlm uud 1945.coba kalian renungkan jika kalian berada pada posisi kami sebagai guru yg jumlah jam mengajarnya tdk cukup 24 jam,revisi tsb disambut dengan sangat senang oleh seluruh guru.km mohon agar revisi tersebut segera disahkan.salam buat mendikbud pejuang nasib guru,hidup PGRI,yang lain bubar.

    BalasHapus
  5. saya sebagai guru juga setuju draft PP No.74 Th.2008 cepat disahkan...khususnya pasal 54 A yang berbunyi sbb : "Beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain seperti wali kelas, pembina kegiatan ekstra kurikuler, penilai kinerja guru, guru pembimbing, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, melaksanakan pembelajaran pada pendidikan non-formal, pembelajaran secara tim, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi guru dihargai paling sedikit 6 (enam) jam paling banyak 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu."...sangat diharapkan PP tsb segera disahkan....

    BalasHapus
  6. PGRI sudah terbukti memperjuangkan nasib guru.

    BalasHapus