Minggu, 20 Januari 2013

Tunjangan Sertifikasi Guru Telat, Pusat-Daerah Saling Lempar Tanggung Jawab?


Srie, Keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) kembali menjadi ajang saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan daerah.
PGRI sempat menuding bahwa pembayaran TPG yang sering terlambat dan tidak tepat jumlahnya disebabkan oleh kekurangan anggaran di pusat.
Sebaliknya, Direktur Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan (PPTK) Ditjen Dikdas, Kemdikbud, Sumarna Surapranata membantah tudingan PGRI tersebut. Dikatakannya, tidak benar pemerintah pusat kekurangan anggaran.
“Jadi, tidak benar bila ada kekurangan seperti yang disebutkan PGRI. Terkecuali, bila ada perubahan dalam jumlah kelulusan guru bersertifikasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPMP) Kemdikbud,” kata Sumarna, di Jakarta, Senin (14/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Ia menjelaskan perhitungan TPG bagi PNS di daerah didasarkan atas gaji pokok. Dalam hal ini pemerintah pusat telah menetapkan besarnya TPG tahun 2013 berdasarkan alokasi anggaran yang disetujui DPR pada akhir tahun 2012.
Artinya, alokasi anggaran TPG tahun 2013 sudah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Meski begitu, Sumarna mengakui ada sejumlah kendala dalam pembayaran TPG. [Baca: TPG Telat Dibayar, Ini Alasan Kemdikbud!] Ia mencontohkan, misalnya pembayaran TPG untuk bulan Januari, Februari dan Maret yang biasa dilakukan pada bulan April.
Saat April hendak dibayarkan ke pemerintah daerah, namun ternyata ada data guru yang belum memenuhi syarat jumlah jam mengajar minimal 24 jam per minggu, maka pembayaran untuk guru tersebu akan ditunda.
Masalah keterlambatan juga diakibatkan oleh penyesuaian kenaikan gaji pokok dan kenaikan jabatan, dimana TPG mengacu pada besaran satu kali gaji pokok. Jika terjadi hal tersebut, maka pihaknya akan menyesuaikan terlebih dahulu dengan Kemenkeu sehingga membutuhkan waktu yang menjadi penyebeb keterlambatan pemayaran.
 Ia menambahkan, dana dekonsentrasi untuk TPG tahun 2012 telah terserap sekitar 95,45 % bagi 1,1 juta guru di lingkungan pendidikan dasar.
“Jadi, ada sekitar 4,55 persen tidak terserap. Artinya, ada sisa anggaran sekitar Rp 180 miliar dari Rp 4,71 triliun yang dikembalikan ke kas negara. Yang tidak terserap ini bermacam-macam, karena pensiun, meninggal, atau guru yang menjadi pejabat struktural alias tidak lagi menjadi guru,” ungkapnya.
Cek Lapangan Beda
Lalu, bagaimana tanggapan balik dari PGRI mengenai penjelasan Kemdikbud ini? Menurut Ketua Umum PGRI, Sulistiyo, kenyataan di lapangan cukup berbeda. Pihaknya telah mengecek secara langsung ke pihak Pemkab Jepara dan Pemkab Rembang, Jawa Tengah.
“Silakan dicek, di kedua daerah itu para guru di tahun 2012 baru di bayar 10 bulan. Di pemda masih ada sisa uang. Tetapi, uang itu kalau dibagi untuk tunjangan sertifikasi guru satu bulan agar menjadi 11 bulan, tidak mencukupi,” kata Sulistiyo, sebagaimana saat dikonfirmasi di sini.
Sulistiyo merasa heran atas penjelasan Kemdikbud yang menyatakan pemerintah pusat telah mengirim dana TPG dalam  jumlah yang cukup . Namun, lanjutnya, pada kenyataannya saat dirinya mendatangi kedua pemkab di Jateng itu, jumlah uangnya tidaklah mencukupi.
“Kami pernah mengingatkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah jangan saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan,” tegasnya.
10 Triliun Masih di Kas Daerah
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemdikbud, Hayono Umar mengatakan bahwa berdasarkan data Kemenkeu per Juli 2012 terdapat dana tunjangan sertifikasi sebesar Rp 10 triliun yang masih berada di kas daerah yang belum tersalurkan kepada para guru yang berhak menerimanya.
Ia menjelaskan, dana tersebut merupakan sisa dari total dana Rp 40 triliun yang dianggarkan untuk tunjangan sertifikasi guru di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2011-2012 selama dua semester.
“Di beberapa provinsi di Jawa, besaran dana yang belum disalurkan lebih dari Rp 1 triliun, sedangkan di provinsi lainnya berjumlah ratusan milyar,” ujar Haryono, Minggu (13/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Haryono menambahkan, bahwa dana itu merupakan anggaran dana dari kemenkeu yang ditransfer langsung ke kas APBD tiap daerah. Karena dana tersebut masuk ke APBD, maka menurut penilaiannya, penyalurannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan pengawasan dari Inspektorat daerah.
Sementara pemerintah pusat, lanjutnya, hanya melakukan audit untuk mencari tahu penyebab dana tersebut belum tersalurkan. Namun demikian, pihaknya tidak dapat melakukan secara mendalam, karena hal itu sudah merupakan kewenangan daerah.
“Kami juga mengumpulkan data. Kami prihatin, karena yang dikorbankan adalah guru yang tidak dapat tunjangan tepat waktu dan tepat jumlah,” kilahnya. [Baca: Pembayaran TPG Masih Kacau, Guru Tidak Terima Utuh]
Berkenaan dengan hal tersebut, pihaknya terus mencari solusi agar kejadian keterlambatan pembayaran TPG tidak terus terulang lagi. Antara lain, dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kemdagri, Kemkeu, BPKP dan KPK.
Ditambahkannya, salah satu solusi permasalahan tersebut, maka mulai tahun 2013 Kemdikbud akan melakukan transfer langsung TPG ke rekening guru. Artinya, penyaluran dana tunjangan sertifikasi guru, mulai tahun ini tidak lagi melalui kas daerah. [Baca: Tahun 2013,Pembayaran TPG Tidak melalui Pemda Lagi].
Pada akhir tahun lalu, lembaga FITRA mensinyalir keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru merupakan bagian dari permainan pejabat Dikbud di daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi. [Baca: Tunjangan Guru Telat, Sering Diembat Birokrat?] *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar