Rabu, 06 Februari 2013

Ancam Demo: Gara-Gara Pindah Rekening Bank, Tunjangan Guru di Kotabaru Telat Dibayar


Srie, - Pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) masih terus menuai banyak masalah. Kali ini, masalahnya berkaitan dengan alasan adanya pergantian nomor rekening bank yang dimiliki oleh guru yang telah tersertifikasi.
Gara-gara masalah ini, sejumlah guru di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengancam akan melakukan aksi demo ke pemerintah setempat.
Disebutkan, bahwa akibat pergantian nomor rekening, sejumlah guru masih  belum menerima tunjangan sertifikasi yang seharusnya dibayarkan pada bulan Oktober 2012 dan bulan Januari 2013.
“Kami akan melakukan demo, jika tunjangan tidak segera dibayarkan,” kata salah seorang guru di Kotabaru yang namanya tidak bersedia disebutkan, Rabu (6/2), sebagaimana diberitakan di sini.
Ia menjelaskan, sejak bulan Oktober tahun lalu, sebagian guru yang telah memiliki sertifikat belum menerima pembayaran tunjangan yang semestinya diterima pada setiap tiga bulan sekali.
Padahal, katanya, saat ini sudah memasuki tahun 2013, atau telah lewat dari  bulan Januari 2013. Rencananya, aksi unjuk rasa akan dilakukan untuk mengetahui mengapa keterlambatan ini bisa terjadi.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Dikbud Kotabaru, Murdianto mengakui, masih ada sebagian guru yang tersertifikasi namun hingga kini masih belum memperoleh pembayaran tunjangan sertifikasi.
Dijelaskannya, saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 1.000 orang guru yang sudah tersertifikasi. Dari jumlah itu, kira-kira 50 persen guru belum memperoleh haknya yang harusnya diterima pada bulan Oktober 2012 dan Januari 2013 lalu.
Ia beralasan, keterlambatan itu disebabkan oleh masalah administrasi pencairan dana,  perubahan nomor rekening guru yang bersangkutan dan proses kliring giro.
“Bagi guru yang tidak melakukan perubahan rekening, dan tidak ada masalah adminkistrasi lain, mereka akan menerima tunjangan sertifikasi sesuai dengan jadwal normal,” ujarnya.
Selanjutnya, ia berdalih bahwa pihak bank tidak mau serta merta mentransfer dana tunjangan pada nomor rekening baru, sebelum dikonfirmasi atau melihat bukti fisik terlebih dahulu dari guru penerima.
“Bank juga tidak bisa melakukan pengiriman satu per satu, namun akan dilakukan secara kolektif,” kata Murdianto.
ia menambahkan, tindakan bank tersebut bukanlah bermaksud untuk mempersulit parta guru untuk mendapatkan haknya. Namun, lebih merupakan bentuk kehati-hatian dari pihak bank. Agar nantinya bank tidak salah kirim, dan guru yang menerima bisa lebih nyaman.
Demo di Kediri
Akhir bulan Januari lalu, puluhan guru berstatus tidak tetap di Kota Kediri, Jawa Timur ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Dikbud setempat untuk menagih tunjangan fungsional yang belum dibayarkan selama satu tahun.
Lagi-lagi, alasannya berkaitan dengan pergantian nomor rekening bank. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Gunawan, masalah anggaran tunjangan guru ini merupakan urusan pemerintah pusat, karena anggaran dananya berasal dari APBN.
“Kami tidak mengurusi itu,” katanya singkat, sebagimana dikutip dari sini.
Menurut Gunawan, adanya keterlambatan pencairan tunjangan guru dikarenakan terjadi perpindahan rekening, dari Bank Mandiri ke Bank BRI yang prosesnya dinilai membutuhkan waktu cukup lama.
Ia menjelaskan, tidak semua guru mengalami keterlambatan menerima transfer uang tunjangan tersebut. Bagi guru yang sudah memiliki rekening Bank BRI, lanjutnya, tidak mengalami masalah keterlambatan.
Meski begitu, ia tidak berani memastikan kapan dana yang terlambat itu akan segera dibayar saat masalah perpindahan rekening telah beres. Ia cuma mengatakan bahwa uang itu dijamin akan tetap utuh, saat nanti diterima oleh para guru.
“Jangan khawatir juga, akan dipotong,” pesannya.
Guru Kesal
Para guru non-PNS yang belum menerima tunjangan selama setahun itu mengaku sangat kesal atas keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp 300 ribu per bulan itu. Meski uang tunjangan dari pusat itu tergolong kecil, namun dinilai sangat membangtu dalam menunjang kesejahteraan mereka.
“Ini tunjangan tahun 2012, yang seharusnya sudah diterima,” kata Andri, guru SD Jagalan, Kota Kediri, Senin (28/1).
Hal senada disampaikan oleh Luki, guru SD Pesantren II, yang ditunjuk sebagai koordinator unjuk rasa. Menurutnya, pemerintah telah lalai dalam memberikan tunjangan fungsional guru, sehingga berdampak pada kinerja mereka di sekolah.
“Saya curiga, sana tersebut sengaja diendapkan untuk kepentingan oknum tertentu di Dinas Pendidikan,” ungkap Luki.
Hampir sepanjang tahun, masalah pembayaran tunjangan fungsional guru atau tunjangan sertifikasi guru selalu mengalami kekisruhan, bahkan memicu terjadinya aksi demo guru di daerah-daerah.
Masalah ini dianggap belum memperoleh penyelesaian tuntas yang dapat memuaskan bagi para guru yang berhak menerimanya. Justru, kesan yang muncul adalah terjadinya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. [Baca disini]. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar