Selasa, 12 Februari 2013

Agar Pungutan "Halal", Sekolah Eks RSBI Akan Gunakan Pola BLUD


Srie, - Solusi jangka panjang atas penyelenggaraan sekolah eks RSBI yang dinyatakan inskonstitusional oleh mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Januari (8/1) lalu terungkap pada acara Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan 2013.

Solusi itu adalah penerapan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebuah pola yang mengadopsi BLUD lainnya yang telah ada di daerah-daerah, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Direktur Pembinaan SMA, Haris Iskandar mengatakan, akar masalah sekolah RSBI adalah adanya pungutan biaya kepada masyarakat atau orang tua murid yang sempat menuai protes dari sejumlah kalangan dan telah diharamkan oleh putusan MK.

Dengan menggunakan pola BLUD, maka nantinya sekolah eks RSBI akan kembali dinyatakan “halal” atau dapat dibenarkan untuk melakukan pungutan uang kepada masyarakat secara langsung.

Pada sisi lain, sekolah dituntut agar dapat lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mampu menerapkan pengelolaan keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.   

“Ini pilihan. SMA/SMK yang mampu, bisa di-BLUD-kan. Supaya legal dan transparan ketika diperiksa oleh external auditor. Kalau sekarang, hanya laporan keuangan biasa,” kata Haris, pada acara Rembuknas  2013, Selasa (12/2), di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud,  di Depok, Jawa Barat, sebagaimana dilansir di sini  

Ia menambahkan, dasar hukum penyelenggaraan sekolah eks RSBI dengan pola BLUD adalah peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Peraturan perundangan di atas menetapkan bahwa seluruh pungutan dari masyarakat harus disetor ke kas daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda),” ujarnya.

Menurut Haris, tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara sekolah eks RSBI dengan pola BLUD ini adalah kesiapannya dalam mengembangkan pola pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

Ia menambahkan, dengan pola BLUD, maka sekolah eks RSBI juga ditantang untuk mampu mengubah persepsi masyarakat atas sekolah yang dikenal memungut biaya ini melalui keunggulan layanan.

Tantangan, juga ada pada pemerintah daerah yang harus melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah tersebut di wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan menggunakan pola BLUD, tambahnya, pungutan uang yang dilakukan oleh sekolah eks RSBI tidak bisa secara sembarangan. Namun, pungutan itu harus memenuhi beberapa azas yang harus dipatuhi, yaitu azas kepatuhan, azas kontinuitas dalam layanan dan azas produktivitas.

“Rencana operasional tahunan dan lima tahunan harus disusun lebih awal, dan ada dewan pengawasnya. Kinerjanya harus bagus, harus menggapai rencana bisnisnya,” tutur Haris.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa penentuan tarif biaya pun disusun berdasarkan unit cost, untuk kemudian diusulkan kepada kepala daerah, dan dibuatkan Perda-nya setelah dibahas bersama DPRD.

Sementara itu, dari sisi organisasi, sekolah yang menerapkan pola BLUD ini dimungkinkan untuk menambah petugas yang dibutuhkan. Bahkan, dengan pola ini pula, Kepala BLUD dapat diangkat dari kalangan non PNS.

“Misalkan, kalau perlu tenaga akuntan, dia  bisa nambah. Bahkan, Kepala BLUD pun bisa non PNS,” pungkasnya. *** [Srie]

1 komentar:

  1. RSBI/SBI dihapus kerna dirasa adanya unsur ketidakadilan dalam pungutan pada masyarakat. Kalau nantinya ada pengolahan eks RSBI layaknya BLUD yang 'menghalalkan' pungutan pada masyarakat, percuma saja RSBI/SBI dihapus.

    BalasHapus