Jumat, 04 Januari 2013

Tunjangan Guru Telat, Sering Diembat Birokrat?


Srie, - Dugaan adanya unsur kesengajaan memainkan alokasi anggaran tunjangan profesi guru (TPG) yang dilakukan oleh para birokrat di lingkungan pendidikan kembali muncul. 
Kali ini, dugaan tersebut dinyatakan oleh lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Dalam rilis terbarunya, Jum’at (28/12), FITRA mengendus adanya kecurangan pada alokasi anggaran TPG sebesar Rp 30,5 triliun yang dilakukan oleh para birokrat pendidikan. 
Disebutkannya, dugaan adanya praktek curang ini dapat dilihat dari alokasi anggaran TPG yang masuk ke rekening daerah, namun tidak langsung diteruskan kepada guru sebagai pihak yang berhak menerimanya.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran TPG seringkali diendapkan dulu dalam rekening para birokrat agar memperoleh bunga dari uang tersebut.
“Tapi, hasil dari bunga bank tersebut bukan untuk guru, malahan hasil bunga bank ini tidak jelas pertanggungjawabannya. Kemungkinan diembat oleh para birokrat sendiri,” jelas Uchok dalam rilisnya, sebagaimana diberitakan di sini.
Berdasarkan hasil laporan Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA, Uchok menambahkan, bahwa TPG tidak dibagikan tiap bulan oleh para birokrat. Akan tetapi, dibagikan dengan bermacam metode sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para birokrat itu sendiri.
“Pencairan anggaran ada yang tiga bulan sekali, empat bulan sekali, dan ada juga yang enam bulan sekali sesuai dengan selera para birokrat pendidikan,” tambahnya.
Selain waktu pencairan yang dilakukan seenaknya, menurut Uchok, TPG pun terkadang tidak dibayarkan penuh sesuai dengan hak yang harus diterima guru. Dengan berbagai alasan dan cara dilakukan untuk memotong anggaran tunjangan guru tersebut.
Dikatakannya, ada tunjangan yang dipotong satu bulan, dan ada juga yang dipotong hingga dua bulan. Apabila ada guru yang mempertanyakan, birokrat tersebut akan dengan mudah menjawabnya dengan alasan untuk kepentingan biaya operasional pengurusan.
“Kalau ada guru yang menuntut, kenapa duit profesi guru mereka potong, biasanya dijawab untuk anggaran operasional politik di Jakarta,” jelas Uchok.
Untuk itu, ia mendesak DPR agar tidak percaya begitu saja dengan laporan yang diberikan oleh Kemendikbud. DPR juga diminta untuk terjun secara langsung dalam mengawasi aliran dana TPG di daerah-daerah. Tujuannya, agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, Inspektorat pendidikan seharusnya membuat kotak pengaduan agar memperoleh informasi langsung dari para guru.
“Di mana saat ini, banyak guru, tidak berani mengadu kepada siapa pun, karena merasa takut kenaikan pangkatnya dibatalkan nanti,” ujarnya.
Selain masalah TPG, Uchok pun menyoroti masalah Dana Abadi Pendidikan yang tiap tahun dikumpulkan oleh Kemendikbud. Menurutnya, secara keseluruhan permainan anggaran pendidikan dilakukan oleh para birokrat di tingkat pusat dan di daerah-daerah. [Baca: Siapa Pemakan Bunga dari 15,6 T DAP?]
“Bunga dari dana Abadi Pendidikan dikuasai oleh para birokrat orang-orang pusat dan anggaran untuk (tunjangan) profesi guru dikuasai birokrat orang-orang daerah,” tudingnya.
Oleh karena itu, ia pun meminta DPR untuk segera mendesak BPK melakukan audit atas anggaran dana pendidikan tersebut. Kepada KPK, Uchok pun berharap agar lembaga anti korupsi ini dapat segera menyelidiki dugaan terjadinya praktek korupsi anggaran pendidikan itu. *** [Srie]

Catatan: Baca juga artikel terkait mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG), antara lain:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar