Jumat, 22 Februari 2013

Berapa Jumlah Dana BOS yang Diterima Sekolah Anda? Awasi dan Laporkan!

Oleh Srie

Tahukah anda, mulai tahun 2012, biaya operasional sekolah di tingkat SD dan SMP seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ?

Jika, pada tahun 2011, cakupan dana BOS hanya sekitar 60-70 persen dari jumlah keselruhan biaya yang diperlukan oleh sekolah, maka mulai tahun 2012, cakupannya sudah mencapai 100 persen.

Artinya, secara normatif tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk memungut biaya kepada siswanya. Karena, seluruh biaya yang diperlukan oleh sekolah pada tiap bulannya sudah ditanggulangi oleh bantuan dana BOS yang mencakup 100 persen itu.

Berapa Jumlahnya?

Lalu, berapakah jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah? Jumlahnya adalah tergantung dari jumlah siswa yang ada di sekolah bersangkutan.Hitungannya, jumlah dana BOS yang diterima sekolah adalah jumlah siswa dikalikan angka rupiah untuk jenjang sekolah, yaitu SD atau SMP.

Untuk jenjang SD, jumlah dana BOS diberikan kepada sekolah sebesar Rp 580.000,- per siswa per tahun. Sedangkan untuk jenjang SMP, jumlah dana BOS yang diterima sekolah adalah  Rp 710.000,- per siswa per tahun.

Artinya, jika di sebuah SD rata-rata terdapat 30 siswa per kelas, maka sekolah tersebut akan memperoleh dana BOS sebesar 6 kelas x 35 siswa x Rp 580.000 per siswa = Rp 121.800.000,- per tahun.

Begitu pula, misalkan di sebuah SMP terdapat rata-rata 40 siswa per kelas, dimana tiap jenjang kelas (Kelas 1, 2, 3) terdapat 5 kelas paralel. Maka, sekolah SMP tersebut akan memperoleh dana BOS per tahun sebesar 40 siswa x 15 kelas x Rp 710.000 per siswa = Rp 426.000.000,- per tahun.

Kapan Cair?

Kapan dana BOS itu akan dicairkan? Dana BOS dicairkan berdasarkan triwulan sekali, atau empat kali pencairan dalam setiap tahun. Untuk tahun 2013 ini, pencairan triwulan pertama sudah dicairkan pada sekitar pertengahan Januari 2013. Untuk selanjutnya, pencairan triwulan kedua, ketiga dan keempat, akan dilakukan pada April, Juli, dan Oktober 2013.

Untuk diketahui, mulai tahun 2012, dana BOS dicairkan langsung dari pemerintah pusat ke nomor rekening sekolah masing-masing. Berbeda, saat tahun-tahun sebelumnya, atau tahun 2011 ke bawah, mekanisme pencairan melalui kas daerah setempat terlebih dahulu.

Untuk Apa Saja?

Agar dana BOS dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukkannya, maka pemerintah menetapkan ketentuan mengenai jenis biaya yang diperbolehkan dibiayai oleh dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dari Kemdikbud.

Berikut ini adalah uraian komponen biaya sekolah yang dapat diambil dari dana BOS (sumber: klik di sini), yaitu:

1.     Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,  sedangkan SMP  sebanyak 2 buku yaitu  (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.

2.     Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);

3.     Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);

4.     Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);

5.     Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;

6.     Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;

7.     Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;

8.     Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;

9.     Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;

10.  Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);

11.  Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;

12.  Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;

13.  Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah. 

Transparan

Agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana BOS, Mendikbud, Mohammad Nuh, berkali-kali mengingatkan agar Kepala Sekolah bertindak transparan dalam merencanakan, menggunakan dan melaporkan penggunaan dana BOS tersebut, bersama-sama dengan para guru dan orang tua siswa.


Hal ini penting, sebab masih banyak kasus ditemukan adanya penyelewengan dana BOS untuk kepentingan oknum-oknum tertentu, terutama kepala sekolah yang memiliki kewenangan secara langsung atas nomor rekening dana BOS.

Di sejumlah daerah, sudah banyak terjadi kasus korupsi dana BOS, di mana kepala sekolah akhirnya harus berurusan secara hukum, dan dipenjara gara-gara penyelewengan dana BOS untuk kepentingan pribadi, atau untuk kepentingan di luar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aktif Awasi, dan Laporkan!

Sementara itu, di lain pihak, terutama para guru dan orang tua siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi dana BOS, mulai dari perencanaan, penggunaan hingga pelaporan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama antara dewan guru dan perwakilan orang tua dalam Komite Sekolah.

Nah, apabila terdapat indikasi adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana  BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah, maka Kemdikbud sudah menyiapkan mekanisme pengaduannya, yaitu melalui layanan online dan layanan SMS. Keterangan selengkapnya, dapat dilihat dengan cara klik di sini.

Untuk layanan online, silakan klik di sini, untuk kemudian mengisi semacam formulir online, sesuai yang ada di sana. Sedangkan untuk layanan melalui SMS dapat dilakukan dengan cara ketik:

BOS [Nama Sekolah]#[Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan lokasi sekolah]#[Isi Pesan]
Lalu kirim ke nomor: 1771

Seluruh laporan pengaduan akan mendapat tanggapan secara online, atau SMS dari Tim BOS Pusat. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi kontak berikut ini:

·     Alamat web http://bos.kemdiknas.go.id
·     Nomor telepon : 0-800-140-1299 dan 0-800-140-1276 (bebas pulsa)
                            021-5725980 dan 021-5725632
·     Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
·     Email : bos@kemdiknas.go.id

Demikian, sekilas informasi tentang dana BOS. Semoga bermanfaat untuk membangun mutu layanan pendidikan yang lebih baik lagi dan bebas korupsi. *** [Srie].

Catatan: Untuk jenjang SMA sudah dilakukan rintisan BOS SMA, klik di sini

7 komentar:

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. terima kasih infonya. saya ingin bertanya mengenai dana bos untuk siswa pindahan. saya tahu bahwa siswa pindahan tidak mendapat dana bos di sekolahnya yang baru karena datanya sudah 'terlanjur' masuk dan menjadi hak sekolah lama, namun apakah benar bahwa dengan alasan tersebut orang tua siswa pindahan harus membiayai sendiri operasional sekolah anaknya di sekolah yang baru (membayar bos sendiri) selama minimal 6 bulan di bayar di muka / saat pindah? terima kasih.

    BalasHapus
  3. Apakah benar buku paket tidak disediakan tepat waktu karena dana bos terlambat cair, klo begini rasanya dana bos jadi sia-sia karena anak yang membutuhkan buku malah tidak mendapatkan buku, dan buku paketnya juga ganti tiap bulan, apakah buku yang di beli dari dana bos tersebut juga kemudian di kembalikan lagi ke sekolah? Dan jika rusak harus di ganti siswanya, seperti meminjam buku di perpustakaan? Jika harus trasparan harusnya dinas memberikan sanksi untuk sekolah yang tidak mengumumkan penggunaan dana bos, tidak hanya menghimbau para pelaksana maupun ortu murid untuk mengawasi, karena kemungkinan jarang ortu murid yang berani bertanya apalagi soal uang, bisa-bisa anaknya di bully di sekolahnya,

    BalasHapus
  4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  5. Mau bertanya apa bennar di sekolahan itu setiap peljarn bru hrus nebus buku pelajaran di pihak sekolah dan apa tujuan ad dana bos sehingga org tua murid hrus di bebankan soal dana buku mata pelajarn

    BalasHapus
  6. Bolehkah dana bos itu untuk pembayaran honor koreksi saat ulangan atau ujian, untuk pengisian rapot, dan untuk kepanitiaan penyelenggaraan ujian sekolah

    BalasHapus
  7. Bolehkah dana bos itu untuk pembayaran honor koreksi saat ulangan atau ujian, untuk pengisian rapot, dan untuk kepanitiaan penyelenggaraan ujian sekolah

    BalasHapus