Sabtu, 02 Februari 2013

3 Organisasi Guru Mengadu, Komnas HAM Akan Panggil Mendikbud


Srie, - Pengaduan yang dilakukan oleh perwakilan tiga organisasi guru kepada Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal ditindaklanjuti dengan memanggil Mendikbud, Mohammad Nuh.
Pasalnya, berdasarkan pengaduan yang dilakukan oleh pimpinan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI), pihak Komnas HAM menilai adanya potensi pelanggaran HAM.
Perihal yang diadukan pimpinan organisasi guru non PGRI ini terkait dengan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang saat ini tengah memasuki tahap finalisasi di Kemdikbud.
“Beberapa pasal dan ayat pada draft tersebut sudah ada indikasi pemberangusan hak-hak untuk guru berserikat. Itu bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi sebagaimana deklarasi universal dan konstitusi,” kata anggota Komnas HAM, Natalius Panggai, di Jakarta, Jum’at (1/2) kemarin, saat menerima pengaduan dari pimpinan 3 organisasi guru sebagaimana diberitakan disini.
Panggai menjelaskan, pada pasal 44 ayat (3) draft revisi PP tersebut tercantum kalimat bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi serta kabupaten/kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.
Organisasi guru juga disyaratkan harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan semua provinsi, dan minimal 75 persen di tingkat kabupaten/kota. Persyaratan lain, juga mencakup adanya kode etik dan dewan kehormatan guru di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
“Seharusnya, aturan tentang berserikat tidak bisa menggunakan syarat persentase. Sebab, berserikat dan berekspresi adalah hak individual, bukan komunal. Persyaratan persentase itu hanya untuk hak komunal,” ujar Panggai.
Selanjutnya, ia mencontohkan aturan yang membri kebebasan bagi pekerja dan buruh untuk berserikat. Dikatakannya, dalam UU Ketenagakerjaan, buruh dan pekerja sudah bisa berserikat meskipun hanya sejumlah 10 orang saja.
“Kalau menggunakan persentase 25 persen, berarti nanati hanya akan ada (maksimal) empat organisasi. Persentase 75 persen, bahkan hanya akan ada satu organisasi. Kalau syaratnya hanya 10 orang, organisasi yang dibentuk jadi tidak terbatas, bergantung jumlah total guru yang ada,” ungkapnya.
Makanya, lanjut Panggai, Komnas HAM akan memanggil Mendikbud, Mohammad Nuh, untuk dimintai klarifikasi terkait draft revisi PP tersebut.
“Aturan yang mengatur tentang berserikat memang penting, tapi jangan sampai membatasi kebebasan untuk berserikat. Sebab, berserikat dan berekspresi adalah hak individual, bukan komunal, dan diatur dalam deklarasi universal,” tegas Panggai.
Sementara itu, kepada para wartawan, Sekjen FSGI, Retno Listyarti, mengulangi kembali pernyataan sebelumnya bahwa aturan tentang organisasi guru yang dirancang oleh Kemdikbud diduga mengadopsi persyaratan partai politik dalam UU Pemilu.
“Kami menduga aturan itu mengadopsi syarat partai politik yang ada di Undang-Undang Pemilu. Padahal, organisasi guru adalah organisasi profesi, bukan organisasi politik,” ujar Retno, usai mengadu ke Komnas HAM, Jum’at (1/2) sebagaimana diberitakan di sini.
Hal senada disampaikan oleh aktivis Lembaga bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ahmad Biky, yang turut mendampingi pimpinan tiga organisasi guru saat mengadu ke Komnas HAM. Ia menduga, aturan yang dirancang pada revisi PP Nomor 74/2008  itu dimaksudkan untuk memberangus  dan membungkam organisasi guru yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan.
“Sejak reformasi, organisasi guru selain PGRI mulai bermunculan. Beberapa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Saya menduga aturan ini untuk memberangus mereka,” kata Biky.
Untuk diketahui, sejak awal draft revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 ini diketahui oleh publik, terutama saat dilakukan uji publik pada Desember tahun lalu, telah menuai kritikan yang tajam dari pimpinan organisasi guru non PGRI. [Baca:Organisasi Guru Non PGRI Tolak Draft Revisi PP No. 74/2008]. *** [Srie].

Catatan: 
1. Hari Rabu (6/2) ini, Mendikbud tidak datang penuhi panggilan Komnas HAM, selanjtnya akan dikirim surat panggilan kedua klik di sini
2. Tanggapan Mendikbud terkait masalah organisasi profesi guru, [Baca: Mendikbud; Bedakan Hak Berserikat Guru, Sebagai Warga Negara dan Profesi]

1 komentar: