Kamis, 21 Februari 2013

Ada Lagi, Bupati Tolak Ujian Nasional (UN)


Srie, - Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada bulan April dan Mei mendatang, ternyata ada lagi pejabat negara yang secara terang-terangan menolaknya.

Adalah Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyatakan dukungan secara terbuka atas penghapusan UN, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Menurut Dedi, adanya UN tidak sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun. Ia menegaskan, sejak awal dirinya sangat tidak setuju dengan adanya UN, apalagi UN untuk anak SD.

“Selain tidak sejalan dengan undang-undang wajib belajar, pelaksanaan UN saya nilai menjadi beban para anak. Seharusnya, anak seusia SD tidak perlu diberikan beban seperti itu. Karena, dunia mereka adalah dunia bermain,” kata Dedi, Selasa (19/2), di Purwakarta.

Ia mengklaim, Kabupaten Purwakarta akan menjadi satu-satunya kabupaten yang pertama melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

Apalagi, lanjutnya, dirinya menjadi salah seorang pejabat yang pertama kali menentang UN sejak awal digulirkan.

Dedi menambahkan, ketika pemerintah mengkampanyekan Wajardikdas 9 tahun, seharusnya tidak ada lagi penyekat antara SD dan SMP.

Artinya, kata mantan Ketua DPD Golkar Purwakarta ini, setelah anak menamatkan pendidikan SD selama enam tahun, tidak lantas harus mengikuti ujian kelulusan, kemudian ikut lagi ujian masuk SMP.

Kata Dedi, tujuannya adalah tak lain untuk lebih memuluskan program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh Kemdikbud beberapa tahun lalu.

“Cukup saja peralihan dari SD ke SMP dengan pola naik kelas. Mengingat, antara SD dan SMP menjadi satu paket sembilan tahun pendidikan dasar. Dan, negara wajib memberikan fasilitas pendidikan seperti itu, ketika diamanatkan oleh konstitusi,” ujarnya.

Selain mendukung penghapusan UN di tingkat SD, ia pun meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang pelaksanaan UN di tingkat SMP dan SMA .

Menurut Dedi, pelaksanaan UN di kedua jenjang sekolah itu, juga dinilai tidak efektif. Seharusnya, kata dia, pola yang dibuat adalah UN disatukan dengan saringan masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Ia berpendapat, bagi siswa yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi tidak perlu lagi UN, cukup ikuti saja SNMPTN. Bila tidak lulus masuk PTN, lanjutnya, maka seorang siswa bisa masuk kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS).

“Adapun (siswa) yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak perlu menguikjuti ujian apapun. Sehingga, dengan demikian, menjadikan suasana pendidikan lebih kondusif dan tidak menyulitkan siswa,” pungkasnya.

Bupati Luar Jawa Menolak

Untuk diingat kembali, penolakan terhadap pelaksanaan UN, juga pernah dilontarkan oleh Bupati lainnya, di luar pulau Jawa. Antara lain, Bupati Yahukimo, Papua, dan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan.

Pada awal Desember tahun 2012 lalu, Bupati Yahukimo, Ones Pahabol secara tegas menyatakan bahwa dirinya menolak pelaksanaan UN bagi pelajar yang ada di wilayahnya.

Ia menilai UN tidak logis, karena adanya pemberlakuan standar kelulusan secara nasional dan pembuatan soal ujian secara terpusat.

“Kondisi pendidikan di setiap provinsi atau setiap daerah pasti berbeda-beda. Jadi, Papua ini harus ada kekhususan, apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti di Yahukimo ini.  Mengingat, pelaksanaan proses belajar mengajarnya jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” kata Ones, Rabu (5/12/2012), di kantornya.

Sementara itu, Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, telah menyatakan penolakan pelaksanaan UN di wilayahnya sejak lebih dari satu setengah tahun lalu.

Sebagai ganti UN, ia memberlakukan program Kelas Tuntas Berkelanjutan mulai tahu ajaran 2011/2012 lalu, agar siswa bisa lulus seratus persen.

Ichsan membeberkan alasannya menolak UN, antara lain pemerintah yang dipimpinnya kerap menjadi kambing hitam atas berbagai masalah dan tindak kecurangan yang biasa terjadi selama pelaksanaan UN.

Ia menyebutkan, seperti tidak transparannya distribusi soal UN yang menimbulkan dugaan adanya kebocoran soal, pengawas UN yang dinilai ada yang tidak jujur, hingga menyeret para siswa peserta UN yang berlaku curang dengan mencontek jawaban, mendapat bocoran kunci jawaban, dan tindakan tidak terpuji lainnya.

“Berbagai organisasi pendidikan non pemerintah umumnya menolak UN agar tidak lagi menjadi satu-satunya alat penentu kelulusan siswa,” tegas Ichsan, Sabtu (5/5/2011), di Gowa.

Multiple Inteligensia

Tuntutan agar UN ditinjau ulang pun disuarakan oleh Dewan Pendidikan (DP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan  mengaitkan rencana pergantian kurikulum yang dilakukan oleh Kemdikbud.

Menurut Ketua DP Jatim, Prof. Dr. Zainudin Maliki, M.Si, berdasarkan hasil Semiloka yang melibatkan pengurus DP, PGRI, kepala sekolah dan praktisi pendidikan lainnya se-Jatim, UN tidak mengakomodasi multiple integensia, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang menjadi tujuan dan semangat dari Kurikulum 2013.

“Jika UN digunakan sebagai standar penentu kelulusan, maka pelaksanaan UN perlu ditinjau kembali. Karena, tidak mengakomodasi multiple inteligensia,” kata Zainudin, Rabu (20/2/2013), di Surabaya, Jatim.

Penolakan atas UN sudah sejak lama dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan berbagai cara, termasuk berunjuk rasa. Bahkan, upaya dari sebagian kelompok yang menolak UN itu didukung oleh putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007.

Kemudian, putusan itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 14 September 2009 yang menolak kasasi yang dilakukan oleh Mendikbud (dulu masih Mendiknas).  Namun, hingga saat ini Mendikbud masih mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi itu dengan berbagai alasan. *** [Srie].

Baca juga: Mendikbud: Kemungkinan UN Akan Dihapus

2 komentar: